Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menilai pasar digital RI bisa dikuasai China bila regulasi terlambathttps://economy.okezone.com/read/2023/07/27/320/2853144/peringatan-pasar-digital-ri-bisa-dikuasai-chinaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/27/320/2853144/peringatan-pasar-digital-ri-bisa-dikuasai-chinahttps://economy.okezone.com/read/2023/07/27/320/2853144/peringatan-pasar-digital-ri-bisa-dikuasai-chinaKamis 27 Juli 2023 15:51 WIB Ikhsan PermanaPeringatan Pasar Digital RI Bisa Diambil China. (Foto: Okezone.com/Freepik)https://img.okezone.com/content/2023/07/27/320/2853144/peringatan-pasar-digital-ri-bisa-dikuasai-china-xlJOu5jX9q.jpgJAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menilai pasar digital RI bisa dikuasai China bila regulasi terlambat dibuat. Oleh karena itu, dirinya menekankan penting aturan dalam perdagangan di ranah digital. Teten mengatakan, perkembangan ekonomi digital sangat cepat, sehingga jika Indonesia terlambat untuk membuat regulasi maka pasar digital sangat berpotensi dikuasai oleh produk dari luar. BACA JUGA: Erick Thohir Tak Mau Pasar Digital RI Dikuasai Produk Asing "Banyak pengalaman di India, Inggris, kalau kita terlambat membuat regulasinya, ini pasar digital kita akan dikuasai oleh produk dari luar terutama dari China yang memang mereka bisa memproduksi barang yang begitu murah," kata Teten kepada awak media di Jakarta, Kamis (27/7/2023). Teten menjelaskan, jika produk China mulai menguasai pasar digital Indonesia, yang terjadi adalah fenomena predatory pricing, karena harga yang dijual sudah tidak masuk di akal. BACA JUGA: Potensi Pasar Digital RI Capai Rp2.100 Triliun, Jokowi: Jangan Diambil Negara Lain Sehingga menurut Teten ada tiga hal yang harus di atur, pertama retail online melalui cross border dari luar harus dilarang dan tidak boleh menjual langsung ke konsumen. Mereka harus masuk dulu lewat mekanisme impor biasa, lalu mereka jual barangnya di sini, kalau langsung seperti itu pasti gak bisa bersaing UMKM kita, karena UMKM di dalam negeri harus ngurus izin edar, SNI, sertifikasi halal dan sebagainya," terang Teten.Kedua, platform digital tidak diperbolehkan jual produk mereka sendiri, dan tidak boleh punya merek dagang atau menjual produk dari afiliasi bisnisnya. "Kalau mereka jualan barang juga, algoritma mereka akan mengarahkan pada produk-produk mereka, sehingga konsumen di pasar digital akan membeli produk afiliasi bisnis," ujarnya. Kemudian yang terakhir kata Teten, barang-barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri tidak perlu lagi di impor. "Karena itu arahan Presiden (Jokow Widodo), menurut saya itu harganya harus dipatok, minimum USD100 dolar AS masuk ke sini itu boleh, tapi kalau di bawah itu jangan dong," tegasnya.JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menilai pasar digital RI bisa dikuasai China bila regulasi terlambat dibuat. Oleh karena itu, dirinya menekankan penting aturan dalam perdagangan di ranah digital. Teten mengatakan, perkembangan ekonomi digital sangat cepat, sehingga jika Indonesia terlambat untuk membuat regulasi maka pasar digital sangat berpotensi dikuasai oleh produk dari luar. BACA JUGA: Erick Thohir Tak Mau Pasar Digital RI Dikuasai Produk Asing "Banyak pengalaman di India, Inggris, kalau kita terlambat membuat regulasinya, ini pasar digital kita akan dikuasai oleh produk dari luar terutama dari China yang memang mereka bisa memproduksi barang yang begitu murah," kata Teten kepada awak media di Jakarta, Kamis (27/7/2023). Teten menjelaskan, jika produk China mulai menguasai pasar digital Indonesia, yang terjadi adalah fenomena predatory pricing, karena harga yang dijual sudah tidak masuk di akal. BACA JUGA: Potensi Pasar Digital RI Capai Rp2.100 Triliun, Jokowi: Jangan Diambil Negara Lain Sehingga menurut Teten ada tiga hal yang harus di atur, pertama retail online melalui cross border dari luar harus dilarang dan tidak boleh menjual langsung ke konsumen. Mereka harus masuk dulu lewat mekanisme impor biasa, lalu mereka jual barangnya di sini, kalau langsung seperti itu pasti gak bisa bersaing UMKM kita, karena UMKM di dalam negeri harus ngurus izin edar, SNI, sertifikasi halal dan sebagainya," terang Teten.Kedua, platform digital tidak diperbolehkan jual produk mereka sendiri, dan tidak boleh punya merek dagang atau menjual produk dari afiliasi bisnisnya. "Kalau mereka jualan barang juga, algoritma mereka akan mengarahkan pada produk-produk mereka, sehingga konsumen di pasar digital akan membeli produk afiliasi bisnis," ujarnya. Kemudian yang terakhir kata Teten, barang-barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri tidak perlu lagi di impor. "Karena itu arahan Presiden (Jokow Widodo), menurut saya itu harganya harus dipatok, minimum USD100 dolar AS masuk ke sini itu boleh, tapi kalau di bawah itu jangan dong," tegasnya.