Ombudsman RI meminta suplai beras kepada masyarakat diperlancarhttps://economy.okezone.com/read/2023/10/11/320/2899051/harga-beras-mahal-ombudsman-minta-suplai-dipercepatidhttps://economy.okezone.com/read/2023/10/11/320/2899051/harga-beras-mahal-ombudsman-minta-suplai-dipercepathttps://economy.okezone.com/read/2023/10/11/320/2899051/harga-beras-mahal-ombudsman-minta-suplai-dipercepatRabu 11 Oktober 2023 12:24 WIBCandra Gunawan NurhakimOmbudsman Minta Suplai Beras Dipercepat. (Foto: Okezone.com/Antara)https://img.okezone.com/content/2023/10/11/320/2899051/harga-beras-mahal-ombudsman-minta-suplai-dipercepat-FaSwyA6dr9.jpgJAKARTA - Ombudsman RI meminta suplai beras kepada masyarakat diperlancar. Bila ada kebijakan-kebijakan yang kurang efektif, pemerintah bisa dihentikan sementara karena. Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras jika kebijakan tersebut justru tidak efektif menjaga stabilisasi harga beras. BACA JUGA: Satgas Pangan Sidak Pasar, Harga Beras Naik Seribu Jadi, kata Yeka, perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh pelaku usaha sehingga bukan diancam dengan pidana sehingga membuat mereka menjadi takut. "Pada intinya, kebijakan yang telah di keluarkan oleh Badan Pangan Nasional (BPN) terkait HET beras jangan dijadikan momok untuk menjerat yang akhirnya malah menyebabkan suplai beras tidak lancar," ungkap Yeka kepada Okezone, Rabu (11/10/2023). BACA JUGA: Stok Bansos Ditambah, Partai Perindo Apresiasi Jokowi Tekan Laju Kenaikan Harga Beras Ombudsman akan mendorong pemerintah untuk memberlakukan HET gabah di tingkat penggilingan padi demi mengendalikan harga gabah nantinya. "Ombudsman mengusulkan Badan Pangan Nasional agar sementara ini mencabut kebijakan HET beras, guna optimalisasi penyediaan pasokan beras di pasar. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap efektifitas pencabutan kebijakan HET beras ini," ujar Yeka.Sehingga kebijakan HET beras yang kurang efektif untuk meredam harga beras karena harga di pasar saat ini sudah melebihi HET. Yeka menilai pengawasan terhadap HET beras juga kurang efektif. Selain itu, Ombudsman juga mengusulkan agar Bapanas membuat kebijakan pembatasan peredaran gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) lintas provinsi. Sehingga dapat terukur kesediaan stok gabah di masing-masing wilayah.JAKARTA - Ombudsman RI meminta suplai beras kepada masyarakat diperlancar. Bila ada kebijakan-kebijakan yang kurang efektif, pemerintah bisa dihentikan sementara karena. Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras jika kebijakan tersebut justru tidak efektif menjaga stabilisasi harga beras. BACA JUGA: Satgas Pangan Sidak Pasar, Harga Beras Naik Seribu Jadi, kata Yeka, perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh pelaku usaha sehingga bukan diancam dengan pidana sehingga membuat mereka menjadi takut. "Pada intinya, kebijakan yang telah di keluarkan oleh Badan Pangan Nasional (BPN) terkait HET beras jangan dijadikan momok untuk menjerat yang akhirnya malah menyebabkan suplai beras tidak lancar," ungkap Yeka kepada Okezone, Rabu (11/10/2023). BACA JUGA: Stok Bansos Ditambah, Partai Perindo Apresiasi Jokowi Tekan Laju Kenaikan Harga Beras Ombudsman akan mendorong pemerintah untuk memberlakukan HET gabah di tingkat penggilingan padi demi mengendalikan harga gabah nantinya. "Ombudsman mengusulkan Badan Pangan Nasional agar sementara ini mencabut kebijakan HET beras, guna optimalisasi penyediaan pasokan beras di pasar. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap efektifitas pencabutan kebijakan HET beras ini," ujar Yeka.Sehingga kebijakan HET beras yang kurang efektif untuk meredam harga beras karena harga di pasar saat ini sudah melebihi HET. Yeka menilai pengawasan terhadap HET beras juga kurang efektif. Selain itu, Ombudsman juga mengusulkan agar Bapanas membuat kebijakan pembatasan peredaran gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) lintas provinsi. Sehingga dapat terukur kesediaan stok gabah di masing-masing wilayah.