Jokowi meminta jajarannya jajaran terkait untuk melanjutkan pelaksanaan program bantuan pangan berupa beras.https://economy.okezone.com/read/2023/10/24/320/2907465/salurkan-blt-hingga-bansos-pangan-jokowi-ingin-pakai-data-regsosekidhttps://economy.okezone.com/read/2023/10/24/320/2907465/salurkan-blt-hingga-bansos-pangan-jokowi-ingin-pakai-data-regsosekhttps://economy.okezone.com/read/2023/10/24/320/2907465/salurkan-blt-hingga-bansos-pangan-jokowi-ingin-pakai-data-regsosekSelasa 24 Oktober 2023 17:40 WIBRaka Dwi NoviantoPresiden Jokowi bicara soal salurkan bansos dan BLT (Foto: Setkab)https://img.okezone.com/content/2023/10/24/320/2907465/salurkan-blt-hingga-bansos-pangan-jokowi-ingin-pakai-data-regsosek-XpmKN2p6GN.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8yNC80LzE3MjY1NS81L3g4cDF5NnQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya jajaran terkait untuk melanjutkan pelaksanaan program bantuan pangan berupa beras hingga bulan Desember mendatang. Jokowi juga menginstruksikan jajaran menggunakan data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) secara optimal dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat. BACA JUGA: Jokowi Bakal Cairkan BLT Beras Rp200.000 per Bulan "Mulai bantuan sosial reguler, PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) dan subsidi, jaminan sosial, kemudian juga ini akan terus menggunakan data yang ada. Demikian pula untuk pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan padat karya, UMKM, dan SDM, dan juga dalam konvergensi sosial," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada awak media usai rapat di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/10/2023). Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) yang akan disusun oleh para pemangku data, di antaranya Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). BACA JUGA: Jokowi Bebaskan PPN Rumah di Bawah Rp2 Miliar hingga Juni 2024 Nantinya data yang dihasilkan oleh Regsosek akan terus diperbarui untuk digunakan dalam program perlindungan sosial.Selain itu, pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan untuk menanggung PPN pembelian rumah atau properti dibawah Rp2 miliar. "Dan ini akan berlaku PPN-nya 100 persen ditanggung pemerintah sampai dengan bulan Juni tahun depan, sesudah bulan Juni nanti 50 persen ditanggung pemerintah," ucap Airlangga. Sedangkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga akan memberikan bantuan administratif. Menurut Airlangga, biaya bantuan administrasi termasuk BPHTB dan yang lainnya adalah sekitar Rp13,3 juta. "Dan pemerintah akan berkontribusi sebesar Rp4 juta dan ini sampai dengan tahun 2024," kata Airlangga.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8yNC80LzE3MjY1NS81L3g4cDF5NnQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya jajaran terkait untuk melanjutkan pelaksanaan program bantuan pangan berupa beras hingga bulan Desember mendatang. Jokowi juga menginstruksikan jajaran menggunakan data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) secara optimal dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat. BACA JUGA: Jokowi Bakal Cairkan BLT Beras Rp200.000 per Bulan "Mulai bantuan sosial reguler, PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) dan subsidi, jaminan sosial, kemudian juga ini akan terus menggunakan data yang ada. Demikian pula untuk pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan padat karya, UMKM, dan SDM, dan juga dalam konvergensi sosial," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada awak media usai rapat di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/10/2023). Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) yang akan disusun oleh para pemangku data, di antaranya Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). BACA JUGA: Jokowi Bebaskan PPN Rumah di Bawah Rp2 Miliar hingga Juni 2024 Nantinya data yang dihasilkan oleh Regsosek akan terus diperbarui untuk digunakan dalam program perlindungan sosial.Selain itu, pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan untuk menanggung PPN pembelian rumah atau properti dibawah Rp2 miliar. "Dan ini akan berlaku PPN-nya 100 persen ditanggung pemerintah sampai dengan bulan Juni tahun depan, sesudah bulan Juni nanti 50 persen ditanggung pemerintah," ucap Airlangga. Sedangkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga akan memberikan bantuan administratif. Menurut Airlangga, biaya bantuan administrasi termasuk BPHTB dan yang lainnya adalah sekitar Rp13,3 juta. "Dan pemerintah akan berkontribusi sebesar Rp4 juta dan ini sampai dengan tahun 2024," kata Airlangga.