Presiden Jokowi menilai kebijakan hilirsasi menjadi pil pahit bagi pengekspor yang biasa mengirim bahan mentahhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/16/320/2865306/presiden-jokowi-hilirisasi-pahit-bagi-pengekspor-tapi-manis-untuk-kesejahteraan-masyarakatidhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/16/320/2865306/presiden-jokowi-hilirisasi-pahit-bagi-pengekspor-tapi-manis-untuk-kesejahteraan-masyarakathttps://economy.okezone.com/read/2023/08/16/320/2865306/presiden-jokowi-hilirisasi-pahit-bagi-pengekspor-tapi-manis-untuk-kesejahteraan-masyarakatRabu 16 Agustus 2023 11:17 WIBNasya Emmanuela LilipalyPresiden Jokowi Ungkap Manfaat Hilirisasi di Sidang Tahunan MPR 2023. (Foto: okezone.com/Setpres)https://img.okezone.com/content/2023/08/16/320/2865306/presiden-jokowi-hilirisasi-pahit-bagi-pengekspor-tapi-manis-untuk-kesejahteraan-masyarakat-pfjkR2Eb7w.pngJAKARTA - Presiden Jokowi menilai kebijakan hilirsasi menjadi pil pahit bagi pengekspor yang biasa mengirim bahan mentah Indonesia ke luar negeri. Pasalnya dengan hilirisasi, Sumber Daya Alam (SDA) yang ada harus dikelola di Indonesia. Jokowi mengatakan, hilirisasi yang kita lakukan adalah hilirisasi tidak hanya pada komoditas mineral, tapi non mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas potensial lainnya. Di mana perusahaan-peruahaan akan bermitra dengan UMKM, petani, nelayan hingga manfaat hilirisasi ini terasa manfaatnya bagi Indonesia. BACA JUGA: Jokowi : Indonesia Kembali dalam Peta Percaturan Dunia! "Upaya ini sedang dilakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi pengekspor bahan mentah. Ini juga pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekositem telah terbentuk, pabrik beroperasi, saya pastikan ini berbuah manis pada akhirnya terutama bagi kesejatheraan masyarakat," ujarnya, dalam Pidato Kenegaraan di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023). BACA JUGA: Kerap Diserang, Jokowi Sedih Budaya Santun dan Budi Pekerti Luhur Mulai Hilang Jokowi mengaku tidak mau melihat Indonesia hanya memiliki Sumber Daya Alam tanpa bisa mengolahnya sendiri. Pasalnya, hal tersebut tidak akan membuat sejahtera masyarakat."Punya SDA saja tidak cukup. Memiliki juga tidak cukup, karena itu akan membaut kita Bangsa pemalah, hanya jual bahan mentah kekayaan tanpa ada keberlanjutan. Saya ingin tegaskan RI tidak boleh seperti itu. RI harus jadi negara yang juga mampu mengeolah SDA," ujarnya. Dalam hilirisasi, pemerintah juga mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat pembibitan dan persemaian untuk pasca-tambang.JAKARTA - Presiden Jokowi menilai kebijakan hilirsasi menjadi pil pahit bagi pengekspor yang biasa mengirim bahan mentah Indonesia ke luar negeri. Pasalnya dengan hilirisasi, Sumber Daya Alam (SDA) yang ada harus dikelola di Indonesia. Jokowi mengatakan, hilirisasi yang kita lakukan adalah hilirisasi tidak hanya pada komoditas mineral, tapi non mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas potensial lainnya. Di mana perusahaan-peruahaan akan bermitra dengan UMKM, petani, nelayan hingga manfaat hilirisasi ini terasa manfaatnya bagi Indonesia. BACA JUGA: Jokowi : Indonesia Kembali dalam Peta Percaturan Dunia! "Upaya ini sedang dilakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi pengekspor bahan mentah. Ini juga pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekositem telah terbentuk, pabrik beroperasi, saya pastikan ini berbuah manis pada akhirnya terutama bagi kesejatheraan masyarakat," ujarnya, dalam Pidato Kenegaraan di Ruang Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023). BACA JUGA: Kerap Diserang, Jokowi Sedih Budaya Santun dan Budi Pekerti Luhur Mulai Hilang Jokowi mengaku tidak mau melihat Indonesia hanya memiliki Sumber Daya Alam tanpa bisa mengolahnya sendiri. Pasalnya, hal tersebut tidak akan membuat sejahtera masyarakat."Punya SDA saja tidak cukup. Memiliki juga tidak cukup, karena itu akan membaut kita Bangsa pemalah, hanya jual bahan mentah kekayaan tanpa ada keberlanjutan. Saya ingin tegaskan RI tidak boleh seperti itu. RI harus jadi negara yang juga mampu mengeolah SDA," ujarnya. Dalam hilirisasi, pemerintah juga mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat pembibitan dan persemaian untuk pasca-tambang.