Luhut Binsar Pandjaitan akan membuat aturan pajak ekspor untuk kadar nikel yang tercampur dalam olahan besi dan baja.https://economy.okezone.com/read/2023/09/19/320/2885945/menko-luhut-bakal-buat-aturan-pajak-ekspor-kadar-nikelidhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/19/320/2885945/menko-luhut-bakal-buat-aturan-pajak-ekspor-kadar-nikelhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/19/320/2885945/menko-luhut-bakal-buat-aturan-pajak-ekspor-kadar-nikelSelasa 19 September 2023 18:46 WIBHimayatul AzizahMenko Luhut Binsar Pandjaitan bicara soal Pajak Ekspor (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/09/19/320/2885945/menko-luhut-bakal-buat-aturan-pajak-ekspor-kadar-nikel-vuzv0X6nL3.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8xNS82LzE3MDY5MC81L3g4bzNqMTA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akan membuat aturan pajak ekspor untuk kadar nikel yang tercampur dalam olahan besi dan baja. Luhut mengatakan aturan itu diperlukan, menyusul kasus dugaan ekspor ilegal bijih nikel yang beberapa waktu lalu diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BACA JUGA: Soal Konflik Pulau Rempang, Menko Luhut: Pendekatannya Belum Pas "Memang bukan penyelundupan. Jadi dalam itu konsentrasinya ada iron dalamnya ada kadar nikel 0,5, tapi kita juga belum ada aturan bahwa ini bisa dipajak. Jadi ini harus kita bikin," kata Luhut, ditemui seusai pembukaan Marine Spatial Planning and Services Expo 2023, dikutip Antara, Selasa (19/9/2023). Luhut mengaku tengah terus berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut kasus dugaan ekspor ilegal bijih nikel Indonesia ke China sepanjang 2021-2022. BACA JUGA: Desakan PSN Rempang Eco-City Dicabut, Luhut: Kenapa Barangnya Bagus Sebelumnya, KPK mengungkapkan temuan dugaan ekspor 5,2 juta ton ore nikel ilegal ke China. Dugaan ekspor ilegal tersebut itu diketahui dari situs web Bea Cukai China.Berdasarkan data, terdapat selisih data ekspor nikel dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Bea Cukai China mengenai impor bijih nikel dari Indonesia. Luhut dan KPK juga menyelidiki terkait adanya material iron yang tercampur dalam bijih nikel yang diekspor tersebut.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8xNS82LzE3MDY5MC81L3g4bzNqMTA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akan membuat aturan pajak ekspor untuk kadar nikel yang tercampur dalam olahan besi dan baja. Luhut mengatakan aturan itu diperlukan, menyusul kasus dugaan ekspor ilegal bijih nikel yang beberapa waktu lalu diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BACA JUGA: Soal Konflik Pulau Rempang, Menko Luhut: Pendekatannya Belum Pas "Memang bukan penyelundupan. Jadi dalam itu konsentrasinya ada iron dalamnya ada kadar nikel 0,5, tapi kita juga belum ada aturan bahwa ini bisa dipajak. Jadi ini harus kita bikin," kata Luhut, ditemui seusai pembukaan Marine Spatial Planning and Services Expo 2023, dikutip Antara, Selasa (19/9/2023). Luhut mengaku tengah terus berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut kasus dugaan ekspor ilegal bijih nikel Indonesia ke China sepanjang 2021-2022. BACA JUGA: Desakan PSN Rempang Eco-City Dicabut, Luhut: Kenapa Barangnya Bagus Sebelumnya, KPK mengungkapkan temuan dugaan ekspor 5,2 juta ton ore nikel ilegal ke China. Dugaan ekspor ilegal tersebut itu diketahui dari situs web Bea Cukai China.Berdasarkan data, terdapat selisih data ekspor nikel dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Bea Cukai China mengenai impor bijih nikel dari Indonesia. Luhut dan KPK juga menyelidiki terkait adanya material iron yang tercampur dalam bijih nikel yang diekspor tersebut.