<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Dituduh Predatory Pricing, Ini Kata TikTok</title><description>Platform TikTok marak disebut melakukan praktik predatory pricing.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2023/09/25/320/2889212/dituduh-predatory-pricing-ini-kata-tiktok</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2023/09/25/320/2889212/dituduh-predatory-pricing-ini-kata-tiktok"/><item><title>Dituduh Predatory Pricing, Ini Kata TikTok</title><link>https://economy.okezone.com/read/2023/09/25/320/2889212/dituduh-predatory-pricing-ini-kata-tiktok</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2023/09/25/320/2889212/dituduh-predatory-pricing-ini-kata-tiktok</guid><pubDate>Senin 25 September 2023 13:18 WIB</pubDate><dc:creator> Ikhsan Permana</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2023/09/25/320/2889212/dituduh-predatory-pricing-ini-kata-tiktok-6uwmKSfi6t.JPG" expression="full" type="image/jpeg">TikTok buka suara soal dituduh jadi Predatory Pricing. (Foto: Reuters)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2023/09/25/320/2889212/dituduh-predatory-pricing-ini-kata-tiktok-6uwmKSfi6t.JPG</image><title>TikTok buka suara soal dituduh jadi Predatory Pricing. (Foto: Reuters)</title></images><description>&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8yMy80LzE3MTA3NC81L3g4bzlobXM=&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;

JAKARTA - Platform TikTok marak disebut melakukan praktik predatory pricing. Salah seorang yang sering menyuarakan hal tersebut adalah Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki.

Terkait dengan hal tersebut, TikTok akhirnya buka suara. Melalui pesan elektronik yang diterima oleh MNC Portal Indonesia (MPI), TikTok membantah tuduhan tersebut.
&amp;nbsp;BACA JUGA:

Gegara Predatory Pricing TikTok Shop, Teten: Industri Tekstil Jabar Hampir Kiamat

&quot;Sebagai platform, TikTok tidak dapat menentukan harga produk,&quot; kata TikTok dikutip Senin (25/9/2023).

TikTok mengatakan bahwa penjual dapat menjual produknya dengan tingkat harga yang mereka tentukan sesuai dengan strategi bisnis mereka masing-masing.
&amp;nbsp;BACA JUGA:

Kata Presiden Jokowi Soal Penghapusan Tiktok Shop

&quot;Produk yang sama yang dapat ditemukan di TikTok Shop dan platform e-commerce lain memiliki tingkat harga yang serupa,&quot; jelas TikTok.

Sebelumnya, MenKopUKM Teten Masduki mengatakan, praktik predatory pricing secara nyata mulai dirasakan khususnya oleh para pelaku usaha tekstil yang mengalami turunnya permintaan sehingga menekan omzet bahkan lebih lanjut berdampak pada penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pegawai UMKM.

&quot;Saya mendapat informasi ada indikasi marak impor pakaian jadi maupun produk tekstil yang tak terkendali. Harga yang murah ini adalah predatory pricing di platform online, memukul pedagang offline dan dari sektor produksi konveksi juga industri tekstil dibanjiri produk dari luar yang sangat murah,&quot; ucap Teten.

&amp;nbsp;BACA JUGA:

Pedagang Minta TikTok Shop Ditutup, Ini Kata Jokowi


Menteri Teten menyebut produk mereka kalah bersaing bukan karena kualitas, tetapi soal harga yang tidak masuk Harga Pokok Penjualan (HPP) pelaku UKM/IKM tekstil yang tidak mampu bersaing



Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut berkomentar soal fenomena tersebut. Jokowi menyebut perlu adanya regulasi mengenai media sosial dan platform perdagangan atau ekonomi.



&quot;Mestinya dia itu sosial media bukan ekonomi media, itu yang baru akan diselesaikan untuk segera diatur,&amp;rdquo; kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau penanganan IJD di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur beberapa waltu lalu.</description><content:encoded>&amp;lt;div class=&quot;vicon&quot;&amp;gt;&amp;lt;iframe width=&quot;100%&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8yMy80LzE3MTA3NC81L3g4bzlobXM=&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;

JAKARTA - Platform TikTok marak disebut melakukan praktik predatory pricing. Salah seorang yang sering menyuarakan hal tersebut adalah Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki.

Terkait dengan hal tersebut, TikTok akhirnya buka suara. Melalui pesan elektronik yang diterima oleh MNC Portal Indonesia (MPI), TikTok membantah tuduhan tersebut.
&amp;nbsp;BACA JUGA:

Gegara Predatory Pricing TikTok Shop, Teten: Industri Tekstil Jabar Hampir Kiamat

&quot;Sebagai platform, TikTok tidak dapat menentukan harga produk,&quot; kata TikTok dikutip Senin (25/9/2023).

TikTok mengatakan bahwa penjual dapat menjual produknya dengan tingkat harga yang mereka tentukan sesuai dengan strategi bisnis mereka masing-masing.
&amp;nbsp;BACA JUGA:

Kata Presiden Jokowi Soal Penghapusan Tiktok Shop

&quot;Produk yang sama yang dapat ditemukan di TikTok Shop dan platform e-commerce lain memiliki tingkat harga yang serupa,&quot; jelas TikTok.

Sebelumnya, MenKopUKM Teten Masduki mengatakan, praktik predatory pricing secara nyata mulai dirasakan khususnya oleh para pelaku usaha tekstil yang mengalami turunnya permintaan sehingga menekan omzet bahkan lebih lanjut berdampak pada penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pegawai UMKM.

&quot;Saya mendapat informasi ada indikasi marak impor pakaian jadi maupun produk tekstil yang tak terkendali. Harga yang murah ini adalah predatory pricing di platform online, memukul pedagang offline dan dari sektor produksi konveksi juga industri tekstil dibanjiri produk dari luar yang sangat murah,&quot; ucap Teten.

&amp;nbsp;BACA JUGA:

Pedagang Minta TikTok Shop Ditutup, Ini Kata Jokowi


Menteri Teten menyebut produk mereka kalah bersaing bukan karena kualitas, tetapi soal harga yang tidak masuk Harga Pokok Penjualan (HPP) pelaku UKM/IKM tekstil yang tidak mampu bersaing



Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut berkomentar soal fenomena tersebut. Jokowi menyebut perlu adanya regulasi mengenai media sosial dan platform perdagangan atau ekonomi.



&quot;Mestinya dia itu sosial media bukan ekonomi media, itu yang baru akan diselesaikan untuk segera diatur,&amp;rdquo; kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau penanganan IJD di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur beberapa waltu lalu.</content:encoded></item></channel></rss>
