BKF Kemenkeu menyampaikan terkait perkembangan pengumpulan dana investasi untuk penanganan perubahan iklim.https://economy.okezone.com/read/2023/08/23/320/2869496/ri-kantongi-dana-investasi-iklim-rp7-66-triliun-siap-siap-pltu-dipensiunkanidhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/23/320/2869496/ri-kantongi-dana-investasi-iklim-rp7-66-triliun-siap-siap-pltu-dipensiunkanhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/23/320/2869496/ri-kantongi-dana-investasi-iklim-rp7-66-triliun-siap-siap-pltu-dipensiunkanRabu 23 Agustus 2023 12:26 WIBMichelle NataliaBKF Kemenkeu kumpulkan dana investasi perubahan iklim. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/08/23/320/2869496/ri-kantongi-dana-investasi-iklim-rp7-66-triliun-siap-siap-pltu-dipensiunkan-m7toNGXK5T.jpg JAKARTA - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) menyampaikan terkait perkembangan pengumpulan dana investasi untuk penanganan perubahan iklim. Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Kacaribu menyebut hingga saat ini, dana yang terkumpul sejumlah USD500 juta atau setara Rp7,66 triliun. (Kurs: Rp15.324/USD).  BACA JUGA: PLN Pakai Teknologi Canggih Tekan Emisi di PLTU Batu Bara Bahkan, dana ini bisa dileverage hingga USD4 miliar, baik itu dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan termasuk pemerintah Indonesia. "Dana ini akan dipakai untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia dalam jangka pendek ini, dengan 1,5 gigawatt PLTU yang dipensiunkan di tahap awal," ungkap Febrio dalam Seminar Workshop on Energy Transition Mechanism (ETM) Implementation di Jakarta, Rabu (23/8/2023).  BACA JUGA: PLN Sulap 300 Ton Sampah Jadi Bahan Bakar untuk PLTU Hanya saja, tantangan untuk kebutuhan dana ini masih sangat terasa dari sektor swasta. Indonesia masih memiliki ambisi penurunan emisi karbon dengan kebutuhan dana sebesar USD281 miliar.Pasalnya, Febrio menilai bahwa sampai saat ini, keterlibatan sektor swasta dalam investasi iklim masih kurang, sementara untuk memenuhi target itu, pemerintah tak bisa bekerja sendiri tanpa kontribusi dari pihak swasta.  BACA JUGA: Segini Kontribusi PLTU pada Pencemaran Udara di Jakarta "Butuh dana untuk mendorong upaya ini dan juga kerangka kerja atau framework yang fleksibel sehingga ketersediaan kredit untuk mendukung proyek ini bisa dipastikan," tambah Febrio. JAKARTA - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) menyampaikan terkait perkembangan pengumpulan dana investasi untuk penanganan perubahan iklim. Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Kacaribu menyebut hingga saat ini, dana yang terkumpul sejumlah USD500 juta atau setara Rp7,66 triliun. (Kurs: Rp15.324/USD).  BACA JUGA: PLN Pakai Teknologi Canggih Tekan Emisi di PLTU Batu Bara Bahkan, dana ini bisa dileverage hingga USD4 miliar, baik itu dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan termasuk pemerintah Indonesia. "Dana ini akan dipakai untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia dalam jangka pendek ini, dengan 1,5 gigawatt PLTU yang dipensiunkan di tahap awal," ungkap Febrio dalam Seminar Workshop on Energy Transition Mechanism (ETM) Implementation di Jakarta, Rabu (23/8/2023).  BACA JUGA: PLN Sulap 300 Ton Sampah Jadi Bahan Bakar untuk PLTU Hanya saja, tantangan untuk kebutuhan dana ini masih sangat terasa dari sektor swasta. Indonesia masih memiliki ambisi penurunan emisi karbon dengan kebutuhan dana sebesar USD281 miliar.Pasalnya, Febrio menilai bahwa sampai saat ini, keterlibatan sektor swasta dalam investasi iklim masih kurang, sementara untuk memenuhi target itu, pemerintah tak bisa bekerja sendiri tanpa kontribusi dari pihak swasta.  BACA JUGA: Segini Kontribusi PLTU pada Pencemaran Udara di Jakarta "Butuh dana untuk mendorong upaya ini dan juga kerangka kerja atau framework yang fleksibel sehingga ketersediaan kredit untuk mendukung proyek ini bisa dipastikan," tambah Febrio.