Kemnaker merevisi formula kenaikan Upah Minimum Provinsi 2024.https://economy.okezone.com/read/2023/08/03/320/2857185/kemnaker-revisi-formula-kenaikan-ump-2024idhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/03/320/2857185/kemnaker-revisi-formula-kenaikan-ump-2024https://economy.okezone.com/read/2023/08/03/320/2857185/kemnaker-revisi-formula-kenaikan-ump-2024Jum'at 04 Agustus 2023 08:02 WIBAzahra Kaulika IrawansyahRevisi formula kenaikan UMP 2024 (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2023/08/03/320/2857185/kemnaker-revisi-formula-kenaikan-ump-2024-9phvwFgIzF.jpeg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8wNC8xLzE2MDEyMi81L3g4ajk4c3Q=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Kemnaker merevisi formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024. Kemnaker melakukan revisi dua Peraturan Pemerintah (PP) pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Adapun kedua regulasi yang direvisi adalah PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Kemudian revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. BACA JUGA: Pemotongan Upah 25% Berakhir September 2023 Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHIJSK) Indah Anggoro Putri menjelaskan, salah satu yang menjadi bahasan mengenai perubahan formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). "Masih dalam proses serap aspirasi publik untuk revisi PP 35 dan PP 36. Jadi kami pemerintah paham apa saja masukan dari publik (pengusaha, pekerja dan elemen lain). Di sisi lain kami kasih pemahaman ke mereka tentang konsep substansi yang pemerintah siapkan," ujar Indah saat dihubungi MNC Portal, Kamis (3/8/2023). BACA JUGA: Walt Disney Digugat ke Pengadilan Gegara Bayar Upah Pekerja Perempuan Lebih Rendah Lebih lanjut, salah satu kegiatan serap aspirasi yang dilaksanakan adalah kegiatan Serap Aspirasi Rencana Revisi PP 35 dan PP 36 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 2 Agustus 2023. Kegiatan serap aspirasi ini dilaksanakan secara hybrid yang diikuti oleh unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan akademisi yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Menurutnya, ada banyak cara bagi stakeholders ketenagakerjaan di daerah untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah terkait revisi aturan pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2023. Seperti bersurat kepada Kemnaker, menyampaikan aspirasi melalui pemerintah daerah/dinas ketenagakerjaan daerah, maupun unjuk rasa yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. "Dan salah satunya di sini, kita duduk bersama untuk mendengarkan aspirasi yang akan kita catat dengan baik dan benar," kata Indah. Dirinya berharap seluruh stakeholders dapat memberikan masukan dan aspirasinya sehingga dapat memperoleh rumusan masukan yang terbaik. Serap aspirasi akan dilaksanakan di seluruh provinsi baik secara daring maupun luring. "Jadi kita menjemput bola untuk menerima masukan dan aspirasi," tukasnya. Baca Juga: Penetapan UMP 2024, Kemnaker Revisi Formula Kenaikan Sesuai UU Cipta Kerja<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMS8wNC8xLzE2MDEyMi81L3g4ajk4c3Q=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Kemnaker merevisi formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024. Kemnaker melakukan revisi dua Peraturan Pemerintah (PP) pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Adapun kedua regulasi yang direvisi adalah PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Kemudian revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. BACA JUGA: Pemotongan Upah 25% Berakhir September 2023 Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHIJSK) Indah Anggoro Putri menjelaskan, salah satu yang menjadi bahasan mengenai perubahan formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). "Masih dalam proses serap aspirasi publik untuk revisi PP 35 dan PP 36. Jadi kami pemerintah paham apa saja masukan dari publik (pengusaha, pekerja dan elemen lain). Di sisi lain kami kasih pemahaman ke mereka tentang konsep substansi yang pemerintah siapkan," ujar Indah saat dihubungi MNC Portal, Kamis (3/8/2023). BACA JUGA: Walt Disney Digugat ke Pengadilan Gegara Bayar Upah Pekerja Perempuan Lebih Rendah Lebih lanjut, salah satu kegiatan serap aspirasi yang dilaksanakan adalah kegiatan Serap Aspirasi Rencana Revisi PP 35 dan PP 36 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 2 Agustus 2023. Kegiatan serap aspirasi ini dilaksanakan secara hybrid yang diikuti oleh unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan akademisi yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Menurutnya, ada banyak cara bagi stakeholders ketenagakerjaan di daerah untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah terkait revisi aturan pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2023. Seperti bersurat kepada Kemnaker, menyampaikan aspirasi melalui pemerintah daerah/dinas ketenagakerjaan daerah, maupun unjuk rasa yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. "Dan salah satunya di sini, kita duduk bersama untuk mendengarkan aspirasi yang akan kita catat dengan baik dan benar," kata Indah. Dirinya berharap seluruh stakeholders dapat memberikan masukan dan aspirasinya sehingga dapat memperoleh rumusan masukan yang terbaik. Serap aspirasi akan dilaksanakan di seluruh provinsi baik secara daring maupun luring. "Jadi kita menjemput bola untuk menerima masukan dan aspirasi," tukasnya. Baca Juga: Penetapan UMP 2024, Kemnaker Revisi Formula Kenaikan Sesuai UU Cipta Kerja