Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati buka suara soal kenaikan tunjangan kinerja (tukin).https://economy.okezone.com/read/2023/08/16/320/2865792/tukin-pns-naik-ini-kata-sri-mulyaniidhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/16/320/2865792/tukin-pns-naik-ini-kata-sri-mulyanihttps://economy.okezone.com/read/2023/08/16/320/2865792/tukin-pns-naik-ini-kata-sri-mulyaniRabu 16 Agustus 2023 20:02 WIBMichelle NataliaMenteri Keuangan Sri Mulyani soal kenaikan tukin di 2024. (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/08/16/320/2865792/tukin-pns-naik-ini-kata-sri-mulyani-ihmV3SV5qd.JPGJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati buka suara soal kenaikan tunjangan kinerja (tukin). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Paripurna DPR RI tentang RUU APBN dan Nota Keuangan mengumumkan bahwa gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri akan naik sebesar 8%. Sementara itu, gaji pensiunan akan naik 12%.  BACA JUGA: Anggaran Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Rp52 Triliun di 2024 "Dari beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) yang kinerjanya baik mereka biasanya mengusulkan kenaikan tukin," ujar Sri dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Jakarta, Rabu (16/8/2023). Dia menyebutkan bahwa total anggaran untuk kenaikan gaji PNS sebesar Rp52 triliun. Angka ini mencakup PNS pemerintah pusat Rp9,4 triliun, PNS di pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp25,8 triliun, dan pensiunan sebanyak Rp9,4 triliun.  BACA JUGA: Ekonomi RI Tumbuh 5% Selama 7 Kuartal, Sri Mulyani Sebut Sangat Langka di Dunia Adapun dalam sidang siang ini, Jokowi menyebut bahwa kenaikan gaji PNS dan pensiunan ini diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. "Ini untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat," tambah Jokowi.  BACA JUGA: Sri Mulyani hingga Erick Thohir Tiba di Ruang Sidang Tahunan MPR RI Keputusan ini diambil demi mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional,dan berintegritas. "Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna," tandasnya.JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati buka suara soal kenaikan tunjangan kinerja (tukin). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Paripurna DPR RI tentang RUU APBN dan Nota Keuangan mengumumkan bahwa gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri akan naik sebesar 8%. Sementara itu, gaji pensiunan akan naik 12%.  BACA JUGA: Anggaran Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Rp52 Triliun di 2024 "Dari beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) yang kinerjanya baik mereka biasanya mengusulkan kenaikan tukin," ujar Sri dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Jakarta, Rabu (16/8/2023). Dia menyebutkan bahwa total anggaran untuk kenaikan gaji PNS sebesar Rp52 triliun. Angka ini mencakup PNS pemerintah pusat Rp9,4 triliun, PNS di pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp25,8 triliun, dan pensiunan sebanyak Rp9,4 triliun.  BACA JUGA: Ekonomi RI Tumbuh 5% Selama 7 Kuartal, Sri Mulyani Sebut Sangat Langka di Dunia Adapun dalam sidang siang ini, Jokowi menyebut bahwa kenaikan gaji PNS dan pensiunan ini diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. "Ini untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat," tambah Jokowi.  BACA JUGA: Sri Mulyani hingga Erick Thohir Tiba di Ruang Sidang Tahunan MPR RI Keputusan ini diambil demi mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional,dan berintegritas. "Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna," tandasnya.