Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penerimaan pajak sebesar Rp1.109,1 triliun.https://economy.okezone.com/read/2023/08/11/320/2862568/melambat-sri-mulyani-ngeluh-penerimaan-pajak-baru-kantongi-rp1-109-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/11/320/2862568/melambat-sri-mulyani-ngeluh-penerimaan-pajak-baru-kantongi-rp1-109-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/11/320/2862568/melambat-sri-mulyani-ngeluh-penerimaan-pajak-baru-kantongi-rp1-109-triliunJum'at 11 Agustus 2023 15:43 WIBMichelle NataliaMenteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/08/11/320/2862568/melambat-sri-mulyani-ngeluh-penerimaan-pajak-baru-kantongi-rp1-109-triliun-oeud7NWcfv.jpg JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penerimaan pajak sebesar Rp1.109,1 triliun. Angka ini mencakup 64,56% dari target periode Januari hingga Juli 2023. Dia menilai kinerja penerimaan pajak melambat dengan pertumbuhan single digit, sebesar 7,8% di periode Januari-Juli 2023. Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan periode Januari-Juli 2022 yang tumbuh double digit hingga 58,8%. BACA JUGA: Sri Mulyani Sudah Habiskan Belanja Negara Rp1.020 Triliun, Ini Rinciannya "Penerimaan ini terdiri dari PPh non migas sebesar Rp636,56 triliun atau 72,86% dari target, naik 6,98%," ungkap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Agustus 2023 di Jakarta, Jumat (11/8/2023). Angka ini disusul oleh penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp417,64 triliun, atau 56,21%, naik 10,60%. Penerimaan PPh migas sebesar Rp45,31 triliun atau 73,74% dari target, turun 7,99%. Sementara itu, penerimaan PBB dan pajak lainnya sebesar Rp9,6 triliun, atau 23,99% dari target, tumbuh 44,76%. BACA JUGA: Sri Mulyani Ungkap Kondisi Ekonomi RI, Faktanya Tetap Kuat meski The Fed Naikkan Suku Bunga "Penerimaan pajak ini tetap tumbuh positif single digit, terutama didukung oleh kinerja kegiatan ekonomi yang baik pada semester I 2023, meski PPh migas mengalami kontraksi sebagai dampak moderasi harga minyak bumi," tambah Sri.Dia menambahkan kinerja penerimaan pajak terus mengalami perlambatan yang terutama disebabkan oleh penurunan signifikan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan PPS. "Ke depannya, penerimaan pajak akan termoderasi mengikuti fluktuasi variabel ekonomi makro, yaitu harga komoditas, konsumsi dalam negeri, belanja pemerintah, dan variabel lainnya," pungkasnya. JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penerimaan pajak sebesar Rp1.109,1 triliun. Angka ini mencakup 64,56% dari target periode Januari hingga Juli 2023. Dia menilai kinerja penerimaan pajak melambat dengan pertumbuhan single digit, sebesar 7,8% di periode Januari-Juli 2023. Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan periode Januari-Juli 2022 yang tumbuh double digit hingga 58,8%. BACA JUGA: Sri Mulyani Sudah Habiskan Belanja Negara Rp1.020 Triliun, Ini Rinciannya "Penerimaan ini terdiri dari PPh non migas sebesar Rp636,56 triliun atau 72,86% dari target, naik 6,98%," ungkap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Agustus 2023 di Jakarta, Jumat (11/8/2023). Angka ini disusul oleh penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp417,64 triliun, atau 56,21%, naik 10,60%. Penerimaan PPh migas sebesar Rp45,31 triliun atau 73,74% dari target, turun 7,99%. Sementara itu, penerimaan PBB dan pajak lainnya sebesar Rp9,6 triliun, atau 23,99% dari target, tumbuh 44,76%. BACA JUGA: Sri Mulyani Ungkap Kondisi Ekonomi RI, Faktanya Tetap Kuat meski The Fed Naikkan Suku Bunga "Penerimaan pajak ini tetap tumbuh positif single digit, terutama didukung oleh kinerja kegiatan ekonomi yang baik pada semester I 2023, meski PPh migas mengalami kontraksi sebagai dampak moderasi harga minyak bumi," tambah Sri.Dia menambahkan kinerja penerimaan pajak terus mengalami perlambatan yang terutama disebabkan oleh penurunan signifikan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan PPS. "Ke depannya, penerimaan pajak akan termoderasi mengikuti fluktuasi variabel ekonomi makro, yaitu harga komoditas, konsumsi dalam negeri, belanja pemerintah, dan variabel lainnya," pungkasnya.