Susenas mencatat pada tahun 2022 angka backlog hunian mencapai 12,71 juta dan Jawa Barat.https://economy.okezone.com/read/2023/07/31/470/2854972/backlog-hunian-tembus-12-71-juta-program-1-5-juta-rumah-harus-ditingkatkanidhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/31/470/2854972/backlog-hunian-tembus-12-71-juta-program-1-5-juta-rumah-harus-ditingkatkanhttps://economy.okezone.com/read/2023/07/31/470/2854972/backlog-hunian-tembus-12-71-juta-program-1-5-juta-rumah-harus-ditingkatkanSenin 31 Juli 2023 15:50 WIBHimayatul AzizahRumah. (Foto: PUPR)https://img.okezone.com/content/2023/07/31/470/2854972/backlog-hunian-tembus-12-71-juta-program-1-5-juta-rumah-harus-ditingkatkan-aodmLuOEMz.jpg JAKARTA - Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas), mencatat pada tahun 2022 angka backlog hunian mencapai 12,71 juta dan Jawa Barat memiliki angka yang cukup tinggi dengan jumlah sebanyak 2,7 juta atau 21%. Tingginya angka backlog hunian tersebut menjadi trigger bagi Perumnas sebagai satu-satunya BUMN pengembang perumahan untuk membangun dan mengembangkan kawasan layak huni secara berkesinambungan. BACA JUGA: Harga Rumah di Timur Jakarta Makin Mahal Gegara Ada Kereta Cepat dan LRT       “Hunian subsidi yang kami hadirkan di Samesta Pasadana Bandung salah satu hunian subsidi terbaik yang Perumnas ciptakan. Memadukan teknologi dinding precast dan layout rumah yang compact, akan menghasilkan konstruksi rumah subsidi yang efektif dan efisien dengan tetap menjaga mutu bangunan”, ujar Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro, Senin (31/7/2023). Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, saat ini angka backlog perumahan tembus 12,7 juta. Artinya masih ada 12,7 juta orang yang belum memiliki hunian disamping jumlah populasi yang terus meningkat. BACA JUGA: Menteri PUPR: Sodetan Kali Ciliwung Kurangi Area Banjir Jakarta 107 Ha Susenas 2021 ada 12,71 juta, itu totalnya. Lalu ada tambahan tiap tahun keluarga baru 740 ribu tiap tahun, di luar rumah tidak layak huni, itu backlog hunian yang tidak punya rumah," kata Herry TZ dalam media briefing di Kantor DJPI Kementerian PUPR beberapa hari yang lalu.Menurutnya, salah satu visi Indonesia 2045 adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dari sisi pendapatan perkapita maupun kepemilikan rumah. Maka dari itu, untuk menutup backlog kepemilikan rumah perlu percepatan penyaluran rumah untuk masyarakat dan tentunya harus terjangkau. Sedangkan dikatakan Herry TZ, setiap tahunnya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) paling tidak hanya mampu disalurkan kepada 220.000 unit perumahan. Hal ini saja masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan pertambahan populasi setiap tahunnya yang tembus 740 ribu orang. "Lalu bagaimana tahun 2045? Mau tidak mau jumlahnya harus kita tingkatkan, itungan saya itu 1,5 juta (unit rumah) setiap tahun, kalau 1,5 juta berapa (Anggaran) yang harus kita sediakan," kata Herry. JAKARTA - Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas), mencatat pada tahun 2022 angka backlog hunian mencapai 12,71 juta dan Jawa Barat memiliki angka yang cukup tinggi dengan jumlah sebanyak 2,7 juta atau 21%. Tingginya angka backlog hunian tersebut menjadi trigger bagi Perumnas sebagai satu-satunya BUMN pengembang perumahan untuk membangun dan mengembangkan kawasan layak huni secara berkesinambungan. BACA JUGA: Harga Rumah di Timur Jakarta Makin Mahal Gegara Ada Kereta Cepat dan LRT       “Hunian subsidi yang kami hadirkan di Samesta Pasadana Bandung salah satu hunian subsidi terbaik yang Perumnas ciptakan. Memadukan teknologi dinding precast dan layout rumah yang compact, akan menghasilkan konstruksi rumah subsidi yang efektif dan efisien dengan tetap menjaga mutu bangunan”, ujar Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro, Senin (31/7/2023). Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, saat ini angka backlog perumahan tembus 12,7 juta. Artinya masih ada 12,7 juta orang yang belum memiliki hunian disamping jumlah populasi yang terus meningkat. BACA JUGA: Menteri PUPR: Sodetan Kali Ciliwung Kurangi Area Banjir Jakarta 107 Ha Susenas 2021 ada 12,71 juta, itu totalnya. Lalu ada tambahan tiap tahun keluarga baru 740 ribu tiap tahun, di luar rumah tidak layak huni, itu backlog hunian yang tidak punya rumah," kata Herry TZ dalam media briefing di Kantor DJPI Kementerian PUPR beberapa hari yang lalu.Menurutnya, salah satu visi Indonesia 2045 adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dari sisi pendapatan perkapita maupun kepemilikan rumah. Maka dari itu, untuk menutup backlog kepemilikan rumah perlu percepatan penyaluran rumah untuk masyarakat dan tentunya harus terjangkau. Sedangkan dikatakan Herry TZ, setiap tahunnya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) paling tidak hanya mampu disalurkan kepada 220.000 unit perumahan. Hal ini saja masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan pertambahan populasi setiap tahunnya yang tembus 740 ribu orang. "Lalu bagaimana tahun 2045? Mau tidak mau jumlahnya harus kita tingkatkan, itungan saya itu 1,5 juta (unit rumah) setiap tahun, kalau 1,5 juta berapa (Anggaran) yang harus kita sediakan," kata Herry.