Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank mengambil tindakan tegas dalam upaya memberantas praktik judi online ilegal.https://economy.okezone.com/read/2023/09/25/320/2889273/ojk-minta-bank-blokir-rekening-terkait-judi-onlineidhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/25/320/2889273/ojk-minta-bank-blokir-rekening-terkait-judi-onlinehttps://economy.okezone.com/read/2023/09/25/320/2889273/ojk-minta-bank-blokir-rekening-terkait-judi-onlineSenin 25 September 2023 14:26 WIBFadillah Rafli AnwariOJK minta bank blokir rekening pinjol (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/09/25/320/2889273/ojk-minta-bank-blokir-rekening-terkait-judi-online-Y8dIud1WLV.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8yNS82LzE3MTE0Ny81L3g4b2FyOTE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank mengambil tindakan tegas dalam upaya memberantas praktik judi online ilegal. OJK memerintahkan bank-bank di Indonesia untuk memblokir sejumlah rekening yang terlibat dalam aktivitas perjudian daring ilegal. Melansir Instagram OJK, Senin, (25/9/2023) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengirimkan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening yang terlibat dalam praktik judi online yang melanggar hukum. BACA JUGA: Artis Yuki Kato Diperiksa Polisi Terkait Judi Online, Dicecar 23 Pertanyaan "Kami memberi dukungan penuh untuk memperkuat kerja sama antar-lembaga ke depannya. Ini akan membantu dalam memerangi tindak pidana ekonomi yang memanfaatkan rekening bank dan sistem pembayaran Indonesia. Menegakkan integritas sistem perbankan adalah tanggung jawab bersama," papar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Senin (25/9/2023). BACA JUGA: Yuki Kato Jalani 4 Jam Pemeriksaan Terkait Dugaan Endorsement Situs Judi Online OJK merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai dasar hukum untuk tindakan pemblokiran ini. Berdasarkan UU tersebut, OJK memiliki kewenangan untuk memerintahkan bank-bank untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening tertentu, sesuai dengan Pasal 36A ayat (1) huruf c, angka 33 dalam Pasal 14, dan Pasal 52 ayat (4) huruf c angka 42 dalam Pasal 15. OJK juga telah menerbitkan serangkaian Peraturan OJK (POJK) untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan, termasuk POJK Nomor 8 Tahun 2023 yang fokus pada pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyebaran senjata pemusnah massal di sektor ini. Ini mencerminkan komitmen kuat OJK dalam menjaga keamanan dan integritas sektor keuangan Indonesia. Langkah lain yang dilakukan adalah penerbitan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam mengelola kegiatan bisnis bank. Kerja sama erat antara OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta lembaga-lembaga lainnya menjadi kunci dalam mengatasi masalah yang menjadi perhatian masyarakat, seperti judi online dan praktik pinjaman online ilegal. Pemeriksaan yang cermat terhadap rekening-rekening bank yang disalahgunakan untuk aktivitas ilegal juga merupakan bagian dari strategi pemberantasan ini. Diharapkan bahwa tindakan ini akan menjaga integritas sistem keuangan, dan melindungi masyarakat dari risiko akibat praktik ilegal di dunia keuangan.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8yNS82LzE3MTE0Ny81L3g4b2FyOTE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank mengambil tindakan tegas dalam upaya memberantas praktik judi online ilegal. OJK memerintahkan bank-bank di Indonesia untuk memblokir sejumlah rekening yang terlibat dalam aktivitas perjudian daring ilegal. Melansir Instagram OJK, Senin, (25/9/2023) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengirimkan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening yang terlibat dalam praktik judi online yang melanggar hukum. BACA JUGA: Artis Yuki Kato Diperiksa Polisi Terkait Judi Online, Dicecar 23 Pertanyaan "Kami memberi dukungan penuh untuk memperkuat kerja sama antar-lembaga ke depannya. Ini akan membantu dalam memerangi tindak pidana ekonomi yang memanfaatkan rekening bank dan sistem pembayaran Indonesia. Menegakkan integritas sistem perbankan adalah tanggung jawab bersama," papar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Senin (25/9/2023). BACA JUGA: Yuki Kato Jalani 4 Jam Pemeriksaan Terkait Dugaan Endorsement Situs Judi Online OJK merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai dasar hukum untuk tindakan pemblokiran ini. Berdasarkan UU tersebut, OJK memiliki kewenangan untuk memerintahkan bank-bank untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening tertentu, sesuai dengan Pasal 36A ayat (1) huruf c, angka 33 dalam Pasal 14, dan Pasal 52 ayat (4) huruf c angka 42 dalam Pasal 15. OJK juga telah menerbitkan serangkaian Peraturan OJK (POJK) untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan, termasuk POJK Nomor 8 Tahun 2023 yang fokus pada pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyebaran senjata pemusnah massal di sektor ini. Ini mencerminkan komitmen kuat OJK dalam menjaga keamanan dan integritas sektor keuangan Indonesia. Langkah lain yang dilakukan adalah penerbitan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam mengelola kegiatan bisnis bank. Kerja sama erat antara OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta lembaga-lembaga lainnya menjadi kunci dalam mengatasi masalah yang menjadi perhatian masyarakat, seperti judi online dan praktik pinjaman online ilegal. Pemeriksaan yang cermat terhadap rekening-rekening bank yang disalahgunakan untuk aktivitas ilegal juga merupakan bagian dari strategi pemberantasan ini. Diharapkan bahwa tindakan ini akan menjaga integritas sistem keuangan, dan melindungi masyarakat dari risiko akibat praktik ilegal di dunia keuangan.