Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk menyusun kajian sumber utama terkait polusi udara di DKI Jakarta.https://economy.okezone.com/read/2023/08/21/320/2868294/pengusaha-minta-pemerintah-gerak-cepat-tingkatkan-kualitas-udara-jakartaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/21/320/2868294/pengusaha-minta-pemerintah-gerak-cepat-tingkatkan-kualitas-udara-jakartahttps://economy.okezone.com/read/2023/08/21/320/2868294/pengusaha-minta-pemerintah-gerak-cepat-tingkatkan-kualitas-udara-jakartaSenin 21 Agustus 2023 15:43 WIBSuparjo RamalanPengusaha minta pemerintah tingkatkan kualitas udara di Jakarta. (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/08/21/320/2868294/pengusaha-minta-pemerintah-gerak-cepat-tingkatkan-kualitas-udara-jakarta-9bcFpbRSoF.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8yMS8xLzE2OTUwMC81L3g4bmQ5ZzQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk menyusun kajian sumber utama terkait polusi udara di DKI Jakarta. Kajian itu untuk melihat dampak ekonomi yang kemungkinan bisa terjadi.  BACA JUGA: Luhut Ancam Tutup Pabrik Penyebab Polusi Udara, DPR: Seperti Preman Saja Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani mengatakan, pemerintah perlu mengkaji perkara polusi udara di Jakarta. Hasil kajian bisa dirumuskan dalam bentuk regulasi. Menurutnya, penanganan polusi udara membutuhkan solusi jangka panjang, menengah dan pendek.  BACA JUGA: Atasi Polusi Udara, Modifikasi Cuaca Jabodetabek Dilakukan Mulai Awal Pekan Ini “Salah satu solusi jangka panjang untuk isu polusi adalah just energy transition atau transisi energi berkeadilan. Ini akan terkait implementasi transisi pemanfaatan energi fosil ke energi bersih dan terbarukan, termasuk akselerasi percepatan penggunaan teknologi dan infrastruktur bisnis yang dibutuhkan," kata Shinta kepada wartawan, Senin (21/8/2023). Untuk solusi jangka pendek diperlukan penegakan regulasi pengendalian polusi yang sudah ada, misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, kebijakan insentif penggunaan kendaraan listrik. Lalu, stimulus bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi via kebijakan insentif untuk mengganti mesin produksi agar menjadi lebih ramah lingkungan, juga kebijakan pasar karbon dan pajak karbon.  BACA JUGA: Solusi Polusi Udara, Pemerintah Wacanakan Insentif Motor Listrik Jadi Rp10 Juta Solusi jangka menengah, pemerintah perlu memasifkan program peningkatan pengadaan moda transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan Mass Rapid Transport, hingga dekarbonisasi rantai pasok. Target pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 yang mengatur mitigasi risiko dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan dengan cara yang wajar dan berkeadilan. Sehingga diperlukan implementasi dekarbonisasi secara makro maupun mikro perlu dilakukan secara end-to-end atas rantai pasokan.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8yMS8xLzE2OTUwMC81L3g4bmQ5ZzQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk menyusun kajian sumber utama terkait polusi udara di DKI Jakarta. Kajian itu untuk melihat dampak ekonomi yang kemungkinan bisa terjadi.  BACA JUGA: Luhut Ancam Tutup Pabrik Penyebab Polusi Udara, DPR: Seperti Preman Saja Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani mengatakan, pemerintah perlu mengkaji perkara polusi udara di Jakarta. Hasil kajian bisa dirumuskan dalam bentuk regulasi. Menurutnya, penanganan polusi udara membutuhkan solusi jangka panjang, menengah dan pendek.  BACA JUGA: Atasi Polusi Udara, Modifikasi Cuaca Jabodetabek Dilakukan Mulai Awal Pekan Ini “Salah satu solusi jangka panjang untuk isu polusi adalah just energy transition atau transisi energi berkeadilan. Ini akan terkait implementasi transisi pemanfaatan energi fosil ke energi bersih dan terbarukan, termasuk akselerasi percepatan penggunaan teknologi dan infrastruktur bisnis yang dibutuhkan," kata Shinta kepada wartawan, Senin (21/8/2023). Untuk solusi jangka pendek diperlukan penegakan regulasi pengendalian polusi yang sudah ada, misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, kebijakan insentif penggunaan kendaraan listrik. Lalu, stimulus bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi via kebijakan insentif untuk mengganti mesin produksi agar menjadi lebih ramah lingkungan, juga kebijakan pasar karbon dan pajak karbon.  BACA JUGA: Solusi Polusi Udara, Pemerintah Wacanakan Insentif Motor Listrik Jadi Rp10 Juta Solusi jangka menengah, pemerintah perlu memasifkan program peningkatan pengadaan moda transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan Mass Rapid Transport, hingga dekarbonisasi rantai pasok. Target pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 yang mengatur mitigasi risiko dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan dengan cara yang wajar dan berkeadilan. Sehingga diperlukan implementasi dekarbonisasi secara makro maupun mikro perlu dilakukan secara end-to-end atas rantai pasokan.