Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2023 tetap terkendali.https://economy.okezone.com/read/2023/09/15/320/2883401/utang-luar-negeri-indonesia-turun-lagi-kini-sisa-rp6-064-9-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/15/320/2883401/utang-luar-negeri-indonesia-turun-lagi-kini-sisa-rp6-064-9-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/15/320/2883401/utang-luar-negeri-indonesia-turun-lagi-kini-sisa-rp6-064-9-triliunJum'at 15 September 2023 11:12 WIBMichelle NataliaUtang Luar Negeri turun (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/09/15/320/2883401/utang-luar-negeri-indonesia-turun-lagi-kini-sisa-rp6-064-9-triliun-DQDyXPS9oG.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8xNC80LzE2MjY3Ny81L3g4ajVnZGg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2023 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada bulan Juli 2023 tercatat sebesar USD396,4 miliar setara Rp6.064 triliun. “ULN mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,5% (yoy)," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta, Jumat (15/9/2023). BACA JUGA: Erick Thohir dan DPR Bentuk Panja Utang BUMN Karya Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor swasta. Perkembangan posisi ULN pada Juli 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global. ULN pemerintah tetap terkendali. Pada bulan Juli 2023, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD193,2 miliar atau secara tahunan tumbuh 4,1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,8% (yoy). "Perkembangan ULN tersebut antara lain dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pembiayaan program dan proyek," sambung Erwin. BACA JUGA: Erick Thohir Akui Pemerintah Masih Utang Subsidi Pupuk Rp29 Triliun Dia mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. "Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global," jelas Erwin. Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,1%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2 %), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1%). "Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," kata Erwin. Sementara itu, ULN swasta melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Juli 2023 tercatat sebesar USD193,9 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,9% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,8% (yoy). Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang mencatat kontraksi pertumbuhan lebih dalam sebesar 10,5% (yoy) dibandingkan dengan 9,1% (yoy) pada bulan sebelumnya. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; jasa keuangan dan asuransi, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,1% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,6% terhadap total ULN swasta. "Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Juli 2023 tetap terkendali sebagaimana tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,2%, dari 29,3% pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,8% dari total ULN," tambah Erwin. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. "Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkas Erwin.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wMi8xNC80LzE2MjY3Ny81L3g4ajVnZGg=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2023 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada bulan Juli 2023 tercatat sebesar USD396,4 miliar setara Rp6.064 triliun. “ULN mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,5% (yoy)," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta, Jumat (15/9/2023). BACA JUGA: Erick Thohir dan DPR Bentuk Panja Utang BUMN Karya Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor swasta. Perkembangan posisi ULN pada Juli 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global. ULN pemerintah tetap terkendali. Pada bulan Juli 2023, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD193,2 miliar atau secara tahunan tumbuh 4,1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,8% (yoy). "Perkembangan ULN tersebut antara lain dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pembiayaan program dan proyek," sambung Erwin. BACA JUGA: Erick Thohir Akui Pemerintah Masih Utang Subsidi Pupuk Rp29 Triliun Dia mengatakan, pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. "Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global," jelas Erwin. Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,1%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2 %), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1%). "Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," kata Erwin. Sementara itu, ULN swasta melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Juli 2023 tercatat sebesar USD193,9 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,9% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,8% (yoy). Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang mencatat kontraksi pertumbuhan lebih dalam sebesar 10,5% (yoy) dibandingkan dengan 9,1% (yoy) pada bulan sebelumnya. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; jasa keuangan dan asuransi, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,1% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,6% terhadap total ULN swasta. "Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Juli 2023 tetap terkendali sebagaimana tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,2%, dari 29,3% pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,8% dari total ULN," tambah Erwin. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. "Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkas Erwin.