Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta prosedur lapor Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dirombak.https://economy.okezone.com/read/2023/10/04/320/2894194/jokowi-ingatkan-pns-tak-terjebak-rutinitas-harian-urus-spjidhttps://economy.okezone.com/read/2023/10/04/320/2894194/jokowi-ingatkan-pns-tak-terjebak-rutinitas-harian-urus-spjhttps://economy.okezone.com/read/2023/10/04/320/2894194/jokowi-ingatkan-pns-tak-terjebak-rutinitas-harian-urus-spjRabu 04 Oktober 2023 03:01 WIBHafizhuddin Presiden Jokowi minta PNS tak sibuk urusi SPJ. (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/10/03/320/2894194/jokowi-ingatkan-pns-tak-terjebak-rutinitas-harian-urus-spj-UygxXs3CyE.JPG JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta prosedur lapor Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dirombak. Hal itu ditujukan agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak hanya disibukkan mengurusi SPJ, sementara ada tugas lain yang lebih penting untuk diselesaikan.  BACA JUGA: Jokowi Temukan Ada PNS Tak Senang Pindah ke IKN Permintaan Jokowi ini bermula setelah dia mengunjungi daerah-daerah dan menemukan kepala sekolah harus mengurus SPJ hingga larut malam. "Saya lihat kok kepala sekolah dan gurunya kerja sampai malam-malam ini urusan apa saja? SPJ. Bukan urusan menyiapkan, merencanakan kegiatan belajar mengajar, tapi urusannya SPJ," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023. Menurutnya ada hal lain yang lebih baik dikerjakan para PNS ketimbang berlarut-larut menyusun SPJ.  BACA JUGA: Jokowi Soroti ASN yang Tidak Senang Dipindah ke IKN Jokowi mencontohkan kinerja sekretaris daerah yang seharusnya bisa menumbuhkan perekonomian daerah di kabupaten hingga lebih dari Selain itu, keberadaan kepala dinas terkait seharusnya juga bisa menekan angka inflasi di bawah 3%."Kepala dinas yang berhubungan dengan inflasi, apa? Kalau inflasi tidak bisa di bawah 3 (persen), berarti enggak kerja. Ketiga, kemiskinan. Ini yang dibutuhkan memang itu. Bukan terjebak pada rutinitas harian yang SPJ, SPJ, SPJ; prosedur, prosedur, prosedur," katanya.  BACA JUGA: Jokowi: Partai Boleh Banyak Tapi yang Menentukan Tetap Korpri       Oleh sebab itu, Jokowi pun meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas dapat merumuskan perihal perubahan prosedur SPJ melalui Revisi Undang-Undang ASN yang dijadwalkan disahkan oleh DPR RI di Jakarta, Selasa. Adapun Jokowi juga meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merombak sistem laporan SPJ agar PNS tidak hanya berorientasi untuk mengurus hal tersebut. Dia mengakui ada sistem yang salah terkait hal itu. PNS seharusnya menjadi mesin birokrasi yang bisa mengurusi hal penting serta terdapat sistem tolok ukur kinerja dan penghargaan yang jelas. Baca selengkapnya: Jokowi Kesal! PNS Lembur Ternyata Sibuk Urusi SPJ   JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta prosedur lapor Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dirombak. Hal itu ditujukan agar para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak hanya disibukkan mengurusi SPJ, sementara ada tugas lain yang lebih penting untuk diselesaikan.  BACA JUGA: Jokowi Temukan Ada PNS Tak Senang Pindah ke IKN Permintaan Jokowi ini bermula setelah dia mengunjungi daerah-daerah dan menemukan kepala sekolah harus mengurus SPJ hingga larut malam. "Saya lihat kok kepala sekolah dan gurunya kerja sampai malam-malam ini urusan apa saja? SPJ. Bukan urusan menyiapkan, merencanakan kegiatan belajar mengajar, tapi urusannya SPJ," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023. Menurutnya ada hal lain yang lebih baik dikerjakan para PNS ketimbang berlarut-larut menyusun SPJ.  BACA JUGA: Jokowi Soroti ASN yang Tidak Senang Dipindah ke IKN Jokowi mencontohkan kinerja sekretaris daerah yang seharusnya bisa menumbuhkan perekonomian daerah di kabupaten hingga lebih dari Selain itu, keberadaan kepala dinas terkait seharusnya juga bisa menekan angka inflasi di bawah 3%."Kepala dinas yang berhubungan dengan inflasi, apa? Kalau inflasi tidak bisa di bawah 3 (persen), berarti enggak kerja. Ketiga, kemiskinan. Ini yang dibutuhkan memang itu. Bukan terjebak pada rutinitas harian yang SPJ, SPJ, SPJ; prosedur, prosedur, prosedur," katanya.  BACA JUGA: Jokowi: Partai Boleh Banyak Tapi yang Menentukan Tetap Korpri       Oleh sebab itu, Jokowi pun meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas dapat merumuskan perihal perubahan prosedur SPJ melalui Revisi Undang-Undang ASN yang dijadwalkan disahkan oleh DPR RI di Jakarta, Selasa. Adapun Jokowi juga meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merombak sistem laporan SPJ agar PNS tidak hanya berorientasi untuk mengurus hal tersebut. Dia mengakui ada sistem yang salah terkait hal itu. PNS seharusnya menjadi mesin birokrasi yang bisa mengurusi hal penting serta terdapat sistem tolok ukur kinerja dan penghargaan yang jelas. Baca selengkapnya: Jokowi Kesal! PNS Lembur Ternyata Sibuk Urusi SPJ