Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa rencana pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2024 untuk 3 BUMN sebesar Rp28,1 triliun.https://economy.okezone.com/read/2023/09/12/320/2881602/minta-restu-dpr-sri-mulyani-kucurkan-pmn-rp28-1-triliun-ke-3-bumnidhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/12/320/2881602/minta-restu-dpr-sri-mulyani-kucurkan-pmn-rp28-1-triliun-ke-3-bumnhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/12/320/2881602/minta-restu-dpr-sri-mulyani-kucurkan-pmn-rp28-1-triliun-ke-3-bumnSelasa 12 September 2023 15:31 WIBMichelle NataliaMenteri Keuangan Sri Mulyani Bicara soal PMN ke 3 BUMN (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/09/12/320/2881602/minta-restu-dpr-sri-mulyani-kucurkan-pmn-rp28-1-triliun-ke-3-bumn-sM7S9nUx9e.jfif<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8xMC80LzE3MDQzMy81L3g4bnoyN2Y=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa rencana pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2024 untuk 3 BUMN sebesar Rp28,1 triliun di hadapan Komisi XI DPR RI. Ketiga BUMN ini antara lain PT Hutama Karya (Persero), PT BPUI (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. BACA JUGA: WTP 7 Kali, Sri Mulyani: Laporan Keuangan Negara Tetap Sehat "Sebelumnya, dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN TA 2024 pada 5 September lalu menyepakati PMN pada 3 BUMN untuk dicairkan di awal kuartal I-2024," ujar Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (12/9/2023). Dia menekankan bahwa pencairan PMN untuk tiga BUMN di awal tahun 2024, atau di kuartal I-2024 merupakan hal yang krusial menyangkut kesehatan perusahaan-perusahaan tersebut. BACA JUGA: Sri Mulyani: APBN 2022 Menyelamatkan Bangsa hingga Melindungi Rakyat "Untuk Hutama Karya sebesar Rp18,6 triliun salah satunya untuk penyelesaian JTTS tahap I," ungkap Sri.Selain itu, PMN ini juga ditujukan untuk investasi pada proyek tol Bogor-Ciawi Sukabumi dan tol Kayu Agung-Palembang-Belitung. "Kemudian, PMN untuk Wijaya Karya sebesar Rp6 triliun untuk penguatan struktur permodalan WIKA dalam mendanai proyek PSN yang sedang dijalankan," tambah Sri. Sisanya sebesar Rp3,55 triliun adalah PMN untuk BPUI. PMN ini akan digunakan untuk penguatan kapasitas permodalan IFG lite dalam menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya. "Perlu dilakukan pendalaman terlebih dahulu oleh Komisi XI DPR RI sehingga pemerintah dapat memproses PMN setelah UU APBN 2024 ditetapkan," tandasnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8xMC80LzE3MDQzMy81L3g4bnoyN2Y=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa rencana pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2024 untuk 3 BUMN sebesar Rp28,1 triliun di hadapan Komisi XI DPR RI. Ketiga BUMN ini antara lain PT Hutama Karya (Persero), PT BPUI (Persero), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. BACA JUGA: WTP 7 Kali, Sri Mulyani: Laporan Keuangan Negara Tetap Sehat "Sebelumnya, dalam Rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN TA 2024 pada 5 September lalu menyepakati PMN pada 3 BUMN untuk dicairkan di awal kuartal I-2024," ujar Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (12/9/2023). Dia menekankan bahwa pencairan PMN untuk tiga BUMN di awal tahun 2024, atau di kuartal I-2024 merupakan hal yang krusial menyangkut kesehatan perusahaan-perusahaan tersebut. BACA JUGA: Sri Mulyani: APBN 2022 Menyelamatkan Bangsa hingga Melindungi Rakyat "Untuk Hutama Karya sebesar Rp18,6 triliun salah satunya untuk penyelesaian JTTS tahap I," ungkap Sri.Selain itu, PMN ini juga ditujukan untuk investasi pada proyek tol Bogor-Ciawi Sukabumi dan tol Kayu Agung-Palembang-Belitung. "Kemudian, PMN untuk Wijaya Karya sebesar Rp6 triliun untuk penguatan struktur permodalan WIKA dalam mendanai proyek PSN yang sedang dijalankan," tambah Sri. Sisanya sebesar Rp3,55 triliun adalah PMN untuk BPUI. PMN ini akan digunakan untuk penguatan kapasitas permodalan IFG lite dalam menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya. "Perlu dilakukan pendalaman terlebih dahulu oleh Komisi XI DPR RI sehingga pemerintah dapat memproses PMN setelah UU APBN 2024 ditetapkan," tandasnya.