Kementerian ESDM menekankan, proses transisi energi butuh dukungan pendanaan yang mumpuni.https://economy.okezone.com/read/2023/10/11/320/2899345/transisi-energi-butuh-pendanaan-yang-kuat-dari-perbankanidhttps://economy.okezone.com/read/2023/10/11/320/2899345/transisi-energi-butuh-pendanaan-yang-kuat-dari-perbankanhttps://economy.okezone.com/read/2023/10/11/320/2899345/transisi-energi-butuh-pendanaan-yang-kuat-dari-perbankanRabu 11 Oktober 2023 17:20 WIBAtikah UmiyaniTransisi energi butuh dana besar (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2023/10/11/320/2899345/transisi-energi-butuh-pendanaan-yang-kuat-dari-perbankan-HcUpfht7dM.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8zMC8xLzE2ODUzMi81L3g4bXZxeTc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kementerian ESDM menekankan, proses transisi energi butuh dukungan pendanaan yang mumpuni. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yudo Dwinanda Priaadi mengungkapkan, pendanaan merupakan hal yang krusial dalam proses transisi energi, utamanya pendanaan dari pihak perbankan. BACA JUGA: Era Transisi Energi, Ternyata Migas Jadi Industri Tertua di Indonesia "Kita perlu pendanaan umumnya dari perbankan ya. Biasanya, mereka melakukan bussines to bussines (B2B), tapi kita bicara juga sama OJK apabila diperlukan," jelas Yudo di Jakarta, Selasa (10/10/2023). BACA JUGA: Transisi Energi, Harga Gas Terlalu Mahal Butuh Investasi Besar Kendati demikian, dirinya juga tidak menutup peluang adanya pendanaan transisi energi dari lembaga keuangan di luar perbankan, misalnya koperasi maupun BUMDes. Ia pun mencontohkan, pembangunan infrastruktur energi seperti pembangkit tenaga surya di daerah terpencil juga diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyalurkan pembiayaan. "Ada juga bank-bank yang fokus pada koperasi, tanya saja pada Kementerian Koperasi dan UKM. Kalau dari kami hanya menangani sektor energinya saja," imbuhnya. Asal tahu saja, dalam beberapa tahun ke belakang, porsi pembiayaan bank untuk sektor energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia memang masih sangat minim bila dibandingkan dengan energi fosil. Hal ini tercatat dalam laporan riset hasil kolaborasi Prakarsa dan ResponsiBank Indonesia yang bertajuk Melacak Kemajuan Sektor Perbankan dalam Pembiayaan Transisi Energi Indonesia untuk Mempercepat Net Zero Emission (2022). Menurut laporan tersebut, sepanjang 2016 hingga 2022 alokasi pembiayaan bank untuk energi fosil mencapai rata-rata 995%, sedangkan untuk energi terbarukan hanya 5% (Fair Finance Asia & SEI 2022). Bank di Indonesia seperti BCA dan Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia masih memiliki portofolio pembiayaan energi terbarukan yang sangat kecil. Rata-rata alokasi pembiayaan energi fosil selama 2016-2022 oleh bank BCA dan Mandiri mencapai 96%, sedangkan pembiayaan energi terbarukannya hanya 4%. Sementara itu, Bank BRI tercatat mengalokasikan pembiayaan fosil sebesar 94%, sedangkan pembiayaan energi terbarukannya hanya 6% di portofolio pembiayaannya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wNy8zMC8xLzE2ODUzMi81L3g4bXZxeTc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Kementerian ESDM menekankan, proses transisi energi butuh dukungan pendanaan yang mumpuni. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yudo Dwinanda Priaadi mengungkapkan, pendanaan merupakan hal yang krusial dalam proses transisi energi, utamanya pendanaan dari pihak perbankan. BACA JUGA: Era Transisi Energi, Ternyata Migas Jadi Industri Tertua di Indonesia "Kita perlu pendanaan umumnya dari perbankan ya. Biasanya, mereka melakukan bussines to bussines (B2B), tapi kita bicara juga sama OJK apabila diperlukan," jelas Yudo di Jakarta, Selasa (10/10/2023). BACA JUGA: Transisi Energi, Harga Gas Terlalu Mahal Butuh Investasi Besar Kendati demikian, dirinya juga tidak menutup peluang adanya pendanaan transisi energi dari lembaga keuangan di luar perbankan, misalnya koperasi maupun BUMDes. Ia pun mencontohkan, pembangunan infrastruktur energi seperti pembangkit tenaga surya di daerah terpencil juga diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyalurkan pembiayaan. "Ada juga bank-bank yang fokus pada koperasi, tanya saja pada Kementerian Koperasi dan UKM. Kalau dari kami hanya menangani sektor energinya saja," imbuhnya. Asal tahu saja, dalam beberapa tahun ke belakang, porsi pembiayaan bank untuk sektor energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia memang masih sangat minim bila dibandingkan dengan energi fosil. Hal ini tercatat dalam laporan riset hasil kolaborasi Prakarsa dan ResponsiBank Indonesia yang bertajuk Melacak Kemajuan Sektor Perbankan dalam Pembiayaan Transisi Energi Indonesia untuk Mempercepat Net Zero Emission (2022). Menurut laporan tersebut, sepanjang 2016 hingga 2022 alokasi pembiayaan bank untuk energi fosil mencapai rata-rata 995%, sedangkan untuk energi terbarukan hanya 5% (Fair Finance Asia & SEI 2022). Bank di Indonesia seperti BCA dan Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia masih memiliki portofolio pembiayaan energi terbarukan yang sangat kecil. Rata-rata alokasi pembiayaan energi fosil selama 2016-2022 oleh bank BCA dan Mandiri mencapai 96%, sedangkan pembiayaan energi terbarukannya hanya 4%. Sementara itu, Bank BRI tercatat mengalokasikan pembiayaan fosil sebesar 94%, sedangkan pembiayaan energi terbarukannya hanya 6% di portofolio pembiayaannya.