Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan Jan Samuel Maringka  memperkuat sinergi pengawasan untuk mendukung sektor pertanian.    https://economy.okezone.com/read/2023/10/13/320/2900523/tingkatkan-kualitas-pertanian-irjen-kementan-lakukan-iniidhttps://economy.okezone.com/read/2023/10/13/320/2900523/tingkatkan-kualitas-pertanian-irjen-kementan-lakukan-inihttps://economy.okezone.com/read/2023/10/13/320/2900523/tingkatkan-kualitas-pertanian-irjen-kementan-lakukan-iniJum'at 13 Oktober 2023 11:56 WIBSholahudinIrjen Kementan lakukan ini untuk tingkatkan sektor pertanian. (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/10/13/320/2900523/tingkatkan-kualitas-pertanian-irjen-kementan-lakukan-ini-q9ratXW7fJ.JPG<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8xMS8xLzE3MjAzMi81L3g4b3F2aWc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Jan Samuel Maringka mengajak Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperkuat sinergi pengawasan untuk mendukung sektor pertanian. Pada Dialog Jaga Pangan ini, Irjen Kementan Jan Samuel Maringka mengungkapkan bahwa Itjen Kementerian Pertanian telah melakukan Refocusing Kebijakan Pengawasan melalui program Jaga Pangan Jaga Masa Depan. Program pengawasan tersebut berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas.  BACA JUGA: Syahrul Yasin Limpo dan 2 Pejabat Kementan Diduga Nikmati Uang Korupsi Rp13,9 Miliar Dia mengatakan sinergi APIP dan APH untuk mewujudkan ketahanan pangan, mewujudkan pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, membangun sistem pelaporan yang terintegrasi agar akses informasi pembangunan pertanian didapat secara cepat, tepat, dan akurat serta membangun kemitraan strategis dengan stakeholder bidang pertanian. Menurutnya program tersebut dapat menjadi salah satu upaya dalam menghadapi tantangan pertanian antara lain adanya ancaman perubahan iklim (el-nino), ancaman alih fungsi lahan dan kurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian.  BACA JUGA: Dari Petani hingga Buruh di Indramayu Dukung Gibran Jadi Cawapres    "Percepatan pembangunan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan tersebut menurutnya bisa dilakukan dengan tiga syarat yakni ketersediaan pangan yang cukup, kemudahan akses, dan keamanan," katanya saat menghadiri Dialog 'Jaga Pangan' dengan tema "Sinergi Fungsi Pengawasan Mendukung Sektor Pertanian di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Selasa, 10 Oktober 2023. Dia juga berharap dari dialog tersebut percepatan pembangunan ketahanan pangan bisa dilakukan. Selain itu komitmen bersama untuk menjaga ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan bisa terbangun. "Itulah pentingnya koordinasi. Semua perlu berkolaborasi agar program pertanian bisa berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran," jelasnya.  BACA JUGA: Dear Plt Mentan, Ini Saran Petani agar Indonesia Capai Kedaulatan Pangan Menurutnya sinergisitas dan kolaborasi pengawasan dalam rangka mendorong dan mempercepat program strategis, program prioritas dan program super prioritas Kementerian Pertanian terus dilakukan. Caranya dengan pengawasan penerbitan Perda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Hal itu dilakukan sebagai upaya bersama dalam memberi perlindungan serta keperpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian sebesar 20 persen. Dapat dibayangkan bila seluruh desa-desa di Indonesia yang jumlahnya ada 70.000 desa membangun embung-embung desa dan lumbung desa. Embung dan lumbung desa akan menjaga Indonesia, itu pesan penting," katanya. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8xMS8xLzE3MjAzMi81L3g4b3F2aWc=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Jan Samuel Maringka mengajak Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperkuat sinergi pengawasan untuk mendukung sektor pertanian. Pada Dialog Jaga Pangan ini, Irjen Kementan Jan Samuel Maringka mengungkapkan bahwa Itjen Kementerian Pertanian telah melakukan Refocusing Kebijakan Pengawasan melalui program Jaga Pangan Jaga Masa Depan. Program pengawasan tersebut berfokus pada program strategis, prioritas, dan super prioritas.  BACA JUGA: Syahrul Yasin Limpo dan 2 Pejabat Kementan Diduga Nikmati Uang Korupsi Rp13,9 Miliar Dia mengatakan sinergi APIP dan APH untuk mewujudkan ketahanan pangan, mewujudkan pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, membangun sistem pelaporan yang terintegrasi agar akses informasi pembangunan pertanian didapat secara cepat, tepat, dan akurat serta membangun kemitraan strategis dengan stakeholder bidang pertanian. Menurutnya program tersebut dapat menjadi salah satu upaya dalam menghadapi tantangan pertanian antara lain adanya ancaman perubahan iklim (el-nino), ancaman alih fungsi lahan dan kurangnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian.  BACA JUGA: Dari Petani hingga Buruh di Indramayu Dukung Gibran Jadi Cawapres    "Percepatan pembangunan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan tersebut menurutnya bisa dilakukan dengan tiga syarat yakni ketersediaan pangan yang cukup, kemudahan akses, dan keamanan," katanya saat menghadiri Dialog 'Jaga Pangan' dengan tema "Sinergi Fungsi Pengawasan Mendukung Sektor Pertanian di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Selasa, 10 Oktober 2023. Dia juga berharap dari dialog tersebut percepatan pembangunan ketahanan pangan bisa dilakukan. Selain itu komitmen bersama untuk menjaga ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan bisa terbangun. "Itulah pentingnya koordinasi. Semua perlu berkolaborasi agar program pertanian bisa berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran," jelasnya.  BACA JUGA: Dear Plt Mentan, Ini Saran Petani agar Indonesia Capai Kedaulatan Pangan Menurutnya sinergisitas dan kolaborasi pengawasan dalam rangka mendorong dan mempercepat program strategis, program prioritas dan program super prioritas Kementerian Pertanian terus dilakukan. Caranya dengan pengawasan penerbitan Perda Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Hal itu dilakukan sebagai upaya bersama dalam memberi perlindungan serta keperpihakan pengelolaan dana desa berbasis pertanian sebesar 20 persen. Dapat dibayangkan bila seluruh desa-desa di Indonesia yang jumlahnya ada 70.000 desa membangun embung-embung desa dan lumbung desa. Embung dan lumbung desa akan menjaga Indonesia, itu pesan penting," katanya.