Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merumuskan insentif baru karena mahalnya beberapa harga pangan salah satunya beras.https://economy.okezone.com/read/2023/10/24/320/2907292/harga-beras-mahal-sri-mulyani-siapkan-anggaran-baru-untuk-bltidhttps://economy.okezone.com/read/2023/10/24/320/2907292/harga-beras-mahal-sri-mulyani-siapkan-anggaran-baru-untuk-blthttps://economy.okezone.com/read/2023/10/24/320/2907292/harga-beras-mahal-sri-mulyani-siapkan-anggaran-baru-untuk-bltSelasa 24 Oktober 2023 14:47 WIBSuparjo RamalanHarga beras mahal, Sri Mulyani siapkan insentif (Foto: Kemenkeu)https://img.okezone.com/content/2023/10/24/320/2907292/harga-beras-mahal-sri-mulyani-siapkan-anggaran-baru-untuk-blt-7S6XpnjUiU.jpg JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merumuskan insentif baru karena mahalnya beberapa harga pangan salah satunya beras. Kebijakan tersebut masih dalam tahap penggodokan. Salah satu komoditas yang dimaksud adalah beras, yang saat ini masih mencatatkan harga di kisaran Rp14.970 per kilogram (kg) untuk premium dan Rp13.190 per kg untuk medium (data Panel Harga Badan Pangan). BACA JUGA: Pemuda Perindo Minta Pemerintah Segera Stabilkan Harga Beras Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan kebijakan insentif baru. Meski tidak merinci secara spesifik, dia mengaku kebijakan itu berkaitan dengan menjaga daya beli masyarakat. BACA JUGA: Harga Beras di Jakarta Turun, Partai Perindo Apresiasi Upaya Pemprov DKI "Ini sedang kita siapkan, nanti kita tunggu aja pengumumannya, tapi memang kita melihat risiko dengan harga beras yang masih tinggi, kita sudah melakukan impor beras, kita memastikan suplainya ada," ujar Febrio saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023). Menurutnya, aturan insentif baru masuk dalam paket atau kerangka kebijakan ekonomi makro tahun ini. Sehingga hal itu akan direalisasikan secepatnya."Nanti kita tunggu saja kebijakan lebih spesifiknya, ini gak lama lagi," bebernya. Ihwal kemampuan fiskal atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, Febrio menyebut mampu dialokasikan untuk program subsidi dan insentif pemerintah. Pasalnya, otoritas mendesain APBN yang fleksibel. "Desain APBN setiap tahunnya untuk, satu memastikan bahwa belanja yang wajib sudah kita lakukan, 20 persen untuk pendidikan itu pasti. Kesehatan malah kita perkuat, kemarin malam di atas 5 persen untuk APBN 2024-nya," papar dia. JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merumuskan insentif baru karena mahalnya beberapa harga pangan salah satunya beras. Kebijakan tersebut masih dalam tahap penggodokan. Salah satu komoditas yang dimaksud adalah beras, yang saat ini masih mencatatkan harga di kisaran Rp14.970 per kilogram (kg) untuk premium dan Rp13.190 per kg untuk medium (data Panel Harga Badan Pangan). BACA JUGA: Pemuda Perindo Minta Pemerintah Segera Stabilkan Harga Beras Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan kebijakan insentif baru. Meski tidak merinci secara spesifik, dia mengaku kebijakan itu berkaitan dengan menjaga daya beli masyarakat. BACA JUGA: Harga Beras di Jakarta Turun, Partai Perindo Apresiasi Upaya Pemprov DKI "Ini sedang kita siapkan, nanti kita tunggu aja pengumumannya, tapi memang kita melihat risiko dengan harga beras yang masih tinggi, kita sudah melakukan impor beras, kita memastikan suplainya ada," ujar Febrio saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023). Menurutnya, aturan insentif baru masuk dalam paket atau kerangka kebijakan ekonomi makro tahun ini. Sehingga hal itu akan direalisasikan secepatnya."Nanti kita tunggu saja kebijakan lebih spesifiknya, ini gak lama lagi," bebernya. Ihwal kemampuan fiskal atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, Febrio menyebut mampu dialokasikan untuk program subsidi dan insentif pemerintah. Pasalnya, otoritas mendesain APBN yang fleksibel. "Desain APBN setiap tahunnya untuk, satu memastikan bahwa belanja yang wajib sudah kita lakukan, 20 persen untuk pendidikan itu pasti. Kesehatan malah kita perkuat, kemarin malam di atas 5 persen untuk APBN 2024-nya," papar dia.