Jokowi bertemu sejumlah Pemimpin Redaksi (Pemred) ke Istana Kepresidenan, Kamis (10/8/2023).https://economy.okezone.com/read/2023/08/10/320/2861849/jokowi-pemerataan-ekonomi-tak-jawasentris-masih-jadi-pridhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/10/320/2861849/jokowi-pemerataan-ekonomi-tak-jawasentris-masih-jadi-prhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/10/320/2861849/jokowi-pemerataan-ekonomi-tak-jawasentris-masih-jadi-prKamis 10 Agustus 2023 16:09 WIBMichelle NataliaDirektur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi usai Ketemu Presiden Jokowi (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/08/10/320/2861849/jokowi-pemerataan-ekonomi-tak-jawasentris-masih-jadi-pr-a7MHQiiML9.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8xMC8xLzE2OTAwMy81L3g4bjRndnY=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu sejumlah Pemimpin Redaksi (Pemred) ke Istana Kepresidenan, Kamis (10/8/2023). Direktur Pemberitaan MNC Group, Prabu Revolusi, berbagi pengalaman dan informasi yang diperolehnya dari pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pemimpin redaksi media lainnya. BACA JUGA: Bertemu Pemred Media, Presiden Jokowi Kaget Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,17% Selain terkesima dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,17% di kuartal II-2023, ada beberapa hal yang menjadi catatan Jokowi. "Bahwa masih ada PR ke depan, khususnya terkait pemerataan ekonomi. Hal ini karena PDB RI masih 57% terkonsentrasi di Jawa," ujar Prabu mengutip Jokowi dalam Podcast Konspirasi Prabu di Jakarta, Kamis (10/8/2023). BACA JUGA: Bahlil Ngadu ke Jokowi: UMKM Selalu Dijadikan Komoditi Politik Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan kondisi di lapangan. Misalnya, investasinya masuk ke Maluku, Sulawesi, beberapa daerah lain, tapi uangnya ditarik ke Jawa."Ini jadi PR pemerintah untuk memastikan agar perputaran ekonomi tidak Jawasentris tapi juga di luar Jawa," sambung Prabu. Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan untuk bisa mencapai pemerataan itu, tentunya tidak bisa dari pusat saja dengan adanya otonomi daerah. Hal ini tentunya membutuhkan andil dari daerah agar investasi masuk, ekosistem dibangun agar perputaran ekonomi berjalan di daerah. Jokowi mengatakan bahwa ini sudah menjadi ranah pemerintah daerah. "Misal ada pabrik, gimana cara agar kateringnya dari daerah, UMKM dari daerah, pemasoknya dari daerah, itu butuh Pergub, Perda, bukan lagi ranah pusat," pungkasnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8xMC8xLzE2OTAwMy81L3g4bjRndnY=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu sejumlah Pemimpin Redaksi (Pemred) ke Istana Kepresidenan, Kamis (10/8/2023). Direktur Pemberitaan MNC Group, Prabu Revolusi, berbagi pengalaman dan informasi yang diperolehnya dari pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pemimpin redaksi media lainnya. BACA JUGA: Bertemu Pemred Media, Presiden Jokowi Kaget Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,17% Selain terkesima dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,17% di kuartal II-2023, ada beberapa hal yang menjadi catatan Jokowi. "Bahwa masih ada PR ke depan, khususnya terkait pemerataan ekonomi. Hal ini karena PDB RI masih 57% terkonsentrasi di Jawa," ujar Prabu mengutip Jokowi dalam Podcast Konspirasi Prabu di Jakarta, Kamis (10/8/2023). BACA JUGA: Bahlil Ngadu ke Jokowi: UMKM Selalu Dijadikan Komoditi Politik Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan kondisi di lapangan. Misalnya, investasinya masuk ke Maluku, Sulawesi, beberapa daerah lain, tapi uangnya ditarik ke Jawa."Ini jadi PR pemerintah untuk memastikan agar perputaran ekonomi tidak Jawasentris tapi juga di luar Jawa," sambung Prabu. Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan untuk bisa mencapai pemerataan itu, tentunya tidak bisa dari pusat saja dengan adanya otonomi daerah. Hal ini tentunya membutuhkan andil dari daerah agar investasi masuk, ekosistem dibangun agar perputaran ekonomi berjalan di daerah. Jokowi mengatakan bahwa ini sudah menjadi ranah pemerintah daerah. "Misal ada pabrik, gimana cara agar kateringnya dari daerah, UMKM dari daerah, pemasoknya dari daerah, itu butuh Pergub, Perda, bukan lagi ranah pusat," pungkasnya.