Pemerintah berencana memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara.https://economy.okezone.com/read/2023/09/06/320/2878384/pensiunkan-pltu-butuh-rp1-529-triliun-menko-luhut-siapa-yang-mau-bayaridhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/06/320/2878384/pensiunkan-pltu-butuh-rp1-529-triliun-menko-luhut-siapa-yang-mau-bayarhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/06/320/2878384/pensiunkan-pltu-butuh-rp1-529-triliun-menko-luhut-siapa-yang-mau-bayarRabu 06 September 2023 19:40 WIBAtikah UmiyaniMenko Luhut Binsar Pandjaitan bahas soal pemerintah ingin pensiunkan PLTU. (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/09/06/320/2878384/pensiunkan-pltu-butuh-rp1-529-triliun-menko-luhut-siapa-yang-mau-bayar-pWHERB7VAF.JPG<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8yOC8xLzE2OTgzMS81L3g4bmozNTY=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah berencana memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara. Namun, pemerintah masih menunggu komitmen negara negara G20 merealisasikan dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP).  BACA JUGA: Duet Menhub-Menko Luhut Kawal PM China Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sebab diakuinya, untuk melakukan hal tersebut diperlukan biaya besar yakni mencapai USD100 miliar atau sekitar Rp1.529 triliun. "Jika Anda melihat kembali hasil G20, dana (transisi energi dari JETP ke RI) 20 miliar dolar AS. Tapi kenyataannya, menurut saya bisa mencapai 100 miliar dolar AS. Lalu bagaimana kita menghadapi yang satu ini, bahkan yang 20 miliar dolar AS hingga saat ini kami belum melihat banyak kemajuannya," kata Luhut ketika ditemui dalam acara CEO Forum of ASEAN Bloomberg, Jakarta, Rabu (6/9/2023).  BACA JUGA: Menko Luhut Pastikan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tak Pakai APBN Oleh karena itu, diungkapkan Luhut, pemerintah saat ini masih mengkaji dengan baik soal keputusan pensiun dini PLTU ini. "Sekarang sedang dikaji dengan baik. Seperti saya katakan tadi, early retirement (pensiun lebih awal) akan kita lakukan. Tapi siapa yang bayar?" lanjutnya.  BACA JUGA: Luhut dan PM China Naik Kereta Cepat Hanya sampai Stasiun Padalarang Kendati demikian, Luhut menekankan bahwa pemerintah sangat berkomitmen untuk melakukan ini. "Karena pendanaan yang harus kita siapkan agar kalian tahu, untuk mengatasi seluruh masalah tapi pensiun dini. Jika terjadi kebakaran di Asia dan pemerintah melalui PLN juga sudah mempersiapkan seperti 2,5 giga energi terbarukan setiap tahun,” tutupnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8yOC8xLzE2OTgzMS81L3g4bmozNTY=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah berencana memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara. Namun, pemerintah masih menunggu komitmen negara negara G20 merealisasikan dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP).  BACA JUGA: Duet Menhub-Menko Luhut Kawal PM China Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sebab diakuinya, untuk melakukan hal tersebut diperlukan biaya besar yakni mencapai USD100 miliar atau sekitar Rp1.529 triliun. "Jika Anda melihat kembali hasil G20, dana (transisi energi dari JETP ke RI) 20 miliar dolar AS. Tapi kenyataannya, menurut saya bisa mencapai 100 miliar dolar AS. Lalu bagaimana kita menghadapi yang satu ini, bahkan yang 20 miliar dolar AS hingga saat ini kami belum melihat banyak kemajuannya," kata Luhut ketika ditemui dalam acara CEO Forum of ASEAN Bloomberg, Jakarta, Rabu (6/9/2023).  BACA JUGA: Menko Luhut Pastikan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tak Pakai APBN Oleh karena itu, diungkapkan Luhut, pemerintah saat ini masih mengkaji dengan baik soal keputusan pensiun dini PLTU ini. "Sekarang sedang dikaji dengan baik. Seperti saya katakan tadi, early retirement (pensiun lebih awal) akan kita lakukan. Tapi siapa yang bayar?" lanjutnya.  BACA JUGA: Luhut dan PM China Naik Kereta Cepat Hanya sampai Stasiun Padalarang Kendati demikian, Luhut menekankan bahwa pemerintah sangat berkomitmen untuk melakukan ini. "Karena pendanaan yang harus kita siapkan agar kalian tahu, untuk mengatasi seluruh masalah tapi pensiun dini. Jika terjadi kebakaran di Asia dan pemerintah melalui PLN juga sudah mempersiapkan seperti 2,5 giga energi terbarukan setiap tahun,” tutupnya.