Pemerintah menggelar rapat koordinasi perihal kompensasi atau subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).https://economy.okezone.com/read/2023/09/01/320/2875602/ini-kabar-terbaru-pertamax-jadi-bbm-subsidiidhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/01/320/2875602/ini-kabar-terbaru-pertamax-jadi-bbm-subsidihttps://economy.okezone.com/read/2023/09/01/320/2875602/ini-kabar-terbaru-pertamax-jadi-bbm-subsidiJum'at 01 September 2023 20:36 WIBSuparjo RamalanKabar terbaru soal subsidi BBM Pertamax (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2023/09/01/320/2875602/ini-kabar-terbaru-pertamax-jadi-bbm-subsidi-xPUCpaEyd3.jpeg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8wMS8xLzE3MDAwMy81L3g4bm1qYjE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pemerintah menggelar rapat koordinasi perihal kompensasi atau subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Rapat digelar seiring rencana BBM jenis RON 92 atau Pertamax bakal disubsidi pemerintah, menggantikan Pertalite. Sementara itu, otoritas juga akan membatasi konsumsi bahan bakar RON 90 atau Pertalite. Kabar rapat koordinasi disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo. Hanya saja, lelaki yang akrab disapa Tiko itu tidak merinci hasil dari pertemuan lintas kementerian terkait. BACA JUGA: Perbandingan Harga BBM di Negara Anggota BRICS, Berikut Daftarnya "Mohon maaf acara terlambat, tadi ada rapat koordinasi mengenai kompensasi dan subsidi BBM jadi ini penting buat pertamina untuk," ujar Tiko saat ditemui di Menara BRILiaN, Jumat (1/9/2023). Kementerian BUMN akan mengikuti kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi Pertamax dan membatasi konsumsi Pertalite. BACA JUGA: Perbandingan Harga BBM di Negara-Negara ASEAN, Paling Murah Siapa? Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya tetap mengikuti kebijakan tersebut, bila hal itu resmi menjadi aturan pemerintah. Dia mengatakan kebijakan pembatasan atau pelonggaran konsumsi Pertalite menjadi wewenang Kementerian ESDM. Sedangkan Kementerian BUMN melalui PT Pertamina (Persero) hanya sebagai pelaksana atas kebijakan yang dirumuskan. "Itu pun kan teknisnya kami (pelaksana). Kalau soal kebijakannya tetap di Kementerian ESDM," ucap Arya saat ditemui di tempat kerjanya beberapa waktu lalu. Dia juga mencatat kebijakan mengubah Pertamax sebagai BBM bersubsidi juga menjadi wewenang Kementerian ESDM. "Kalau subsidi jangan tanya kita, subsidi sama ESDM. Itu kan kebijakan bukan kita, kebijakan tetap dari ESDM kan. Kalau kita kan pelaksana aja, mau yang mana aja bisa," kata Arya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8wMS8xLzE3MDAwMy81L3g4bm1qYjE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pemerintah menggelar rapat koordinasi perihal kompensasi atau subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Rapat digelar seiring rencana BBM jenis RON 92 atau Pertamax bakal disubsidi pemerintah, menggantikan Pertalite. Sementara itu, otoritas juga akan membatasi konsumsi bahan bakar RON 90 atau Pertalite. Kabar rapat koordinasi disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo. Hanya saja, lelaki yang akrab disapa Tiko itu tidak merinci hasil dari pertemuan lintas kementerian terkait. BACA JUGA: Perbandingan Harga BBM di Negara Anggota BRICS, Berikut Daftarnya "Mohon maaf acara terlambat, tadi ada rapat koordinasi mengenai kompensasi dan subsidi BBM jadi ini penting buat pertamina untuk," ujar Tiko saat ditemui di Menara BRILiaN, Jumat (1/9/2023). Kementerian BUMN akan mengikuti kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi Pertamax dan membatasi konsumsi Pertalite. BACA JUGA: Perbandingan Harga BBM di Negara-Negara ASEAN, Paling Murah Siapa? Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya tetap mengikuti kebijakan tersebut, bila hal itu resmi menjadi aturan pemerintah. Dia mengatakan kebijakan pembatasan atau pelonggaran konsumsi Pertalite menjadi wewenang Kementerian ESDM. Sedangkan Kementerian BUMN melalui PT Pertamina (Persero) hanya sebagai pelaksana atas kebijakan yang dirumuskan. "Itu pun kan teknisnya kami (pelaksana). Kalau soal kebijakannya tetap di Kementerian ESDM," ucap Arya saat ditemui di tempat kerjanya beberapa waktu lalu. Dia juga mencatat kebijakan mengubah Pertamax sebagai BBM bersubsidi juga menjadi wewenang Kementerian ESDM. "Kalau subsidi jangan tanya kita, subsidi sama ESDM. Itu kan kebijakan bukan kita, kebijakan tetap dari ESDM kan. Kalau kita kan pelaksana aja, mau yang mana aja bisa," kata Arya.