Kementerian PUPR mengajak pengusaha properti membangun hunian di IKN Nusantara.https://economy.okezone.com/read/2023/08/25/470/2871195/pupr-ajak-pengusaha-properti-bangun-hunian-di-iknidhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/25/470/2871195/pupr-ajak-pengusaha-properti-bangun-hunian-di-iknhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/25/470/2871195/pupr-ajak-pengusaha-properti-bangun-hunian-di-iknJum'at 25 Agustus 2023 16:36 WIBIqbal Dwi PurnamaPUPR ajak pengusaha bangun hunian di IKN Nusantara (Foto: Instagram)https://img.okezone.com/content/2023/08/25/470/2871195/pupr-ajak-pengusaha-properti-bangun-hunian-di-ikn-MTqR50nAqn.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8xOC8xLzE2ODE5MC81L3g4bWxuaGc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Kementerian PUPR mengajak pengusaha properti membangun hunian di IKN Nusantara. Direktur Jendral Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan saat ini kebutuhan rumah bagi para PNS yang akan tinggal di IKN masih kurang. Iwan mengungkapkan pada tahap awal, diperkirakan sebanyak 16 ribu PNS dari akan pindah ke IKN. Sedangkan hunian yang tersedia pada tahap awal hanya berjumlah 8.000 unit alias baru setengahnya dari jumlah PNS yang akan pindah. BACA JUGA: ASDP Incar Proyek Ini di IKN Nusantara "Nah ini masih ada potensi investasi di bidang perumahan di IKN, jadi kalau mengacu pada Perpres 63 tahun 2023, ASN yang akan dipindahkan kurang lebih 16.000. Jadi kalau yang saya bangun tadi memang rumah dinas itu ada sekitar 8.000 unit rusun," ujar Iwan dalam konferensi pers Hapernas 2023, Jumat (25/8/2023). Oleh karena itu menurtnya masih tersedia peluang investasi di sektor perumahan di IKN untuk menutup kebutuhan rumah bagi para penyelenggara negara tersebut. Iwan menyebut saat ini pihaknya tengah membuka pembiayaan perumahan untuk memperkecil kekurangan tersebut lewat skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha). BACA JUGA: RUU IKN Beri Peluang untuk Penataan Pemukiman di IKN Nusantara "Minimal 8.000 unit rumah yang harus diinvestasikan. Kalau biayanya saya belum menghitung. Tapi kurang lebih 8.000 unit ini yang kita kejar dengan skema KPBU," sambungnya. Menurut Iwan pasokan 8.000 unit perumahan tersebut menurutnya mampu mengakomodir kebutuhan hunian para ASN yang pindah di tahap awal. Tapi dengan catatan kepemilikan rumah itu sementara bersifat sharing. Sehingga tidak menutup kemungkinan satu unit rusun di IKN nantinya dihuni oleh lebih dari satu ASN. Mengingat keterbatasan unit yang dibangun oleh pemerintah menggunakan APBN. "Jadi yang saya bangun tadi ada rumah dinas itu bisa menambung kurang lebih 8.000-an dengan sistem sharing sementara di tahap awal," kata Iwan. Adapun saat ini, Ditjen Perumahan sendiri telah menyelesaikan penandatanganan kontrak untuk pembangunan hunian ASN di IKN sebanyak 47 tower. Rinciannya 31 tower untuk ASN, , 9 tower untuk TNI, 4 tower untuk Polri, dan 3 Tower BIN (Badan Intelejen Negara). Adapun total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 47 rusun ASN tersebut senilai Rp9,4 triliun. Targetnya 12 rusun sudah bisa rampung lebih awal pada bulan Juli 2024 mendatang dengan kondisi fully furnished. Tower rusun yang dibangun menggunakan APBN itu nantinya berstatus rumah dinas dan tidak dapat dimiliki. Namun menurut Iwan tidak menutup kemungkinan para ASN ini juga bisa memiliki hunian sendiri di IKN, dengan membeli dari para developer yang akan investasi di IKN. "Tapi tidak