Pemerintah melarang semua platform media sosial menjadi tempat transaksi jual beli.https://economy.okezone.com/read/2023/09/26/320/2890265/pengumuman-semua-sosial-media-dilarang-jadi-tempat-transaksi-jual-beliidhttps://economy.okezone.com/read/2023/09/26/320/2890265/pengumuman-semua-sosial-media-dilarang-jadi-tempat-transaksi-jual-belihttps://economy.okezone.com/read/2023/09/26/320/2890265/pengumuman-semua-sosial-media-dilarang-jadi-tempat-transaksi-jual-beliSelasa 26 September 2023 20:22 WIBEka Setiawan Mendag Zulkifli Hasan soal sosial media dilarang berjualan. (Foto: Kemendag)https://img.okezone.com/content/2023/09/26/320/2890265/pengumuman-semua-sosial-media-dilarang-jadi-tempat-transaksi-jual-beli-eXgfYn4X6u.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8yMy80LzE3MTA3NC81L3g4bzlobXM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> SEMARANG – Pemerintah melarang semua platform media sosial menjadi tempat transaksi jual beli. Aneka platform itu harus punya izin usaha sendiri untuk bisa melakukan transaksi di sana. Aturan ini segera diundangkan Kementerian Hukum dan HAM, usai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah menandatangani revisi Permendag. Regulasi itu adalah revisi Permendag nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. BACA JUGA: TikTok Shop Harus Punya Izin Usaha, Tak Boleh Jadi Tempat Jualan “Tinggal diundangkan Kemenkumham, sudah saya teken kemarin sore,” kata Zulhas saat mengunjungi Pasar Johar, Kota Semarang, Selasa (26/9/2023). Regulasi itu juga termasuk larangan TikTok shop.TikTok tidak boleh jualan di platformnya, seharusnya memiliki platform sendiri untuk jualan. BACA JUGA: Apakah TikTok Bayar Pajak di Indonesia? “Makanya kalau jadi social commerce harus izin usaha sendiri, seperti media TV, iklan boleh, tapi tidak boleh jadi toko. Nggak boleh satu platform borong semua, jadi perbankan, minjemin uang, dagang juga, kredit juga. Tidak dilarang tapi diatur,” sambungnya.Dia berharap perdagangan bisa adil, bukan perdagangan bebas yang kuat menang yang lemah mati. “Sebab itu perdagangan online kita atur,” lanjutnya. Zulhas sebelumnya sudah menegaskan akan menutup social commerce yang tidak patuh aturan. Menkominfo Budi Arie Setiadi juga sudah menyepakati hal ini.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8yMy80LzE3MTA3NC81L3g4bzlobXM=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> SEMARANG – Pemerintah melarang semua platform media sosial menjadi tempat transaksi jual beli. Aneka platform itu harus punya izin usaha sendiri untuk bisa melakukan transaksi di sana. Aturan ini segera diundangkan Kementerian Hukum dan HAM, usai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sudah menandatangani revisi Permendag. Regulasi itu adalah revisi Permendag nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. BACA JUGA: TikTok Shop Harus Punya Izin Usaha, Tak Boleh Jadi Tempat Jualan “Tinggal diundangkan Kemenkumham, sudah saya teken kemarin sore,” kata Zulhas saat mengunjungi Pasar Johar, Kota Semarang, Selasa (26/9/2023). Regulasi itu juga termasuk larangan TikTok shop.TikTok tidak boleh jualan di platformnya, seharusnya memiliki platform sendiri untuk jualan. BACA JUGA: Apakah TikTok Bayar Pajak di Indonesia? “Makanya kalau jadi social commerce harus izin usaha sendiri, seperti media TV, iklan boleh, tapi tidak boleh jadi toko. Nggak boleh satu platform borong semua, jadi perbankan, minjemin uang, dagang juga, kredit juga. Tidak dilarang tapi diatur,” sambungnya.Dia berharap perdagangan bisa adil, bukan perdagangan bebas yang kuat menang yang lemah mati. “Sebab itu perdagangan online kita atur,” lanjutnya. Zulhas sebelumnya sudah menegaskan akan menutup social commerce yang tidak patuh aturan. Menkominfo Budi Arie Setiadi juga sudah menyepakati hal ini.