<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Di Depan Presiden Jokowi, Ketua DPR Minta APBN 2024 Lebih Berkualitas</title><description>Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kualitas dan efektivitas belanja negara.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2023/08/16/320/2865504/di-depan-presiden-jokowi-ketua-dpr-minta-apbn-2024-lebih-berkualitas</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2023/08/16/320/2865504/di-depan-presiden-jokowi-ketua-dpr-minta-apbn-2024-lebih-berkualitas"/><item><title>Di Depan Presiden Jokowi, Ketua DPR Minta APBN 2024 Lebih Berkualitas</title><link>https://economy.okezone.com/read/2023/08/16/320/2865504/di-depan-presiden-jokowi-ketua-dpr-minta-apbn-2024-lebih-berkualitas</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2023/08/16/320/2865504/di-depan-presiden-jokowi-ketua-dpr-minta-apbn-2024-lebih-berkualitas</guid><pubDate>Rabu 16 Agustus 2023 14:50 WIB</pubDate><dc:creator>Nasya Emmanuela Lilipaly</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2023/08/16/320/2865504/di-depan-presiden-jokowi-ketua-dpr-minta-apbn-2024-lebih-berkualitas-ZTN7cAAZHH.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Puan Maharani soroti kualitas APBN (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2023/08/16/320/2865504/di-depan-presiden-jokowi-ketua-dpr-minta-apbn-2024-lebih-berkualitas-ZTN7cAAZHH.jpg</image><title>Puan Maharani soroti kualitas APBN (Foto: Okezone)</title></images><description>&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8xNi8xLzE2OTI4NS81L3g4bjhjdm4=&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
JAKARTA &amp;ndash; Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kualitas dan efektivitas belanja negara. Terlebih adanya temuan Presiden Jokowi soal anggaran stunting yang dipakai untuk perjalanan dinas.
Pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting, dari Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari Kelompok Penerima Manfaat. Sedangkan Rp8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan.

BACA JUGA:
Jokowi: Krisis Pandemi Covid-19 Gerus Ekonomi Global USD2 Triliun


&amp;ldquo;Harapan kita semua, bahwa belanja negara ke depan, khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkualitas yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Kelompok Penerima Manfaatnya adalah rakyat,&amp;rdquo; kata kata Ketua DPR Puan Maharani dalam Pidato pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, Rabu (16/8/2023).

BACA JUGA:
Presiden Jokowi Resmi Naikkan Gaji PNS 8%


Pemerintah, lanjut Puan, di dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2024 telah memperkenalkan konsep Anggaran Berbasis Kesejahteraan (wellbeing budget). APBN 2024 akan mengaitkan Kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung.
&amp;ldquo;Anggaran Berbasis Kesejahteraan menjadi acuan di setiap Kementerian  Lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN. Implementasi Komitmen  Pemerintah untuk menjalankan Anggaran Berbasis Kesejahteraan pada APBN  Tahun Anggaran 2024 dapat menjadi legacy penyusunan APBN selanjutnya,&amp;rdquo;  paparnya.
Puan menjelaskan, pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan  Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2024, di masa  persidangan yang lalu, telah terdapat berbagai kesepakatan, rekomendasi,  dan catatan, antara DPR RI bersama Pemerintah, yang seharusnya telah  dirumuskan oleh Pemerintah dalam Rancangan APBN Tahun 2024 beserta Nota  Keuangan yang akan disampaikan oleh Pemerintah.</description><content:encoded>&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8xNi8xLzE2OTI4NS81L3g4bjhjdm4=&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;
JAKARTA &amp;ndash; Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kualitas dan efektivitas belanja negara. Terlebih adanya temuan Presiden Jokowi soal anggaran stunting yang dipakai untuk perjalanan dinas.
Pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting, dari Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari Kelompok Penerima Manfaat. Sedangkan Rp8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan.

BACA JUGA:
Jokowi: Krisis Pandemi Covid-19 Gerus Ekonomi Global USD2 Triliun


&amp;ldquo;Harapan kita semua, bahwa belanja negara ke depan, khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkualitas yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Kelompok Penerima Manfaatnya adalah rakyat,&amp;rdquo; kata kata Ketua DPR Puan Maharani dalam Pidato pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, Rabu (16/8/2023).

BACA JUGA:
Presiden Jokowi Resmi Naikkan Gaji PNS 8%


Pemerintah, lanjut Puan, di dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2024 telah memperkenalkan konsep Anggaran Berbasis Kesejahteraan (wellbeing budget). APBN 2024 akan mengaitkan Kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung.
&amp;ldquo;Anggaran Berbasis Kesejahteraan menjadi acuan di setiap Kementerian  Lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN. Implementasi Komitmen  Pemerintah untuk menjalankan Anggaran Berbasis Kesejahteraan pada APBN  Tahun Anggaran 2024 dapat menjadi legacy penyusunan APBN selanjutnya,&amp;rdquo;  paparnya.
Puan menjelaskan, pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan  Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN Tahun Anggaran 2024, di masa  persidangan yang lalu, telah terdapat berbagai kesepakatan, rekomendasi,  dan catatan, antara DPR RI bersama Pemerintah, yang seharusnya telah  dirumuskan oleh Pemerintah dalam Rancangan APBN Tahun 2024 beserta Nota  Keuangan yang akan disampaikan oleh Pemerintah.</content:encoded></item></channel></rss>
