KLHK terus mengajak pelaku usaha untuk mencapai target net zero emission (NZE)https://economy.okezone.com/read/2023/09/02/320/2875822/klhk-ajak-pengusaha-wujudkan-target-net-zero-emissionidhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/02/320/2875822/klhk-ajak-pengusaha-wujudkan-target-net-zero-emissionhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/02/320/2875822/klhk-ajak-pengusaha-wujudkan-target-net-zero-emissionSabtu 02 September 2023 16:09 WIBHafizhuddin KLHK Ajak Pengusaha Wujudkan Net Zero Emission. (Foto: Okezone.com/Antara)https://img.okezone.com/content/2023/09/02/320/2875822/klhk-ajak-pengusaha-wujudkan-target-net-zero-emission-fhOVQ3RFcb.jpgJAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mengajak pelaku usaha untuk mencapai target net zero emission (NZE). Sekaligus memberdayakan masyarakat dalam mengelola perhutanan. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK Bambang Supriyanto menuturkan, pelaku usaha saatnya bersinergi. Terutama dalam pelaksanaan Program Penilaian peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper) di lokasi perhutanan sosial. BACA JUGA: Green Refinery, Komitmen Kilang Pertamina Capai Target Net Zero Emission "Kalau kita bekerja sama, keberlanjutannya adalah manfaat. Ini sangat baik bila mengikuti Proper," ujar Bambang, Sabtu (2/9/2023). Menurut Bambang, pendampingan kepada masyarakat sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menelurkan Reforma Agraria. Dengan kebijakan itu, artinya memercayai masyarakat untuk merawat hutannya dengan syarat adanya pendampingan. BACA JUGA: SKK Migas Dorong Kota Zero Carbon di IKN "Supaya kelompok masyarakat itu bisa melestarikan hutannya dan mengentaskan kemiskinan. Bila hutannya bagus karbonnya meningkat bisa menyerap emisi," jelas Bambang. Untuk mengerjakan itu, kata Bambang, tidak cukup dilakukan KLHK. Sehingga melalui Perpres Nomor 28 Tahun 2023, kepala negara memerintahkan kepada pemerintah daerah maupun pelaku usaha untuk membantu masyarakat meningkatkan kapasitas. Bambang meyakinkan kerjasama dengan para pelaku usaha juga berdampak baik bagi tiap perusahaan. Termasuk menyehatkan iklim investasi.Dalam acara Dialog Interaktif Temu Mitra Usaha Perhutanan Sosial dalam Sinergitas PROPER wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Head of Environment Astra, Bondan Susilo berharap ke depan antara pelaku usaha dengan pemerintah semakin solid bersinergi di bidang lingkungan. Sehingga program kolaborasi terkait perhutanan sosial semakin meluas. "Kami sadar masih ada beberapa target yang harus kita lakukan, terutama dengan perluasan area perhutanan sosial, harapannya kita bisa melakukan ini dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien," kata Bondan. Astra pun optimis dengan kolaborasi membangun perhutanan sosial memilik banyak potensi yang baik. Selain menjaga lingkungan, tentu langkah ini turut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. "Program ini mempunyai potensi, baik itu dari sisi peningkatan ekonomi maupun penyerapan karbon," ujarnya.JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mengajak pelaku usaha untuk mencapai target net zero emission (NZE). Sekaligus memberdayakan masyarakat dalam mengelola perhutanan. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK Bambang Supriyanto menuturkan, pelaku usaha saatnya bersinergi. Terutama dalam pelaksanaan Program Penilaian peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper) di lokasi perhutanan sosial. BACA JUGA: Green Refinery, Komitmen Kilang Pertamina Capai Target Net Zero Emission "Kalau kita bekerja sama, keberlanjutannya adalah manfaat. Ini sangat baik bila mengikuti Proper," ujar Bambang, Sabtu (2/9/2023). Menurut Bambang, pendampingan kepada masyarakat sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menelurkan Reforma Agraria. Dengan kebijakan itu, artinya memercayai masyarakat untuk merawat hutannya dengan syarat adanya pendampingan. BACA JUGA: SKK Migas Dorong Kota Zero Carbon di IKN "Supaya kelompok masyarakat itu bisa melestarikan hutannya dan mengentaskan kemiskinan. Bila hutannya bagus karbonnya meningkat bisa menyerap emisi," jelas Bambang. Untuk mengerjakan itu, kata Bambang, tidak cukup dilakukan KLHK. Sehingga melalui Perpres Nomor 28 Tahun 2023, kepala negara memerintahkan kepada pemerintah daerah maupun pelaku usaha untuk membantu masyarakat meningkatkan kapasitas. Bambang meyakinkan kerjasama dengan para pelaku usaha juga berdampak baik bagi tiap perusahaan. Termasuk menyehatkan iklim investasi.Dalam acara Dialog Interaktif Temu Mitra Usaha Perhutanan Sosial dalam Sinergitas PROPER wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Head of Environment Astra, Bondan Susilo berharap ke depan antara pelaku usaha dengan pemerintah semakin solid bersinergi di bidang lingkungan. Sehingga program kolaborasi terkait perhutanan sosial semakin meluas. "Kami sadar masih ada beberapa target yang harus kita lakukan, terutama dengan perluasan area perhutanan sosial, harapannya kita bisa melakukan ini dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien," kata Bondan. Astra pun optimis dengan kolaborasi membangun perhutanan sosial memilik banyak potensi yang baik. Selain menjaga lingkungan, tentu langkah ini turut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. "Program ini mempunyai potensi, baik itu dari sisi peningkatan ekonomi maupun penyerapan karbon," ujarnya.