Jokowi membeberkan pembangunan Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT) sudah direncanakan sejak 26 tahun.https://economy.okezone.com/read/2023/10/24/320/2907063/cerita-jokowi-bangun-mrt-setelah-26-tahun-tak-dieksekusiidhttps://economy.okezone.com/read/2023/10/24/320/2907063/cerita-jokowi-bangun-mrt-setelah-26-tahun-tak-dieksekusihttps://economy.okezone.com/read/2023/10/24/320/2907063/cerita-jokowi-bangun-mrt-setelah-26-tahun-tak-dieksekusiSelasa 24 Oktober 2023 10:25 WIBRaka Dwi NoviantoPresiden Jokowi Soal Pembangunan MRT (Foto: YouTube/Setpres)https://img.okezone.com/content/2023/10/24/320/2907063/cerita-jokowi-bangun-mrt-setelah-26-tahun-tak-dieksekusi-kgwoBNWS7i.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8yMC8xLzE3MjQ5MC81L3g4b3l2a2U=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan pembangunan Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT) sudah direncanakan sejak 26 tahun yang lalu. Menurutnya alasan MRT tidak langsung dibangun, karena saat itu dalam perhitungannya selalu rugi. BACA JUGA: Presiden Jokowi Sebut Dunia Sekarang Makin Tak Jelas, Ada Apa? "Saya berikan contoh misalnya pembangunan MRT rencananya sudah ada 26 tahun yang lalu waktu saya gubernur saat itu. 26 tahun rencana itu ada tapi tidak dieksekusi memang ada problemnya, di kalkulasi di hitung selalu rugi. Kesimpulan rugi gak berani meneruskan. Itung lagi kesimpulan rugi," kata Jokowi dalam forum investasi di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023). Menurutnya, keputusan untuk membangun MRT bukan menjadi keputusan ekonomi tetapi politik. Sebab, katanya, jika tidak diputuskan secara politik maka pembangunan MRT tidak akan pernah terjadi. BACA JUGA: Rupiah Anjlok Dekati Rp16.000/USD, Sri Mulyani Lapor ke Jokowi "Bapak ibu sekalian memutuskan seperti itu itu adalah keputusan politik bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Di itung untung ruginya boleh tetapi itu diitung kemudian selalu rugi itu terus apakah kita tidak akan bangun yang namanya MRT," kata Jokowi."LRT juga sama seperti itu hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana, dari anggaran apa, dari income apa itu yang harus dicari," sambungnya. Jokowi pun menemukan cara agar bisa menutupi kerugian usai pembangunan MRT yakni dengan electronic road pricing (ERP). Dirinya menekankan bahwa pembangunan MRT merupakan kewajiban karena menyangkut pelayanan publik. "Akhirnya ketemu ditutup dari ERP ditutup dari electronik Road Pricing ketemu yasudah diputuskan saat itu saya putuskan. Dan itu adalah keputusan politik bahwa APBN atau APBD sekarang masih disuntik 800 miliar itu adalah memang kewajiban memang itu pelayanan bukan perusahaan untung dan rugi," ungkapnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8yMC8xLzE3MjQ5MC81L3g4b3l2a2U=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan pembangunan Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT) sudah direncanakan sejak 26 tahun yang lalu. Menurutnya alasan MRT tidak langsung dibangun, karena saat itu dalam perhitungannya selalu rugi. BACA JUGA: Presiden Jokowi Sebut Dunia Sekarang Makin Tak Jelas, Ada Apa? "Saya berikan contoh misalnya pembangunan MRT rencananya sudah ada 26 tahun yang lalu waktu saya gubernur saat itu. 26 tahun rencana itu ada tapi tidak dieksekusi memang ada problemnya, di kalkulasi di hitung selalu rugi. Kesimpulan rugi gak berani meneruskan. Itung lagi kesimpulan rugi," kata Jokowi dalam forum investasi di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023). Menurutnya, keputusan untuk membangun MRT bukan menjadi keputusan ekonomi tetapi politik. Sebab, katanya, jika tidak diputuskan secara politik maka pembangunan MRT tidak akan pernah terjadi. BACA JUGA: Rupiah Anjlok Dekati Rp16.000/USD, Sri Mulyani Lapor ke Jokowi "Bapak ibu sekalian memutuskan seperti itu itu adalah keputusan politik bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Di itung untung ruginya boleh tetapi itu diitung kemudian selalu rugi itu terus apakah kita tidak akan bangun yang namanya MRT," kata Jokowi."LRT juga sama seperti itu hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana, dari anggaran apa, dari income apa itu yang harus dicari," sambungnya. Jokowi pun menemukan cara agar bisa menutupi kerugian usai pembangunan MRT yakni dengan electronic road pricing (ERP). Dirinya menekankan bahwa pembangunan MRT merupakan kewajiban karena menyangkut pelayanan publik. "Akhirnya ketemu ditutup dari ERP ditutup dari electronik Road Pricing ketemu yasudah diputuskan saat itu saya putuskan. Dan itu adalah keputusan politik bahwa APBN atau APBD sekarang masih disuntik 800 miliar itu adalah memang kewajiban memang itu pelayanan bukan perusahaan untung dan rugi," ungkapnya.