Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) di Agustus 2023 mencapai Rp1.170,8 triliun.https://economy.okezone.com/read/2023/09/20/320/2886724/belanja-apbn-rp1-170-triliun-sri-mulyani-dinikmati-langsung-masyarakatidhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/20/320/2886724/belanja-apbn-rp1-170-triliun-sri-mulyani-dinikmati-langsung-masyarakathttps://economy.okezone.com/read/2023/09/20/320/2886724/belanja-apbn-rp1-170-triliun-sri-mulyani-dinikmati-langsung-masyarakatRabu 20 September 2023 20:33 WIBMichelle NataliaRealisasi belanja negara (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2023/09/20/320/2886724/belanja-apbn-rp1-170-triliun-sri-mulyani-dinikmati-langsung-masyarakat-2LxQjbStZ1.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8wNC80LzE3MDExMS81L3g4bnA3ODk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) di Agustus 2023 mencapai Rp1.170,8 triliun. Angka ini setara 52,1% dari pagu anggaran belanja 2023. "Ini terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp581,6 triliun atau 58,1% dari pagu, dan belanja non K/L sebesar Rp589,1 triliun atau 47,3% dari pagu," ungkap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi September 2023 secara virtual di Jakarta, Rabu (20/9/2023). BACA JUGA: Sri Mulyani Bawa Kabar Happy, APBN Surplus Rp147 Triliun di Agustus 2023 Dia mengatakan bahwa belanja K/L dipengaruhi percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, pelaksanaan pembangunan IKN, penyaluran berbagai bansos, serta dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu. "Untuk belanja non K/L, ini terdiri atas realisasi subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), program Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk," ucap Sri. BACA JUGA: Postur Baru UU APBN 2024, dari Defisit hingga Pertumbuhan Ekonomi Dia menyebut, sebanyak Rp649,7 triliun atau 55,5% dari belanja pemerintah pusat (BPP) manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat. Belanja K/L yang mencakup perlindungan sosial, petani, dan UMKM antara lain untuk PKH sebesar Rp19,1 triliun untuk 9,9 juta KPM, Kartu Sembako Rp29,7 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan PBI JKN Rp30,9 triliun untuk 96,7 juta peserta. Kemudian bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp923,1 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian Rp480,3 miliar, dan bantuan ternak Rp125,4 miliar. "Kemudian belanja K/L pendidikan untuk Program Indonesia Pintar Rp6,7 triliun untuk 11,4 juta siswa, program KIP Kuliah Rp8,7 triliun untuk 725,3 ribu mahasiswa, BOS (Kemenag) Rp7,2 triliun untuk 6,3 juta siswa, dan BOPTN Rp3,4 triliun untuk 197 PTN," sambung Sri. Belanja K/L infrastruktur pun mencakup pembangunan/rehabilitasi infrastruktur Rp90,2 triliun dan bantuan bencana Rp1,7 triliun, seperti bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak 42,4 ribu KK sebesar Rp1,22 triliun. Dari sisi belanja non K/L, mencakup subsidi dan kompensasi listrik Rp54 triliun atau Rp6,7 triliun per bulan untuk 39,3 juta pelanggan, subsidi LPG 3 kg Rp41,5 triliun atau Rp5,2 triliun per bulan untuk 4,7 juta MT, subsidi dan kompensasi BBM Rp61,4 triliun atau Rp7,7 triliun per bulan untuk 10.224,5 ribu KL, serta subsidi perumahan Rp539,8 triliun untuk 132,4 ribu unit. "Juga Kartu Prakerja Rp2,8 triliun untuk 804,85 ribu peserta," pungkas Sri.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8wNC80LzE3MDExMS81L3g4bnA3ODk=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) di Agustus 2023 mencapai Rp1.170,8 triliun. Angka ini setara 52,1% dari pagu anggaran belanja 2023. "Ini terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp581,6 triliun atau 58,1% dari pagu, dan belanja non K/L sebesar Rp589,1 triliun atau 47,3% dari pagu," ungkap Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi September 2023 secara virtual di Jakarta, Rabu (20/9/2023). BACA JUGA: Sri Mulyani Bawa Kabar Happy, APBN Surplus Rp147 Triliun di Agustus 2023 Dia mengatakan bahwa belanja K/L dipengaruhi percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, pelaksanaan pembangunan IKN, penyaluran berbagai bansos, serta dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu. "Untuk belanja non K/L, ini terdiri atas realisasi subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), program Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk," ucap Sri. BACA JUGA: Postur Baru UU APBN 2024, dari Defisit hingga Pertumbuhan Ekonomi Dia menyebut, sebanyak Rp649,7 triliun atau 55,5% dari belanja pemerintah pusat (BPP) manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat. Belanja K/L yang mencakup perlindungan sosial, petani, dan UMKM antara lain untuk PKH sebesar Rp19,1 triliun untuk 9,9 juta KPM, Kartu Sembako Rp29,7 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan PBI JKN Rp30,9 triliun untuk 96,7 juta peserta. Kemudian bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp923,1 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian Rp480,3 miliar, dan bantuan ternak Rp125,4 miliar. "Kemudian belanja K/L pendidikan untuk Program Indonesia Pintar Rp6,7 triliun untuk 11,4 juta siswa, program KIP Kuliah Rp8,7 triliun untuk 725,3 ribu mahasiswa, BOS (Kemenag) Rp7,2 triliun untuk 6,3 juta siswa, dan BOPTN Rp3,4 triliun untuk 197 PTN," sambung Sri. Belanja K/L infrastruktur pun mencakup pembangunan/rehabilitasi infrastruktur Rp90,2 triliun dan bantuan bencana Rp1,7 triliun, seperti bantuan stimulan perumahan gempa Cianjur sebanyak 42,4 ribu KK sebesar Rp1,22 triliun. Dari sisi belanja non K/L, mencakup subsidi dan kompensasi listrik Rp54 triliun atau Rp6,7 triliun per bulan untuk 39,3 juta pelanggan, subsidi LPG 3 kg Rp41,5 triliun atau Rp5,2 triliun per bulan untuk 4,7 juta MT, subsidi dan kompensasi BBM Rp61,4 triliun atau Rp7,7 triliun per bulan untuk 10.224,5 ribu KL, serta subsidi perumahan Rp539,8 triliun untuk 132,4 ribu unit. "Juga Kartu Prakerja Rp2,8 triliun untuk 804,85 ribu peserta," pungkas Sri.