Ketua DPR RI Puan Maharai menyoroti belanja negara yang belum digunakan untuk kesejahteraan rakyathttps://economy.okezone.com/read/2023/08/16/320/2865484/duh-rp8-miliar-anggaran-stunting-dipakai-buat-perjalanan-dinas-hingga-rapatidhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/16/320/2865484/duh-rp8-miliar-anggaran-stunting-dipakai-buat-perjalanan-dinas-hingga-rapathttps://economy.okezone.com/read/2023/08/16/320/2865484/duh-rp8-miliar-anggaran-stunting-dipakai-buat-perjalanan-dinas-hingga-rapatRabu 16 Agustus 2023 14:38 WIBHafizhuddin Ketua DPR RI Soroti Belanja Negara yang Belum Efisien. (Foto: Okezone.com/Setpres)https://img.okezone.com/content/2023/08/16/320/2865484/duh-rp8-miliar-anggaran-stunting-dipakai-buat-perjalanan-dinas-hingga-rapat-dWObu64yxC.pngJAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharai menyoroti belanja negara yang belum digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Di mana dari Rp10 miliar anggaran untuk menekan angka stunting, hanya digunakan Rp2 miliar. "Sebagaimana yang pernah menjadi atensi Bapak Presiden ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting, di mana dari Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari Kelompok Penerima Manfaat, sedangkan Rp8 milyar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan," ujarnya, dalam Pidato pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, Jakarta, Rabu (16/8/2023).  BACA JUGA: Canggih! Mahasiswa Ini Ciptakan Alat Pelacak Kasus Gizi Buruk dan Stunting Oleh karena itu, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektifitasnya. Di mana pemerintah juga selalu menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas; Belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. "Implementasi komitmen pemerintah untuk menjalankan anggaran berbasis kesejahteraan pada APBN Tahun Anggaran 2024 dapat menjadi legacy penyusunan APBN selanjutnya," ujarnya. BACA JUGA: MenpanRB Sebut Presiden Jokowi Umumkan Kenaikan Gaji PNS, Ini Bocorannya Apalagi 2024 merupakan tahun terakhir dari Pemerintahan Periode 2019-2024. Oleh karena itu, diperlukan fokus pemerintah dalam menjalankan program kerja untuk menuntaskan pencapaian berbagai target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020–2024, serta menciptakan landasan pembangunan yang kokoh bagi periode pembangunan selanjutnya.Pemerintah harus terus dapat menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan Agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional, ditengah perekonomian global yang belum kondusif. "Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riel untuk menjaga stabilitas ekonomi harus terus dilakukan secara efektif," ujarnya.JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharai menyoroti belanja negara yang belum digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Di mana dari Rp10 miliar anggaran untuk menekan angka stunting, hanya digunakan Rp2 miliar. "Sebagaimana yang pernah menjadi atensi Bapak Presiden ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting, di mana dari Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari Kelompok Penerima Manfaat, sedangkan Rp8 milyar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan," ujarnya, dalam Pidato pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, Jakarta, Rabu (16/8/2023).  BACA JUGA: Canggih! Mahasiswa Ini Ciptakan Alat Pelacak Kasus Gizi Buruk dan Stunting Oleh karena itu, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektifitasnya. Di mana pemerintah juga selalu menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas; Belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. "Implementasi komitmen pemerintah untuk menjalankan anggaran berbasis kesejahteraan pada APBN Tahun Anggaran 2024 dapat menjadi legacy penyusunan APBN selanjutnya," ujarnya. BACA JUGA: MenpanRB Sebut Presiden Jokowi Umumkan Kenaikan Gaji PNS, Ini Bocorannya Apalagi 2024 merupakan tahun terakhir dari Pemerintahan Periode 2019-2024. Oleh karena itu, diperlukan fokus pemerintah dalam menjalankan program kerja untuk menuntaskan pencapaian berbagai target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020–2024, serta menciptakan landasan pembangunan yang kokoh bagi periode pembangunan selanjutnya.Pemerintah harus terus dapat menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan Agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional, ditengah perekonomian global yang belum kondusif. "Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riel untuk menjaga stabilitas ekonomi harus terus dilakukan secara efektif," ujarnya.