Herry Trisaputra Zuna menyatakan bahwa pemerintah mengejar target 39 proyek Kerjasama Pemerintah.https://economy.okezone.com/read/2023/09/12/320/2881723/ini-alasan-skema-kpbu-dipilih-selesaikan-39-proyek-rp252-triliun-di-2024idhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/12/320/2881723/ini-alasan-skema-kpbu-dipilih-selesaikan-39-proyek-rp252-triliun-di-2024https://economy.okezone.com/read/2023/09/12/320/2881723/ini-alasan-skema-kpbu-dipilih-selesaikan-39-proyek-rp252-triliun-di-2024Selasa 12 September 2023 18:01 WIBMichelle NataliaProyek Infrastuktur Skema KPBU DI 2024 (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/09/12/320/2881723/ini-alasan-skema-kpbu-dipilih-dalam-39-proyek-rp252-triliun-di-2024-L47DUkFrEo.jpg JAKARTA - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menyatakan bahwa pemerintah mengejar target 39 proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp252 triliun di 2024. Proyek-proyek itu terdiri dari 16 proyek KPBU dengan nilai sekitar Rp69,01 triliun dalam tahap penyiapan dan 23 proyek kpbu senilai Rp183,78 triliun dalam tahap transaksi. BACA JUGA: PUPR Alokasikan Rp47,64 Triliun Bangun 23 Bendungan Baru pada 2024 KPBU dalam penyelenggaraan infrastruktur ini merupakan alternatif dari pembiayaan infrastruktur yang sudah ada, yang selama ini menggunakan APBN. "Kita menyadari bahwa APBN hanya bisa membiayai kurang lebih 30-37% dari kebutuhan infrastruktur yang ada. Sehingga, untuk memperbesar infrastruktur yang dibangun perlu dilakukan kerjasama dengan pihak lain, contohnya seperti swasta dan juga lembaga pembiayaan," ujar Herry dalam IDX Channel Market Review di Jakarta, Selasa (12/9/2023). BACA JUGA: Minta Restu DPR, Sri Mulyani Kucurkan PMN Rp28,1 Triliun ke 3 BUMN Dalam skema kerja sama tersebut, pemerintah bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerja sama. Pemerintah kemudian akan membuat perjanjian kerja sama dengan badan usaha pelaksana. Ini juga dilengkapi dengan skema penjaminan, terutama berkaitan dengan risiko-risiko politik oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)."Dengan demikian, kerja sama ini lebih memberikan keyakinan kepada badan usaha untuk dapat bekerja sama. Melalui cara tersebut, pemerintah bisa membangun infrastruktur terlebih dahulu baru nanti pembayaran terhadap infrastrukturnya dilakukan kemudian setelah infrastrukturnya tersedia," jelas Herry. Dia mengatakan bahwa skema ini pun berbeda dengan yang konvensional, yang harus tersedia dulu sepenuhnya baru bisa menikmati infrastrukturnya. Dengan KPBU ini, menurutnya lebih baik karena membangun dulu baru nanti dibayar, baik menggunakan tarif seperti jalan tol atau melalui availability payment atau ketersediaan layanan. Herry menyebut, ini salah satu kelebihan yang bisa dilakukan dengan KPBU. "Salah satu yang menonjol adalah penggantian jembatan Callender Hamilton (CH) yang beberapa kali rubuh, dipercepat sekitar 29 jembatan seluruhnya, dan ditargetkan akhir tahun ini selesai, Jadi konsepnya nanti dibangun dulu oleh swasta, baru kemudian pembiayaannya diganti." pungkas Herry. JAKARTA - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menyatakan bahwa pemerintah mengejar target 39 proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp252 triliun di 2024. Proyek-proyek itu terdiri dari 16 proyek KPBU dengan nilai sekitar Rp69,01 triliun dalam tahap penyiapan dan 23 proyek kpbu senilai Rp183,78 triliun dalam tahap transaksi. BACA JUGA: PUPR Alokasikan Rp47,64 Triliun Bangun 23 Bendungan Baru pada 2024 KPBU dalam penyelenggaraan infrastruktur ini merupakan alternatif dari pembiayaan infrastruktur yang sudah ada, yang selama ini menggunakan APBN. "Kita menyadari bahwa APBN hanya bisa membiayai kurang lebih 30-37% dari kebutuhan infrastruktur yang ada. Sehingga, untuk memperbesar infrastruktur yang dibangun perlu dilakukan kerjasama dengan pihak lain, contohnya seperti swasta dan juga lembaga pembiayaan," ujar Herry dalam IDX Channel Market Review di Jakarta, Selasa (12/9/2023). BACA JUGA: Minta Restu DPR, Sri Mulyani Kucurkan PMN Rp28,1 Triliun ke 3 BUMN Dalam skema kerja sama tersebut, pemerintah bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerja sama. Pemerintah kemudian akan membuat perjanjian kerja sama dengan badan usaha pelaksana. Ini juga dilengkapi dengan skema penjaminan, terutama berkaitan dengan risiko-risiko politik oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)."Dengan demikian, kerja sama ini lebih memberikan keyakinan kepada badan usaha untuk dapat bekerja sama. Melalui cara tersebut, pemerintah bisa membangun infrastruktur terlebih dahulu baru nanti pembayaran terhadap infrastrukturnya dilakukan kemudian setelah infrastrukturnya tersedia," jelas Herry. Dia mengatakan bahwa skema ini pun berbeda dengan yang konvensional, yang harus tersedia dulu sepenuhnya baru bisa menikmati infrastrukturnya. Dengan KPBU ini, menurutnya lebih baik karena membangun dulu baru nanti dibayar, baik menggunakan tarif seperti jalan tol atau melalui availability payment atau ketersediaan layanan. Herry menyebut, ini salah satu kelebihan yang bisa dilakukan dengan KPBU. "Salah satu yang menonjol adalah penggantian jembatan Callender Hamilton (CH) yang beberapa kali rubuh, dipercepat sekitar 29 jembatan seluruhnya, dan ditargetkan akhir tahun ini selesai, Jadi konsepnya nanti dibangun dulu oleh swasta, baru kemudian pembiayaannya diganti." pungkas Herry.