Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Penerapan hybrid working berpotensi menurunkan produktivitas.https://economy.okezone.com/read/2023/08/18/320/2867071/jokowi-imbau-wfh-pengusaha-khawatirkan-produktivitas-pekerjaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/18/320/2867071/jokowi-imbau-wfh-pengusaha-khawatirkan-produktivitas-pekerjahttps://economy.okezone.com/read/2023/08/18/320/2867071/jokowi-imbau-wfh-pengusaha-khawatirkan-produktivitas-pekerjaJum'at 18 Agustus 2023 20:12 WIB Ikhsan PermanaPekerja Jakarta diimbau WFH imbas polusi udara. (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/08/18/320/2867071/jokowi-imbau-wfh-pengusaha-khawatirkan-produktivitas-pekerja-G1v5u3uoaq.jpg JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Penerapan hybrid working berpotensi menurunkan produktivitas pengusaha swasta dan berpotensi membuat banyak pekerjaan terbengkalai. Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, saat ini, para pelaku usaha tengah berjuang untuk membenahi lini bisnisnya.  BACA JUGA: Pemerintah Siapkan 12 Solusi Atasi Polusi Udara Namun, hanya gegara polusi udara jadi harus kembali WFH. "Kalau untuk secara mendadak diterapkan kepada kalangan pengusaha, tentu ini berat dan bisa jadi sebagian pengusaha khususnya UMKM menolak," kata Diana kepada MPI, Jumat (18/8/2023).  BACA JUGA: Heru Budi dan Luhut Binsar Pandjaitan Bahas Penanganan Polusi Udara di Jakarta Menurutnya, bila tujuan penerapan hybrid working hanya untuk mengurangi polusi udara, ada baiknya diatur soal penerapan genap-ganjil yang diperluas.Dalam arti, tidak hanya kendaraan roda empat, tapi juga roda dua. Atau bisa juga dengan penerapan WFH mulai dari anak-anak sekolah.  BACA JUGA: Pastikan Sumber Polusi Udara di Jakarta, BRIN Diminta Turun Tangan "Tentunya juga didukung sosialisasi yang masif dan imbauan kepada masyarakat untuk bisa menggunakan transportasi publik. Sebab, kalau produktifitas manusianya yang diturunkan, maka bisa banyak pekerjaan terbengkalai," ujarnya. Dirinya berharap baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Pusat bisa lebih arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. "Sehingga upaya mengurangi polusi udara tidak justru membuat terjadi perlambatan ekonomi, di mana saat ini padahal tengah mulai mengarah ke normal, seperti sebelum pandemi," pungkasnya. JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Penerapan hybrid working berpotensi menurunkan produktivitas pengusaha swasta dan berpotensi membuat banyak pekerjaan terbengkalai. Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, saat ini, para pelaku usaha tengah berjuang untuk membenahi lini bisnisnya.  BACA JUGA: Pemerintah Siapkan 12 Solusi Atasi Polusi Udara Namun, hanya gegara polusi udara jadi harus kembali WFH. "Kalau untuk secara mendadak diterapkan kepada kalangan pengusaha, tentu ini berat dan bisa jadi sebagian pengusaha khususnya UMKM menolak," kata Diana kepada MPI, Jumat (18/8/2023).  BACA JUGA: Heru Budi dan Luhut Binsar Pandjaitan Bahas Penanganan Polusi Udara di Jakarta Menurutnya, bila tujuan penerapan hybrid working hanya untuk mengurangi polusi udara, ada baiknya diatur soal penerapan genap-ganjil yang diperluas.Dalam arti, tidak hanya kendaraan roda empat, tapi juga roda dua. Atau bisa juga dengan penerapan WFH mulai dari anak-anak sekolah.  BACA JUGA: Pastikan Sumber Polusi Udara di Jakarta, BRIN Diminta Turun Tangan "Tentunya juga didukung sosialisasi yang masif dan imbauan kepada masyarakat untuk bisa menggunakan transportasi publik. Sebab, kalau produktifitas manusianya yang diturunkan, maka bisa banyak pekerjaan terbengkalai," ujarnya. Dirinya berharap baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Pusat bisa lebih arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. "Sehingga upaya mengurangi polusi udara tidak justru membuat terjadi perlambatan ekonomi, di mana saat ini padahal tengah mulai mengarah ke normal, seperti sebelum pandemi," pungkasnya.