Pemerintah mematok defisit anggaran dalam RAPBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.https://economy.okezone.com/read/2023/08/18/320/2866880/defisit-anggaran-rapbn-2024-capai-2-29-ini-catatan-ekonomidhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/18/320/2866880/defisit-anggaran-rapbn-2024-capai-2-29-ini-catatan-ekonomhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/18/320/2866880/defisit-anggaran-rapbn-2024-capai-2-29-ini-catatan-ekonomJum'at 18 Agustus 2023 16:26 WIBAtikah UmiyaniDefisit anggaran dalam RAPBN 2024 (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2023/08/18/320/2866880/defisit-anggaran-rapbn-2024-capai-2-29-ini-catatan-ekonom-P4jMlbe42y.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8xOS8xLzE2NDQxMi81L3g4ajk3OTM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pemerintah mematok defisit anggaran dalam RAPBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidatonya saat Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Gedung DPR RI. Direktur Center of Economi and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistia menilai defisit anggaran yang ditargetkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 cukup membingungkan. BACA JUGA: Daftar 10 Kementerian Lembaga dengan Anggaran Terbesar di RAPBN 2024 "Defisit 2,29% ini cukup membingungkan bagaimana pemerintah bisa mencapai nya? Saya khawatir akan ada APBN Perubahan ditengah jalan terutama paska pemilu selesai kalau asumsi nya terlalu ambisius," jelasnya kepad MNC Portal Indonesia. Jumat (18/8/2023). Ia pun menyebutkan 5 faktor defisit anggaran tersebut akan sulit dicapai. Pertama, menurutnya, belanja pemerintah cenderung populis yakni dengan menaikkan gaji dan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dampaknya akan melebar ke belanja rutin pemerintah. BACA JUGA: APBN 2024 Diusung untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Kedua, beban pembayan bunga utang yang semakin besar sehingga membutuhkan anggaran lebih untuk membayar bunga serta pokok utang. "Ketiga, rasio pajak tidak semudah itu naik penyebabnya adalah kekhawatiran target pajak 2.307 triliun akan membuat pelaku usaha tahan ekspansi, apalagi kalau basis pajaknya masih sama," terangnya. Keempat, mega infrastruktur yang masih akan dikejar seperti IKN yang bisa memakan banyak anggaran termasuk membantu BUMN Karya yang bermasalah melalui suntikan modal. "Harga komoditas diperkirakan berakhir tahun depan, sehingga menyebabkan penerimaan negara bukan pajak (pnbp) tertekan," tukasnya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMy8xOS8xLzE2NDQxMi81L3g4ajk3OTM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pemerintah mematok defisit anggaran dalam RAPBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidatonya saat Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Gedung DPR RI. Direktur Center of Economi and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistia menilai defisit anggaran yang ditargetkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 cukup membingungkan. BACA JUGA: Daftar 10 Kementerian Lembaga dengan Anggaran Terbesar di RAPBN 2024 "Defisit 2,29% ini cukup membingungkan bagaimana pemerintah bisa mencapai nya? Saya khawatir akan ada APBN Perubahan ditengah jalan terutama paska pemilu selesai kalau asumsi nya terlalu ambisius," jelasnya kepad MNC Portal Indonesia. Jumat (18/8/2023). Ia pun menyebutkan 5 faktor defisit anggaran tersebut akan sulit dicapai. Pertama, menurutnya, belanja pemerintah cenderung populis yakni dengan menaikkan gaji dan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dampaknya akan melebar ke belanja rutin pemerintah. BACA JUGA: APBN 2024 Diusung untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Kedua, beban pembayan bunga utang yang semakin besar sehingga membutuhkan anggaran lebih untuk membayar bunga serta pokok utang. "Ketiga, rasio pajak tidak semudah itu naik penyebabnya adalah kekhawatiran target pajak 2.307 triliun akan membuat pelaku usaha tahan ekspansi, apalagi kalau basis pajaknya masih sama," terangnya. Keempat, mega infrastruktur yang masih akan dikejar seperti IKN yang bisa memakan banyak anggaran termasuk membantu BUMN Karya yang bermasalah melalui suntikan modal. "Harga komoditas diperkirakan berakhir tahun depan, sehingga menyebabkan penerimaan negara bukan pajak (pnbp) tertekan," tukasnya.