Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa fenomena digitalisasi memang harus terjadi demi kemajuan.https://economy.okezone.com/read/2023/09/07/320/2878910/85-juta-pekerjaan-hilang-imbas-ai-erick-thohir-jangan-jadikan-itu-hal-menakutkanidhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/07/320/2878910/85-juta-pekerjaan-hilang-imbas-ai-erick-thohir-jangan-jadikan-itu-hal-menakutkanhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/07/320/2878910/85-juta-pekerjaan-hilang-imbas-ai-erick-thohir-jangan-jadikan-itu-hal-menakutkanKamis 07 September 2023 16:16 WIBMichelle NataliaMenteri BUMN Erick Thohir minta masyarakat tak khawatir soal 85 juta pekerjaan diprediksi hilang. (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/09/07/320/2878910/85-juta-pekerjaan-hilang-imbas-ai-erick-thohir-jangan-jadikan-itu-hal-menakutkan-KAJ7d1J81i.JPG<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8yNy83LzE2OTc5Ny81L3g4bmlsZzc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa fenomena digitalisasi memang harus terjadi demi kemajuan. "Suka tidak suka, digitalisasi harus terjadi," kata Erick kepada awak media saat mengunjungi ASEAN 2023 Media Center di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (7/9/2023).  BACA JUGA: Tak Mau BUMN Jadi Menara Gading, Erick Thohir: Kami Tidak Mau Menguasai Hanya saja, terjadinya digitalisasi bukan berarti tanpa antisipasi. Memang, seperti data-data yang dibeberkan dari ekonomi dunia, sebanyak 85 juta tenaga kerja hilang karena digitalisasi.  BACA JUGA: Di Hadapan Petinggi ASEAN, Wamen BUMN Bahas soal Transformasi Perbankan Digital Sementara itu, hanya 67 juta saja yang tumbuh. "Ini ada minus. Artinya apa? Jangan sampai di Indonesia, digitalisasi ini menjadi sesuatu yang menakutkan," tambah Erick. Dia kembali menegaskan bahwa digitalisasi ini harus terjadi, maka dari itu Indonesia harus memiliki antisipasi dan terus membangun. "Apalagi kalau berbicara transparansi, terlebih karena Indonesia juga adalah negara demokrasi," ucap Erick.  BACA JUGA: Soal Dugaan Dirut Taspen Gelapkan Dana Rp300 Triliun, Erick Thohir: Kalau Korupsi Saya Copot    Dalam Blueprint BUMN 2024-2034, Erick menyebut bahwa Indonesia menjadi salah satu yang diakses terutama mengenai e-government, khususnya dalam hal konsolidasi data. "Salah satunya yang diawali pencatatan sipil (capil nanti), kesehatan dan pendidikan menjadi sebuah data (terpadu). Sehingga kalau ada program pemerintah dan bansos tidak salah sasaran," pungkasnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOC8yNy83LzE2OTc5Ny81L3g4bmlsZzc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa fenomena digitalisasi memang harus terjadi demi kemajuan. "Suka tidak suka, digitalisasi harus terjadi," kata Erick kepada awak media saat mengunjungi ASEAN 2023 Media Center di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (7/9/2023).  BACA JUGA: Tak Mau BUMN Jadi Menara Gading, Erick Thohir: Kami Tidak Mau Menguasai Hanya saja, terjadinya digitalisasi bukan berarti tanpa antisipasi. Memang, seperti data-data yang dibeberkan dari ekonomi dunia, sebanyak 85 juta tenaga kerja hilang karena digitalisasi.  BACA JUGA: Di Hadapan Petinggi ASEAN, Wamen BUMN Bahas soal Transformasi Perbankan Digital Sementara itu, hanya 67 juta saja yang tumbuh. "Ini ada minus. Artinya apa? Jangan sampai di Indonesia, digitalisasi ini menjadi sesuatu yang menakutkan," tambah Erick. Dia kembali menegaskan bahwa digitalisasi ini harus terjadi, maka dari itu Indonesia harus memiliki antisipasi dan terus membangun. "Apalagi kalau berbicara transparansi, terlebih karena Indonesia juga adalah negara demokrasi," ucap Erick.  BACA JUGA: Soal Dugaan Dirut Taspen Gelapkan Dana Rp300 Triliun, Erick Thohir: Kalau Korupsi Saya Copot    Dalam Blueprint BUMN 2024-2034, Erick menyebut bahwa Indonesia menjadi salah satu yang diakses terutama mengenai e-government, khususnya dalam hal konsolidasi data. "Salah satunya yang diawali pencatatan sipil (capil nanti), kesehatan dan pendidikan menjadi sebuah data (terpadu). Sehingga kalau ada program pemerintah dan bansos tidak salah sasaran," pungkasnya.