Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan negara adalah pajak yang harus dipermudah.https://economy.okezone.com/read/2023/10/24/320/2907259/singgung-tax-ratio-rendah-ganjar-pranowo-tidak-boleh-menakutkan-wajib-pajakidhttps://economy.okezone.com/read/2023/10/24/320/2907259/singgung-tax-ratio-rendah-ganjar-pranowo-tidak-boleh-menakutkan-wajib-pajakhttps://economy.okezone.com/read/2023/10/24/320/2907259/singgung-tax-ratio-rendah-ganjar-pranowo-tidak-boleh-menakutkan-wajib-pajakSelasa 24 Oktober 2023 14:09 WIBAnggie AriestaGanjar Pranowo bahas soal tax ratio rendah. (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/10/24/320/2907259/singgung-tax-ratio-rendah-ganjar-pranowo-tidak-boleh-menakutkan-wajib-pajak-NnnRLPcLet.jpgSinggung {Tax Ratio} Rendah, Ganjar Pranowo: Tidak Boleh Menakutkan Wajib Pajak JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) sekaligus Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan negara adalah pajak yang harus dipermudah. Ganjar menyinggung tax ratio Indonesia juga masih terlalu lemah. BACA JUGA: Ganjar Pranowo Ungkap Skenario Transisi Energi hingga Industri Kesehatan Menurutnya, penting bagi pemerintah memiliki dashboard khusus pendapatan negara dan mengingatkan bahwa pemerintah juga tidak boleh menakut-nakuti wajib pajak. “Jadi ini sesuatu yang menurut saya hari ini menjadi perhatian bersama, dan tidak boleh menakutkan wajib pajak,” ungkap Ganjar dalam acara US-Indonesia Investment Summit, Selasa (24/10/2023).  BACA JUGA: Ganjar Yakin Jokowi Tak Biarkan Gibran Pakai Fasilitas Negara pada Pilpres 2024 “Orang mau bayar pajak kadang-kadang sulit, takut dan semuanya menjadi rumit, kenapa tidak kita permudah," imbuhnya. Selain pajak, Ganjar menekankan potensi pendapatan negara juga bisa didapatkan dari segi bisnis, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari perusahaan nasional atau asing.  BACA JUGA: Ngobrol Bareng Seniman dan Gen Z, Ganjar-Mahfud Ajak Santai Hadapi Dinamika Politik “Masih banyak sekali potensi pendapatan kita, umpamanya dari segi bisnis kita, BUMN, perusahaan, dan sebagainya,” kata Ganjar. Lebih lanjut, Bacapres itu menegaskan kuncinya adalah melakukan penertiban hal yang ilegal, meningkatkan nilai anti korupsi, hingga meningkatkan pendekatan hukum. “Terus kemudian yang ilegal-ilegal itu dilegalkan dalam arti ditertibkan, sehingga satu, nilai anti korupsi mesti tinggi, integritas mesti tinggi, pendekatan hukum mesti tinggi. Sehingga kalau itu dirasakan rasanya bisa," tutupnya.Singgung {Tax Ratio} Rendah, Ganjar Pranowo: Tidak Boleh Menakutkan Wajib Pajak JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) sekaligus Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan negara adalah pajak yang harus dipermudah. Ganjar menyinggung tax ratio Indonesia juga masih terlalu lemah. BACA JUGA: Ganjar Pranowo Ungkap Skenario Transisi Energi hingga Industri Kesehatan Menurutnya, penting bagi pemerintah memiliki dashboard khusus pendapatan negara dan mengingatkan bahwa pemerintah juga tidak boleh menakut-nakuti wajib pajak. “Jadi ini sesuatu yang menurut saya hari ini menjadi perhatian bersama, dan tidak boleh menakutkan wajib pajak,” ungkap Ganjar dalam acara US-Indonesia Investment Summit, Selasa (24/10/2023).  BACA JUGA: Ganjar Yakin Jokowi Tak Biarkan Gibran Pakai Fasilitas Negara pada Pilpres 2024 “Orang mau bayar pajak kadang-kadang sulit, takut dan semuanya menjadi rumit, kenapa tidak kita permudah," imbuhnya. Selain pajak, Ganjar menekankan potensi pendapatan negara juga bisa didapatkan dari segi bisnis, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari perusahaan nasional atau asing.  BACA JUGA: Ngobrol Bareng Seniman dan Gen Z, Ganjar-Mahfud Ajak Santai Hadapi Dinamika Politik “Masih banyak sekali potensi pendapatan kita, umpamanya dari segi bisnis kita, BUMN, perusahaan, dan sebagainya,” kata Ganjar. Lebih lanjut, Bacapres itu menegaskan kuncinya adalah melakukan penertiban hal yang ilegal, meningkatkan nilai anti korupsi, hingga meningkatkan pendekatan hukum. “Terus kemudian yang ilegal-ilegal itu dilegalkan dalam arti ditertibkan, sehingga satu, nilai anti korupsi mesti tinggi, integritas mesti tinggi, pendekatan hukum mesti tinggi. Sehingga kalau itu dirasakan rasanya bisa," tutupnya.