Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) 2023 menghasilkan komitmen pendanaan berkelanjutan. https://economy.okezone.com/read/2023/10/10/320/2898568/ktt-ais-2023-hasilkan-komitmen-pendanaan-berkelanjutanidhttps://economy.okezone.com/read/2023/10/10/320/2898568/ktt-ais-2023-hasilkan-komitmen-pendanaan-berkelanjutanhttps://economy.okezone.com/read/2023/10/10/320/2898568/ktt-ais-2023-hasilkan-komitmen-pendanaan-berkelanjutanSelasa 10 Oktober 2023 16:50 WIBCandra Gunawan NurhakimKTT AIS 2023 hasilkan pendanaan berkelanjutan. (Foto: Freepik)https://img.okezone.com/content/2023/10/10/320/2898568/ktt-ais-2023-hasilkan-komitmen-pendanaan-berkelanjutan-ojdvYjZJyZ.JPG<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8xMC8xLzE3MDQzNy81L3g4bnozOXA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> BALI – Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) 2023 menghasilkan komitmen pendanaan berkelanjutan. KTT AIS mulai di gelar di Bali sejak 10-11 Oktober 2023. Dalam Forum perdana yang dipimpin Presiden Jokowi ini, Indonesia telah menghasilkan sejumlah aksi konkret. Indonesia telah memberikan aksi nyata melalui pendanaan berkelanjutan forum negara-negara kepulauan. BACA JUGA: Amankan KTT AIS, Kapal Perang Mutakhir Disiagakan di Perairan Bali “Komitmen pendanaannya dari 2022 sampai 2025,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi, Selasa (10/10/2023). Dia menambahkan bahwa komitmen pendanaan dalam forum tersebut memang benar-benar baru datang dari Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat diikuti oleh negara atau organisasi internasional lainnya. Selanjutnya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves itu melanjutkan bahwa pendanaan terhadap AIS Forum akan memberikan banyak dampak positif. Salah satunya adalah bagi kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan di Negara Pulau dan Kepulauan. BACA JUGA: Takut Kabel Listrik Putus, Pemprov Bali Larang Masyarakat Main Layangan Selama KTT AIS “Tentunya harapan kami menjadi sebuah terobosan bagi diplomasi ekonomi biru di tingkat global,” imbuhnya. Sebelumnya, Indonesia telah mengenalkan aksi responsif dalam bentuk Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun dalam salah satu side events Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Bali. Dokumen ini merupakan bagian integral dari strategi untuk mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan potensi karbon biru.Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan dokumen ini akan berfungsi sebagai peta jalan bagi upaya Indonesia untuk melestarikan dan memulihkan habitat karbon biru, meningkatkan potensi penyimpanan karbon untuk kepentingan planet, dan generasi mendatang. "Untuk mengatasi masalah-masalah perubahan iklim yang kompleks, kita membutuhkan komitmen dan solusi yang beragam. Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun akan menjadi bagian peningkatan target kontribusi nasional (NDC) Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjadi peta jalan untuk menentukan langkah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan tangguh," pungkasnya.  BACA JUGA: Takut Kabel Listrik Putus, Pemprov Bali Larang Masyarakat Main Layangan Selama KTT AIS Dalam Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun, Indonesia akan memusatkan perhatian pada langkah-langkah seperti intervensi dalam regulasi pemanfaatan ruang laut serta melakukan restorasi padang lamun. Langkah-langkah ini diproyeksikan akan berkontribusi secara signifikan pada penurunan emisi karbon hingga tahun 2030. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menggalakkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengumpulan data terkait padang lamun. "Untuk mendukung hal ini, tengah dikembangkan aplikasi yang mudah digunakan oleh masyarakat dan pembangunan the Blue Carbon Room, ruang terpusat untuk memantau aktivitas karbon biru di Indonesia," imbuhnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8xMC8xLzE3MDQzNy81L3g4bnozOXA=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> BALI – Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) 2023 menghasilkan komitmen pendanaan berkelanjutan. KTT AIS mulai di gelar di Bali sejak 10-11 Oktober 2023. Dalam Forum perdana yang dipimpin Presiden Jokowi ini, Indonesia telah menghasilkan sejumlah aksi konkret. Indonesia telah memberikan aksi nyata melalui pendanaan berkelanjutan forum negara-negara kepulauan. BACA JUGA: Amankan KTT AIS, Kapal Perang Mutakhir Disiagakan di Perairan Bali “Komitmen pendanaannya dari 2022 sampai 2025,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi, Selasa (10/10/2023). Dia menambahkan bahwa komitmen pendanaan dalam forum tersebut memang benar-benar baru datang dari Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat diikuti oleh negara atau organisasi internasional lainnya. Selanjutnya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves itu melanjutkan bahwa pendanaan terhadap AIS Forum akan memberikan banyak dampak positif. Salah satunya adalah bagi kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan di Negara Pulau dan Kepulauan. BACA JUGA: Takut Kabel Listrik Putus, Pemprov Bali Larang Masyarakat Main Layangan Selama KTT AIS “Tentunya harapan kami menjadi sebuah terobosan bagi diplomasi ekonomi biru di tingkat global,” imbuhnya. Sebelumnya, Indonesia telah mengenalkan aksi responsif dalam bentuk Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun dalam salah satu side events Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Bali. Dokumen ini merupakan bagian integral dari strategi untuk mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan potensi karbon biru.Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan dokumen ini akan berfungsi sebagai peta jalan bagi upaya Indonesia untuk melestarikan dan memulihkan habitat karbon biru, meningkatkan potensi penyimpanan karbon untuk kepentingan planet, dan generasi mendatang. "Untuk mengatasi masalah-masalah perubahan iklim yang kompleks, kita membutuhkan komitmen dan solusi yang beragam. Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun akan menjadi bagian peningkatan target kontribusi nasional (NDC) Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjadi peta jalan untuk menentukan langkah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan tangguh," pungkasnya.  BACA JUGA: Takut Kabel Listrik Putus, Pemprov Bali Larang Masyarakat Main Layangan Selama KTT AIS Dalam Profil Aksi Mitigasi Karbon Biru Lamun, Indonesia akan memusatkan perhatian pada langkah-langkah seperti intervensi dalam regulasi pemanfaatan ruang laut serta melakukan restorasi padang lamun. Langkah-langkah ini diproyeksikan akan berkontribusi secara signifikan pada penurunan emisi karbon hingga tahun 2030. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menggalakkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengumpulan data terkait padang lamun. "Untuk mendukung hal ini, tengah dikembangkan aplikasi yang mudah digunakan oleh masyarakat dan pembangunan the Blue Carbon Room, ruang terpusat untuk memantau aktivitas karbon biru di Indonesia," imbuhnya.