Bahtiar Baharuddin menyatakan provinsi yang dipimpinnya mengalami kebangkrutan lantaran perencanaan keuangan yang keliru.https://economy.okezone.com/read/2023/10/16/320/2902052/pj-gubernur-sebut-sulsel-bangkrut-ini-penjelasan-staf-khusus-sri-mulyaniidhttps://economy.okezone.com/read/2023/10/16/320/2902052/pj-gubernur-sebut-sulsel-bangkrut-ini-penjelasan-staf-khusus-sri-mulyanihttps://economy.okezone.com/read/2023/10/16/320/2902052/pj-gubernur-sebut-sulsel-bangkrut-ini-penjelasan-staf-khusus-sri-mulyaniSenin 16 Oktober 2023 12:26 WIBAtikah UmiyaniTanggapan Kemenkeu soal kebangkrutan Pemprov Sulteng (Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2023/10/16/320/2902052/pj-gubernur-sebut-sulsel-bangkrut-ini-penjelasan-staf-khusus-sri-mulyani-JpaMXFvmsF.jpeg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8xMS8xLzE3MDQ3OS81L3g4bnpzbWQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin menyatakan provinsi yang dipimpinnya mengalami kebangkrutan lantaran perencanaan keuangan yang keliru. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun menanggapi pernyataan tersebut. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menilai, penggunaan istilah bangkrut sejatinya kurang tepat untuk memaknai ketidakmampuan Pemprov Sulsel dalam melunasi utang jangka pendek/panjang di tahun ini. BACA JUGA: Kemenkeu dan Kemendag Terbitkan Aturan untuk Lindungi UMKM "Yang dialami Pemprov bukanlah kebangkrutan, melainkan kesulitan likuiditas akibat dari pengelolaan utang jangka pendek yang kurang pruden," jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (16/10/2023). Diungkapkan Prastowo, pihaknya telah melakukan analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023 Pemprov Sulsel. BACA JUGA: 6 Cara Ikut Lelang Kemenkeu, PS 5 Cuma Rp1 Juta "Hasil analisis LKPD 2022 dan LRA 2023 Pemprov Sulsel menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat, khususnya pada aspek likuiditas. Untuk tahun 2023, terdapat utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi kewajiban Pemprov," tuturnya. Sebagai catatan, lanjutnya, masalah yang dialami Pemprov Sulsel adalah likuiditas yakni kesulitan melunasi utang jangka pendek, bukan solvabilitas atau kesulitan melunasi utang jangka panjang mengingat angsuran pokok utang jangka panjang telah dianggarkan dalam APBD 2023 pada pengeluaran pembiayaan. "Tingginya kewajiban utang tersebut sebenarnya dapat dihindari dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja, mengingat tingginya akumulasi SILPA tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya," terangnya. Adapun diketahui bahwa, per September 2023 SILPA Pemprov berada di angka Rp676 M, dan kondisi ini diprediksi tetap terjadi hingga akhir tahun melihat tren realisasi PAD yang meningkat serta pola akumulasi SILPA di 2 tahun sebelumnya. "Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Pemprov dapat melakukan (1) negosiasi utang jangka pendek, (2) restrukturisasi utang jangka panjang, (3) optimalisasi pendapatan dan efisiensi serta realokasi belanja untuk menekan SILPA, dan/atau (4) refinancing sebagai langkah terakhir," tukasnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8xMS8xLzE3MDQ3OS81L3g4bnpzbWQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin menyatakan provinsi yang dipimpinnya mengalami kebangkrutan lantaran perencanaan keuangan yang keliru. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun menanggapi pernyataan tersebut. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menilai, penggunaan istilah bangkrut sejatinya kurang tepat untuk memaknai ketidakmampuan Pemprov Sulsel dalam melunasi utang jangka pendek/panjang di tahun ini. BACA JUGA: Kemenkeu dan Kemendag Terbitkan Aturan untuk Lindungi UMKM "Yang dialami Pemprov bukanlah kebangkrutan, melainkan kesulitan likuiditas akibat dari pengelolaan utang jangka pendek yang kurang pruden," jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (16/10/2023). Diungkapkan Prastowo, pihaknya telah melakukan analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023 Pemprov Sulsel. BACA JUGA: 6 Cara Ikut Lelang Kemenkeu, PS 5 Cuma Rp1 Juta "Hasil analisis LKPD 2022 dan LRA 2023 Pemprov Sulsel menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat, khususnya pada aspek likuiditas. Untuk tahun 2023, terdapat utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi kewajiban Pemprov," tuturnya. Sebagai catatan, lanjutnya, masalah yang dialami Pemprov Sulsel adalah likuiditas yakni kesulitan melunasi utang jangka pendek, bukan solvabilitas atau kesulitan melunasi utang jangka panjang mengingat angsuran pokok utang jangka panjang telah dianggarkan dalam APBD 2023 pada pengeluaran pembiayaan. "Tingginya kewajiban utang tersebut sebenarnya dapat dihindari dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja, mengingat tingginya akumulasi SILPA tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya," terangnya. Adapun diketahui bahwa, per September 2023 SILPA Pemprov berada di angka Rp676 M, dan kondisi ini diprediksi tetap terjadi hingga akhir tahun melihat tren realisasi PAD yang meningkat serta pola akumulasi SILPA di 2 tahun sebelumnya. "Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Pemprov dapat melakukan (1) negosiasi utang jangka pendek, (2) restrukturisasi utang jangka panjang, (3) optimalisasi pendapatan dan efisiensi serta realokasi belanja untuk menekan SILPA, dan/atau (4) refinancing sebagai langkah terakhir," tukasnya.