Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berburu pajak demi pendapatan negara.https://economy.okezone.com/read/2023/10/03/320/2894046/sri-mulyani-berburu-pajak-demi-pendapatan-negaraidhttps://economy.okezone.com/read/2023/10/03/320/2894046/sri-mulyani-berburu-pajak-demi-pendapatan-negarahttps://economy.okezone.com/read/2023/10/03/320/2894046/sri-mulyani-berburu-pajak-demi-pendapatan-negaraSelasa 03 Oktober 2023 14:04 WIBMichelle NataliaSri Mulyani kejar target penerimaan pajak (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/10/03/320/2894046/sri-mulyani-berburu-pajak-demi-pendapatan-negara-7rkja0B3NF.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8xNC82LzE3MDYzOC81L3g4bzJyMWQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berburu pajak demi pendapatan negara. Sri Mulyani mengatakan untuk mendorong modernisasi administrasi perpajakan pemerintah daerah (pemda), telah dilakukan dan akan terus dilakukan sejumlah cara. Pertama, kerja sama optimalisasi pajak pusat dan daerah dengan memanfaatkan data bersama antara pusat dan daerah. BACA JUGA: Pemungutan Pajak Daerah Belum Optimal, Ini Jurus Sri Mulyani "Kami di Kemenkeu dengan data mengenai perpajakan yang jauh lebih luas dan nasional bisa bersama-sama dengan daerah memanfaatkan data tersebut di dalam meningkatkan local taxing power," ujar Sri dalam Rakornas P2DD "Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju" di Jakarta, Selasa (3/10/2023). Kedua, terus meningkatkan dengan bimbingan dan supervisi modernisasi administrasi perpajakan di daerah. Ketiga, meningkatkan kompetensi dan technical scale dari sumber daya manusia perpajakan daerah. BACA JUGA: Kalah Saing dengan Online, YLKI: Pedagang Perlu Insentif Pajak dan Pinjaman "Yang keempat, kolaborasi memanfaatkan data informasi dan sistem, terutama digital," ucap Sri. Saat ini, dia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang berinvestasi untuk membangun sebuah core tax system.Ini adalah investasi yang luar biasa penting dan besar yang akan meningkatkan kemampuan perpajakan Indonesia setara dengan infrastruktur perpajakan di negara-negara lain. "Saya harap ini akan memberikan manfaat kepada seluruh daerah," tambah Sri. Dalam APBN 2024 yang akan mulai dijalankan 1 Januari, digitalisasi transaksi keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu prioritas pemerintah melalui penerbitan kartu kredit pemerintah dan untuk pembayaran pajak PNBP retribusi melalui transaksi digital. "Kami berharap bahwa dengan digitalisasi ini, yang paling penting seluruh pemerintah daerah juga mengantisipasi cara bekerja atau model bisnis baru dari pemerintahan. Termasuk dalam hal ini interaksi dengan sektor keuangan dan bisa mendukung inovasi," pungkas Sri. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8xNC82LzE3MDYzOC81L3g4bzJyMWQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berburu pajak demi pendapatan negara. Sri Mulyani mengatakan untuk mendorong modernisasi administrasi perpajakan pemerintah daerah (pemda), telah dilakukan dan akan terus dilakukan sejumlah cara. Pertama, kerja sama optimalisasi pajak pusat dan daerah dengan memanfaatkan data bersama antara pusat dan daerah. BACA JUGA: Pemungutan Pajak Daerah Belum Optimal, Ini Jurus Sri Mulyani "Kami di Kemenkeu dengan data mengenai perpajakan yang jauh lebih luas dan nasional bisa bersama-sama dengan daerah memanfaatkan data tersebut di dalam meningkatkan local taxing power," ujar Sri dalam Rakornas P2DD "Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju" di Jakarta, Selasa (3/10/2023). Kedua, terus meningkatkan dengan bimbingan dan supervisi modernisasi administrasi perpajakan di daerah. Ketiga, meningkatkan kompetensi dan technical scale dari sumber daya manusia perpajakan daerah. BACA JUGA: Kalah Saing dengan Online, YLKI: Pedagang Perlu Insentif Pajak dan Pinjaman "Yang keempat, kolaborasi memanfaatkan data informasi dan sistem, terutama digital," ucap Sri. Saat ini, dia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang berinvestasi untuk membangun sebuah core tax system.Ini adalah investasi yang luar biasa penting dan besar yang akan meningkatkan kemampuan perpajakan Indonesia setara dengan infrastruktur perpajakan di negara-negara lain. "Saya harap ini akan memberikan manfaat kepada seluruh daerah," tambah Sri. Dalam APBN 2024 yang akan mulai dijalankan 1 Januari, digitalisasi transaksi keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu prioritas pemerintah melalui penerbitan kartu kredit pemerintah dan untuk pembayaran pajak PNBP retribusi melalui transaksi digital. "Kami berharap bahwa dengan digitalisasi ini, yang paling penting seluruh pemerintah daerah juga mengantisipasi cara bekerja atau model bisnis baru dari pemerintahan. Termasuk dalam hal ini interaksi dengan sektor keuangan dan bisa mendukung inovasi," pungkas Sri.