Presiden Joko Widodo (Jokowi) berinisiatif mengganti mekanisme agunan menjadi skor kredit.https://economy.okezone.com/read/2023/08/31/320/2874763/jokowi-minta-ganti-mekanisme-agunan-jadi-skor-kredit-umkmidhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/31/320/2874763/jokowi-minta-ganti-mekanisme-agunan-jadi-skor-kredit-umkmhttps://economy.okezone.com/read/2023/08/31/320/2874763/jokowi-minta-ganti-mekanisme-agunan-jadi-skor-kredit-umkmKamis 31 Agustus 2023 17:11 WIBNasya Emmanuela LilipalyPresiden Jokowi minta skema agunan diganti jadi skor kredit UMKM. (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2023/08/31/320/2874763/jokowi-minta-ganti-mekanisme-agunan-jadi-skor-kredit-umkm-3jbSi7gvkH.JPG<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8zMS80LzE2OTk0Ny81L3g4bmxnZ3k=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berinisiatif mengganti mekanisme agunan menjadi skor kredit. Tujuannya untuk memaksimalkan penyerapan alokasi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 senilai total Rp460 triliun. "Mestinya harus gunakan sistem credit skoring. Mestinya begitu, karena sudah 165 negara untuk UMKM menggunakan sistem credit skoring," kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam agenda Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) XVIII 2023 di Tangerang, diikuti secara daring di Jakarta seperti dilansir Antara, Kamis (31/8/2023).  BACA JUGA: Jaga Inflasi RI, Gubernur BI Ungkap 5 Amanat dari Jokowi Dia mengatakan dana KUR yang disediakan pemerintah saat ini memiliki kuota maksimal di angka Rp500 juta per pemohon dengan besaran bunga pinjaman 6%. Namun tantangan yang dihadapi saat ini, kata Jokowi, kuota KUR yang dijatah senilai total Rp460 triliun harus segera diserap sampai habis untuk pengembangan UMKM di Tanah Air.  BACA JUGA: Jokowi Setujui Penghapusan Kredit Macet UMKM, Pengusaha: Terobosan Luar Biasa "Problemnya ini harus disosialisasikan agar kuota Rp460 triliun ini harus habis, jangan ada yang tersisa, karena bunganya juga hanya 6% tapi betul-betul hanya untuk usaha mikro dan UKM," katanya. Jokowi mendorong kepada otoritas terkait seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) agar menghapus mekanisme agunan dalam urusan KUR.  BACA JUGA: Kredit BRI Tembus Rp1.202,13 Triliun, Mayoritas untuk UMKM Sebagai mekanisme pengganti, kata Jokowi, dapat diterapkan kebijakan baru berupa skor kredit untuk menilai karakter pemohon sebelum besaran nominal pinjaman KUR diberikan. "Melihat skornya, karakternya baik enggak, beri Rp500 juta, Rp300 juta, beri Rp100 juta, mestinya seperti itu," pungkasnya. Dikatakan Jokowi para pengusaha muda yang baru merintis ke dunia usaha, biasanya belum memiliki aset, bahkan agunan.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8zMS80LzE2OTk0Ny81L3g4bmxnZ3k=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berinisiatif mengganti mekanisme agunan menjadi skor kredit. Tujuannya untuk memaksimalkan penyerapan alokasi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 senilai total Rp460 triliun. "Mestinya harus gunakan sistem credit skoring. Mestinya begitu, karena sudah 165 negara untuk UMKM menggunakan sistem credit skoring," kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam agenda Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) XVIII 2023 di Tangerang, diikuti secara daring di Jakarta seperti dilansir Antara, Kamis (31/8/2023).  BACA JUGA: Jaga Inflasi RI, Gubernur BI Ungkap 5 Amanat dari Jokowi Dia mengatakan dana KUR yang disediakan pemerintah saat ini memiliki kuota maksimal di angka Rp500 juta per pemohon dengan besaran bunga pinjaman 6%. Namun tantangan yang dihadapi saat ini, kata Jokowi, kuota KUR yang dijatah senilai total Rp460 triliun harus segera diserap sampai habis untuk pengembangan UMKM di Tanah Air.  BACA JUGA: Jokowi Setujui Penghapusan Kredit Macet UMKM, Pengusaha: Terobosan Luar Biasa "Problemnya ini harus disosialisasikan agar kuota Rp460 triliun ini harus habis, jangan ada yang tersisa, karena bunganya juga hanya 6% tapi betul-betul hanya untuk usaha mikro dan UKM," katanya. Jokowi mendorong kepada otoritas terkait seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) agar menghapus mekanisme agunan dalam urusan KUR.  BACA JUGA: Kredit BRI Tembus Rp1.202,13 Triliun, Mayoritas untuk UMKM Sebagai mekanisme pengganti, kata Jokowi, dapat diterapkan kebijakan baru berupa skor kredit untuk menilai karakter pemohon sebelum besaran nominal pinjaman KUR diberikan. "Melihat skornya, karakternya baik enggak, beri Rp500 juta, Rp300 juta, beri Rp100 juta, mestinya seperti itu," pungkasnya. Dikatakan Jokowi para pengusaha muda yang baru merintis ke dunia usaha, biasanya belum memiliki aset, bahkan agunan.