Kementerian ESDM memberikan dukungan terhadap aksi kolaborasi dengan para pakar energi baik dari dalam maupun luar negeri.https://economy.okezone.com/read/2023/09/19/320/2885457/ini-jurus-ri-terapkan-energi-bersih-menuju-net-zero-emission-2060idhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/19/320/2885457/ini-jurus-ri-terapkan-energi-bersih-menuju-net-zero-emission-2060https://economy.okezone.com/read/2023/09/19/320/2885457/ini-jurus-ri-terapkan-energi-bersih-menuju-net-zero-emission-2060Selasa 19 September 2023 08:45 WIBAtikah UmiyaniCara RI terapkan energi bersih. (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2023/09/19/320/2885457/ini-jurus-ri-terapkan-energi-bersih-menuju-net-zero-emission-2060-uioafp5fls.JPG<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8zMC8xLzE2ODUzMi81L3g4bXZxeTc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kementerian ESDM memberikan dukungan terhadap aksi kolaborasi dengan para pakar energi baik dari dalam maupun luar negeri guna menuju target nasional Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060. "Transisi energi membutuhkan transformasi yang signifikan pada infrastruktur sektor ketenagalistrikan, terutama di negara-negara berkembang yang masih sangat bergantung pada energi fosil untuk pembangkit listrik. Oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan penggunaan energi terbarukan serta mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara secara bertahap," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif pada acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023 di Jakarta, Senin, 18 September 2023.  BACA JUGA: Menteri ESDM Sebut PLTU Batu Bara Dipensiunkan 2058 Dikatakannya, untuk mendukung transformasi infrastruktur ketengalistrikan tersebut Pemerintah akan membangun sekitar 700 Giga Watt (GW) pembangkit EBT. "Indonesia akan membangun sekitar 700 GW pembangkit listrik energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia yang diperkirakan mencapai 1.942 TWh pada tahun 2060," ungkap Arifin.  BACA JUGA: Air Sumur Warga Diduga Tercemar BBM, Ini Kata ESDM Dia menambahkan, untuk mencapai target transisi energi, pemerintah akan melaksanakan upaya-upaya progresif melalui beberapa rencana strategi di antaranya, peningkatan secara masif untuk PLTS di tahun 2030 dan dilanjut PLTB di tahun 2037, maksimalisasi pengembangan panas bumi hingga 22 GW, komersialisasi nuklir tahun 2039 dan peningkatan hingga 31 GW di tahun 2060. Serta pengembangan Pump Storage di tahun 2025 dan Battery Energy Storage System (BESS) di tahun 2034. "Pengembangan transisi energi, pemerintah secara bertahap melakukan dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan antara lain dengan pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan sebesar 20,9 GW hingga tahun 2030 dan penghentian dini PLTU," tuturnya.  BACA JUGA: Subsidi Konversi Motor Listrik Naik Jadi Rp10 Juta, ESDM: Dihitung Dulu Di samping itu, adapula konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke gas di 47 lokasi dengan kapasitas total 3.217 MW, program pembakaran biomassa yang dilaksanakan di 113 PLTU eksisting dengan total kapasitas 19 GW, hingga penyediaan dana untuk pengeboran di 20 wilayah kerja panas bumi dengan potensi 683 MW guna mengurangi risiko tinggi di sektor panas bumi. "Setelah tahun 2030, diharapkan PLTU Batubara tidak akan dikembangkan lagi. Lalu, tambahan pembangkit setelah tahun 2030 hanya dari energi terbarukan. PLTU Batubara terakhir akan berakhir pada tahun 2058," pungkas Arifin.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8zMC8xLzE2ODUzMi81L3g4bXZxeTc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kementerian ESDM memberikan dukungan terhadap aksi kolaborasi dengan para pakar energi baik dari dalam maupun luar negeri guna menuju target nasional Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060. "Transisi energi membutuhkan transformasi yang signifikan pada infrastruktur sektor ketenagalistrikan, terutama di negara-negara berkembang yang masih sangat bergantung pada energi fosil untuk pembangkit listrik. Oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan penggunaan energi terbarukan serta mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara secara bertahap," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif pada acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023 di Jakarta, Senin, 18 September 2023.  BACA JUGA: Menteri ESDM Sebut PLTU Batu Bara Dipensiunkan 2058 Dikatakannya, untuk mendukung transformasi infrastruktur ketengalistrikan tersebut Pemerintah akan membangun sekitar 700 Giga Watt (GW) pembangkit EBT. "Indonesia akan membangun sekitar 700 GW pembangkit listrik energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia yang diperkirakan mencapai 1.942 TWh pada tahun 2060," ungkap Arifin.  BACA JUGA: Air Sumur Warga Diduga Tercemar BBM, Ini Kata ESDM Dia menambahkan, untuk mencapai target transisi energi, pemerintah akan melaksanakan upaya-upaya progresif melalui beberapa rencana strategi di antaranya, peningkatan secara masif untuk PLTS di tahun 2030 dan dilanjut PLTB di tahun 2037, maksimalisasi pengembangan panas bumi hingga 22 GW, komersialisasi nuklir tahun 2039 dan peningkatan hingga 31 GW di tahun 2060. Serta pengembangan Pump Storage di tahun 2025 dan Battery Energy Storage System (BESS) di tahun 2034. "Pengembangan transisi energi, pemerintah secara bertahap melakukan dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan antara lain dengan pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan sebesar 20,9 GW hingga tahun 2030 dan penghentian dini PLTU," tuturnya.  BACA JUGA: Subsidi Konversi Motor Listrik Naik Jadi Rp10 Juta, ESDM: Dihitung Dulu Di samping itu, adapula konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke gas di 47 lokasi dengan kapasitas total 3.217 MW, program pembakaran biomassa yang dilaksanakan di 113 PLTU eksisting dengan total kapasitas 19 GW, hingga penyediaan dana untuk pengeboran di 20 wilayah kerja panas bumi dengan potensi 683 MW guna mengurangi risiko tinggi di sektor panas bumi. "Setelah tahun 2030, diharapkan PLTU Batubara tidak akan dikembangkan lagi. Lalu, tambahan pembangkit setelah tahun 2030 hanya dari energi terbarukan. PLTU Batubara terakhir akan berakhir pada tahun 2058," pungkas Arifin.