tutup kemungkinan ASN mileniel itu tidak tinggal di rumah dinas tapi bisa memiliki rumah di sana, tinggal di sana. Ini yg kita dorong dari sisi suplai. Agar investor bisa segera membangun atau KPBU bisa menambah untuk pembangunan rumah dinas. Tapi selanjutnya rumah milik ini terus kita dorong pembangunannya di sana," pungkasnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8xOC8xLzE2ODE5MC81L3g4bWxuaGc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Kementerian PUPR mengajak pengusaha properti membangun hunian di IKN Nusantara. Direktur Jendral Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan saat ini kebutuhan rumah bagi para PNS yang akan tinggal di IKN masih kurang. Iwan mengungkapkan pada tahap awal, diperkirakan sebanyak 16 ribu PNS dari akan pindah ke IKN. Sedangkan hunian yang tersedia pada tahap awal hanya berjumlah 8.000 unit alias baru setengahnya dari jumlah PNS yang akan pindah. BACA JUGA: ASDP Incar Proyek Ini di IKN Nusantara "Nah ini masih ada potensi investasi di bidang perumahan di IKN, jadi kalau mengacu pada Perpres 63 tahun 2023, ASN yang akan dipindahkan kurang lebih 16.000. Jadi kalau yang saya bangun tadi memang rumah dinas itu ada sekitar 8.000 unit rusun," ujar Iwan dalam konferensi pers Hapernas 2023, Jumat (25/8/2023). Oleh karena itu menurtnya masih tersedia peluang investasi di sektor perumahan di IKN untuk menutup kebutuhan rumah bagi para penyelenggara negara tersebut. Iwan menyebut saat ini pihaknya tengah membuka pembiayaan perumahan untuk memperkecil kekurangan tersebut lewat skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha). BACA JUGA: RUU IKN Beri Peluang untuk Penataan Pemukiman di IKN Nusantara "Minimal 8.000 unit rumah yang harus diinvestasikan. Kalau biayanya saya belum menghitung. Tapi kurang lebih 8.000 unit ini yang kita kejar dengan skema KPBU," sambungnya. Menurut Iwan pasokan 8.000 unit perumahan tersebut menurutnya mampu mengakomodir kebutuhan hunian para ASN yang pindah di tahap awal. Tapi dengan catatan kepemilikan rumah itu sementara bersifat sharing. Sehingga tidak menutup kemungkinan satu unit rusun di IKN nantinya dihuni oleh lebih dari satu ASN. Mengingat keterbatasan unit yang dibangun oleh pemerintah menggunakan APBN. "Jadi yang saya bangun tadi ada rumah dinas itu bisa menambung kurang lebih 8.000-an dengan sistem sharing sementara di tahap awal," kata Iwan. Adapun saat ini, Ditjen Perumahan sendiri telah menyelesaikan penandatanganan kontrak untuk pembangunan hunian ASN di IKN sebanyak 47 tower. Rinciannya 31 tower untuk ASN, , 9 tower untuk TNI, 4 tower untuk Polri, dan 3 Tower BIN (Badan Intelejen Negara). Adapun total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 47 rusun ASN tersebut senilai Rp9,4 triliun. Targetnya 12 rusun sudah bisa rampung lebih awal pada bulan Juli 2024 mendatang dengan kondisi fully furnished. Tower rusun yang dibangun menggunakan APBN itu nantinya berstatus rumah dinas dan tidak dapat dimiliki. Namun menurut Iwan tidak menutup kemungkinan para ASN ini juga bisa memiliki hunian sendiri di IKN, dengan membeli dari para developer yang akan investasi di IKN. "Tapi tidak tutup kemungkinan ASN mileniel itu tidak tinggal di rumah dinas tapi bisa memiliki rumah di sana, tinggal di sana. Ini yg kita dorong dari sisi suplai. Agar investor bisa segera membangun atau KPBU bisa menambah untuk pembangunan rumah dinas. Tapi selanjutnya rumah milik ini terus kita dorong pembangunannya di sana," pungkasnya.