Luhut Binsar Pandjaitan menyebut KPK telah mengantongi nama perusahaan yang mengekspor nikel ilegal sebanyak 5 juta ton.https://economy.okezone.com/read/2023/07/24/320/2851280/luhut-sebut-kpk-kantongi-nama-perusahaan-yang-ekspor-nikel-ilegalidhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/24/320/2851280/luhut-sebut-kpk-kantongi-nama-perusahaan-yang-ekspor-nikel-ilegalhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/24/320/2851280/luhut-sebut-kpk-kantongi-nama-perusahaan-yang-ekspor-nikel-ilegalSenin 24 Juli 2023 14:45 WIBHeri PurnomoLuhut angkat bicara soal penyelundupan nikel (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/07/24/320/2851280/luhut-sebut-kpk-kantongi-nama-perusahaan-yang-ekspor-nikel-ilegal-CFzpxdoOv6.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8xOC8xLzE2ODE5Mi81L3g4bWx6Nzc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama perusahaan yang mengekspor nikel ilegal sebanyak 5 juta ton. "Pak Firli bilang sudah dapat (Nama perusahaan pengekspor nikel)," kata Luhut saat ditemui di Menara Danareksa, Senin (24/7/2023). BACA JUGA: Ada Kasus Ekspor Nikel Ilegal, Bahlil: Saya Juga Kaget Meski begitu, Luhut belum dapat membeberkan nama perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut perusahaan Indonesia atau ataupun perusahaan luar negeri. "Nanti kita cek," kata Luhut. BACA JUGA: Ekspor Nikel Ilegal ke China, Menteri Bahlil: Tindakan Hukum Harus Segera Dilakukan Sebelumnya, Luhut telah meminta kepada KPK dan pihak yang terkait dengan persoalan tersebut untuk menelisik sumber dan dananya. "Jadi persoalan kita ini seperti ada 5 koma berapa juta ton nikel penyelundupan. Pak Firli kasih tau saya, 'sudah tahu ini pak.' ?Memang saya sudah bilang usut daripada sumbernya, itu nggak susah. Nanti tunggu saja tanggal mainnya," kata Luhut dalam acara Bincang Stranas PK. Luhut menyebutkan bahwa dalam proses penelusuran penyelundupan saat ini mudah ditelusuri lantaran adanya program digitalisasi yang telah diterapkan oleh pemerintah. "Di mana, siapa yang nerima dan pengirim, kapalnya apa, berangkat dari mana, kita trace. Sejak digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di trace," katanya. Kemudian saat ini pemerintah juga sudah membuat satgas laut untuk mengurangi mengurangi adanya pelabuhan tikus di Indonesia. Hal tersebut lantaran banyaknya pelabuhan tikus yang menjadi sarang terjadinya penyelundupan. Adapun dia menyebutkan bahwa saat ini kegiatan penyelundupan saat ini sudah mengalami penurunan yang drastis. "Kita sudah mulai batasi dan sangat berkurang dengan signifikan dan seluruh kegiatan itu, KPK terlibat," katanya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8xOC8xLzE2ODE5Mi81L3g4bWx6Nzc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama perusahaan yang mengekspor nikel ilegal sebanyak 5 juta ton. "Pak Firli bilang sudah dapat (Nama perusahaan pengekspor nikel)," kata Luhut saat ditemui di Menara Danareksa, Senin (24/7/2023). BACA JUGA: Ada Kasus Ekspor Nikel Ilegal, Bahlil: Saya Juga Kaget Meski begitu, Luhut belum dapat membeberkan nama perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut perusahaan Indonesia atau ataupun perusahaan luar negeri. "Nanti kita cek," kata Luhut. BACA JUGA: Ekspor Nikel Ilegal ke China, Menteri Bahlil: Tindakan Hukum Harus Segera Dilakukan Sebelumnya, Luhut telah meminta kepada KPK dan pihak yang terkait dengan persoalan tersebut untuk menelisik sumber dan dananya. "Jadi persoalan kita ini seperti ada 5 koma berapa juta ton nikel penyelundupan. Pak Firli kasih tau saya, 'sudah tahu ini pak.' ?Memang saya sudah bilang usut daripada sumbernya, itu nggak susah. Nanti tunggu saja tanggal mainnya," kata Luhut dalam acara Bincang Stranas PK. Luhut menyebutkan bahwa dalam proses penelusuran penyelundupan saat ini mudah ditelusuri lantaran adanya program digitalisasi yang telah diterapkan oleh pemerintah. "Di mana, siapa yang nerima dan pengirim, kapalnya apa, berangkat dari mana, kita trace. Sejak digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di trace," katanya. Kemudian saat ini pemerintah juga sudah membuat satgas laut untuk mengurangi mengurangi adanya pelabuhan tikus di Indonesia. Hal tersebut lantaran banyaknya pelabuhan tikus yang menjadi sarang terjadinya penyelundupan. Adapun dia menyebutkan bahwa saat ini kegiatan penyelundupan saat ini sudah mengalami penurunan yang drastis. "Kita sudah mulai batasi dan sangat berkurang dengan signifikan dan seluruh kegiatan itu, KPK terlibat," katanya.