<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Menaker Pertimbangkan Karyawan Swasta WFH Imbas Polusi Udara</title><description>Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mempertimbangkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi karyawan.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2023/08/16/320/2865438/menaker-pertimbangkan-karyawan-swasta-wfh-imbas-polusi-udara</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2023/08/16/320/2865438/menaker-pertimbangkan-karyawan-swasta-wfh-imbas-polusi-udara"/><item><title>Menaker Pertimbangkan Karyawan Swasta WFH Imbas Polusi Udara</title><link>https://economy.okezone.com/read/2023/08/16/320/2865438/menaker-pertimbangkan-karyawan-swasta-wfh-imbas-polusi-udara</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2023/08/16/320/2865438/menaker-pertimbangkan-karyawan-swasta-wfh-imbas-polusi-udara</guid><pubDate>Rabu 16 Agustus 2023 13:48 WIB</pubDate><dc:creator>Heri Purnomo</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2023/08/16/320/2865438/menaker-pertimbangkan-karyawan-swasta-wfh-imbas-polusi-udara-O7vrGjFx7A.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Menaker pertimbangkan kebijakan WFH (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2023/08/16/320/2865438/menaker-pertimbangkan-karyawan-swasta-wfh-imbas-polusi-udara-O7vrGjFx7A.jpg</image><title>Menaker pertimbangkan kebijakan WFH (Foto: Okezone)</title></images><description>


JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mempertimbangkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi karyawan karena memburuknya polusi udara. Menaker Ida mengatakan kini pihaknya saat ini masih melakukan diskusi dengan sejumlah pihak untuk dapat menerapkan sistem WFH di perkantoran.

BACA JUGA:
Polusi Udara Jakarta Semakin Parah, ASN Akan Mulai WFH Selama 3 Bulan

&quot;Kita masih mendiskusikan, kita belum sampai pada kesimpulan. Apakah itu imbauannya menteri, atau imbauannya swasta sendiri, atau nanti pemerintah provinsi. Tapi saya kira memang itu masalah yg harus kita atasi. .Pilihannya kan di antaranya WFH,&quot; katanya saat ditemui di komplek DPR RI Jakarta, Rabu (16/8/2023).

BACA JUGA:
Pekerja Swasta Boleh WFH Imbas Kualitas Udara Buruk? Begini Kata Pengusaha

Meski begitu, Menaker Ida belum dapat memastikan pekerjaan mana yang akan bisa dilakukan untuk WFH dan mana yang. Dia mengatakan diskusi tersebut belum sampai pada tahap itu.
&quot;Jika memang itu kan tentu mana pekerjaan yang bisa di WFH kan mana yang tidak, kita belum sampai situ. Itu menjadi diskusi yang harus kita matangkan kita terus diskusikan. Saya kira ini menjadi persoalan bersama nanti kita diskusikan mana yang terbaik,&quot; katanya.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya  dan kepala daerah di Jabodetabek untuk melakukan beberapa hal dalam  meningkatkan kualitas udara.
Dalam jangka pendek, Jokowi memerintahkan secepatnya harus dilakukan  intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih  baik.
&quot;Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan  Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas  emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek,&quot; kata Jokowi dalam  arahannya pada ratas terkait Peningkatan Kualitas Udara Kawasan  Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Jokowi juga memerintahkan untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Hal  tersebut diakuinya memerlukan anggaran. Sehingga, dirinya meminta untuk  segera dipersiapkan.
&quot;Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor  melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin  saya tidak tahu kesepakatan di ratas ini apakah 75-25 atau angka yang  lain,&quot; kata Jokowi.</description><content:encoded>


JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mempertimbangkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi karyawan karena memburuknya polusi udara. Menaker Ida mengatakan kini pihaknya saat ini masih melakukan diskusi dengan sejumlah pihak untuk dapat menerapkan sistem WFH di perkantoran.

BACA JUGA:
Polusi Udara Jakarta Semakin Parah, ASN Akan Mulai WFH Selama 3 Bulan

&quot;Kita masih mendiskusikan, kita belum sampai pada kesimpulan. Apakah itu imbauannya menteri, atau imbauannya swasta sendiri, atau nanti pemerintah provinsi. Tapi saya kira memang itu masalah yg harus kita atasi. .Pilihannya kan di antaranya WFH,&quot; katanya saat ditemui di komplek DPR RI Jakarta, Rabu (16/8/2023).

BACA JUGA:
Pekerja Swasta Boleh WFH Imbas Kualitas Udara Buruk? Begini Kata Pengusaha

Meski begitu, Menaker Ida belum dapat memastikan pekerjaan mana yang akan bisa dilakukan untuk WFH dan mana yang. Dia mengatakan diskusi tersebut belum sampai pada tahap itu.
&quot;Jika memang itu kan tentu mana pekerjaan yang bisa di WFH kan mana yang tidak, kita belum sampai situ. Itu menjadi diskusi yang harus kita matangkan kita terus diskusikan. Saya kira ini menjadi persoalan bersama nanti kita diskusikan mana yang terbaik,&quot; katanya.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya  dan kepala daerah di Jabodetabek untuk melakukan beberapa hal dalam  meningkatkan kualitas udara.
Dalam jangka pendek, Jokowi memerintahkan secepatnya harus dilakukan  intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih  baik.
&quot;Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan  Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas  emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek,&quot; kata Jokowi dalam  arahannya pada ratas terkait Peningkatan Kualitas Udara Kawasan  Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023).
Jokowi juga memerintahkan untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Hal  tersebut diakuinya memerlukan anggaran. Sehingga, dirinya meminta untuk  segera dipersiapkan.
&quot;Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor  melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin  saya tidak tahu kesepakatan di ratas ini apakah 75-25 atau angka yang  lain,&quot; kata Jokowi.</content:encoded></item></channel></rss>
