PT KAI diberi kemudahan untuk mengajukan penjaminan pemerintah dalam rangka membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).https://economy.okezone.com/read/2023/09/19/320/2885599/apbn-bisa-jadi-jaminan-utang-kereta-cepat-jakarta-bandung-sudah-tepatidhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/19/320/2885599/apbn-bisa-jadi-jaminan-utang-kereta-cepat-jakarta-bandung-sudah-tepathttps://economy.okezone.com/read/2023/09/19/320/2885599/apbn-bisa-jadi-jaminan-utang-kereta-cepat-jakarta-bandung-sudah-tepatSelasa 19 September 2023 12:04 WIBMichelle NataliaAPBN bisa jadi jaminan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/09/19/320/2885599/apbn-bisa-jadi-jaminan-utang-kereta-cepat-jakarta-bandung-sudah-tepat-Mc5TgEeLTz.JPG<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8xNS80LzE3MDY4OS81L3g4bzNpcG8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kemudahan kepada PT KAI untuk mengajukan penjaminan pemerintah dalam rangka membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Di mana pengajuan itu sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 89 tahun 2023.  BACA JUGA: Ini Rute Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dengan demikian, APBN bisa menjadi jaminan atas utang KCJB. Hanya saja, opsi untuk menjadikan APBN sebagai jaminan utang KCJB ternyata tidak sepenuhnya bisa berdampak positif.  BACA JUGA: Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Angkut 4.552 Penumpang "Ini jelas memunculkan beban tidak langsung ke APBN, sudah melenceng jauh ya dari awal sifatnya B2B," kata Ekonom sekaligus Direktur Celios, Bhima Yudhistira di Jakarta, Selasa (19/9/2023). Bahkan dari yang tadinya bersifat B2B, kemudian ada keterlibatan PMN dan mekanisme subsidi tiket, dan sekarang masuk ke penjaminan. "Artinya secara finansial kan proyek kereta cepat menjadi beban pembayar pajak yang harusnya bisa mandiri secara komersial," ucap Bhima.  BACA JUGA: Masyarakat Bisa Daftar Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tahap II Maka dari itu, dia menyarankan agar aturan dalam PMK 89/2023 sebaiknya ditinjau ulang dan dikonsultasikan ke DPR. Selain itu, Bhima menegaskan, pemerintah harus terbuka ke publik terhadap skenario beban APBN sebagai implikasi penjaminan. "Publik wajib meminta keterangan rinci, berapa besar anggaran yang akan muncul dari penjaminan, risiko detail likuiditas KAI, hingga berapa bunga dalam rupiah yang ditanggung selama masa penjaminan utang," tambah Bhima. Dia pun menyebut bahwa ada skenario terburuk jika PT KAI ternyata tidak bisa memenuhi kewajiban utangnya untuk KCJB ini. "Worst case-nya ketika KAI kesulitan membayar operasional dan cicilan utang kereta cepat, maka APBN akan turun entah melalui PMN atau skema lain melakukan bailout ke KAI," pungkas Bhima.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8xNS80LzE3MDY4OS81L3g4bzNpcG8=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan kemudahan kepada PT KAI untuk mengajukan penjaminan pemerintah dalam rangka membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Di mana pengajuan itu sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 89 tahun 2023.  BACA JUGA: Ini Rute Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dengan demikian, APBN bisa menjadi jaminan atas utang KCJB. Hanya saja, opsi untuk menjadikan APBN sebagai jaminan utang KCJB ternyata tidak sepenuhnya bisa berdampak positif.  BACA JUGA: Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Angkut 4.552 Penumpang "Ini jelas memunculkan beban tidak langsung ke APBN, sudah melenceng jauh ya dari awal sifatnya B2B," kata Ekonom sekaligus Direktur Celios, Bhima Yudhistira di Jakarta, Selasa (19/9/2023). Bahkan dari yang tadinya bersifat B2B, kemudian ada keterlibatan PMN dan mekanisme subsidi tiket, dan sekarang masuk ke penjaminan. "Artinya secara finansial kan proyek kereta cepat menjadi beban pembayar pajak yang harusnya bisa mandiri secara komersial," ucap Bhima.  BACA JUGA: Masyarakat Bisa Daftar Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tahap II Maka dari itu, dia menyarankan agar aturan dalam PMK 89/2023 sebaiknya ditinjau ulang dan dikonsultasikan ke DPR. Selain itu, Bhima menegaskan, pemerintah harus terbuka ke publik terhadap skenario beban APBN sebagai implikasi penjaminan. "Publik wajib meminta keterangan rinci, berapa besar anggaran yang akan muncul dari penjaminan, risiko detail likuiditas KAI, hingga berapa bunga dalam rupiah yang ditanggung selama masa penjaminan utang," tambah Bhima. Dia pun menyebut bahwa ada skenario terburuk jika PT KAI ternyata tidak bisa memenuhi kewajiban utangnya untuk KCJB ini. "Worst case-nya ketika KAI kesulitan membayar operasional dan cicilan utang kereta cepat, maka APBN akan turun entah melalui PMN atau skema lain melakukan bailout ke KAI," pungkas Bhima.