MenKopUKM Teten Masduki mengakui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih seret.https://economy.okezone.com/read/2023/09/04/320/2876958/menteri-teten-akui-penyaluran-kur-masih-seretidhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/04/320/2876958/menteri-teten-akui-penyaluran-kur-masih-serethttps://economy.okezone.com/read/2023/09/04/320/2876958/menteri-teten-akui-penyaluran-kur-masih-seretSenin 04 September 2023 18:22 WIB Ikhsan PermanaTeten akui penyaluran kredit masih seret (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2023/09/04/320/2876958/menteri-teten-akui-penyaluran-kur-masih-seret-d0yycHsCE9.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8yMy80LzE2OTYyMy81L3g4bmZwNTE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – MenKopUKM Teten Masduki mengakui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih seret. Menurutnya, penyaluran KUR masih belum maksimal meskipun sudah ada aturan pinjaman sampai Rp100 juta tidak diperlukan agunan. "Memang ada perlambatan penyaluran kredit, bukan hanya UMKM, tapi keseluruhan, realisasi KUR per 30 Agustus 2023 Rp149,9 triliun dari target Rp460 triliun," ungkap Teten dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/9/2023). BACA JUGA: China Turunkan Kredit untuk Pembelian Rumah Pertama Teten mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan kajian dan menemukan fakta bahwa 145 negara sudah menerapkan credit scoring dalam penyaluran kredit, tidak lagi menggunakan jaminan atau kolateral. BACA JUGA: Menteri Basuki Siapkan Skema Agar Cicilan Kredit Rumah Milenial Murah "UMKM rata-rata gak punya aset, kalau dimintakan aset sebagai kolateral pasti gak bisa. Kemarin ini disampaikan Presiden dalam rapat Hipmi, bahwa harus terus diupayakan bagaimana penerapan KUR tidak lagi pakai kolateral, tapi pakai credit scoring," ungkap Teten. Teten menilai penerapan credit scoring akan memberikan rasa aman terhadap perbankan, sebab jika menggunakan agunan, nilai aset sangat mudah dimanipulasi. Sedangkan credit scoring sulit dimanipulasi karena di dalamnya berisikan informasi transaksi kepada buyer, supplier, pajak dan lain-lain. "Ini yang saya kira perlu dukungan kita semua, karena UMKM masalah utamanya adalah pembiayaan. padahal tadi ditantang bagaimana melahirkan lapangan kerja berkualitas, bagaimana mereka bisa naik kelas kalau mereka gak bisa ambil pembiayaan terutama untuk modal investasi," ucapnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8yMy80LzE2OTYyMy81L3g4bmZwNTE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – MenKopUKM Teten Masduki mengakui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih seret. Menurutnya, penyaluran KUR masih belum maksimal meskipun sudah ada aturan pinjaman sampai Rp100 juta tidak diperlukan agunan. "Memang ada perlambatan penyaluran kredit, bukan hanya UMKM, tapi keseluruhan, realisasi KUR per 30 Agustus 2023 Rp149,9 triliun dari target Rp460 triliun," ungkap Teten dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/9/2023). BACA JUGA: China Turunkan Kredit untuk Pembelian Rumah Pertama Teten mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan kajian dan menemukan fakta bahwa 145 negara sudah menerapkan credit scoring dalam penyaluran kredit, tidak lagi menggunakan jaminan atau kolateral. BACA JUGA: Menteri Basuki Siapkan Skema Agar Cicilan Kredit Rumah Milenial Murah "UMKM rata-rata gak punya aset, kalau dimintakan aset sebagai kolateral pasti gak bisa. Kemarin ini disampaikan Presiden dalam rapat Hipmi, bahwa harus terus diupayakan bagaimana penerapan KUR tidak lagi pakai kolateral, tapi pakai credit scoring," ungkap Teten. Teten menilai penerapan credit scoring akan memberikan rasa aman terhadap perbankan, sebab jika menggunakan agunan, nilai aset sangat mudah dimanipulasi. Sedangkan credit scoring sulit dimanipulasi karena di dalamnya berisikan informasi transaksi kepada buyer, supplier, pajak dan lain-lain. "Ini yang saya kira perlu dukungan kita semua, karena UMKM masalah utamanya adalah pembiayaan. padahal tadi ditantang bagaimana melahirkan lapangan kerja berkualitas, bagaimana mereka bisa naik kelas kalau mereka gak bisa ambil pembiayaan terutama untuk modal investasi," ucapnya.