DEN menyatakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo.https://economy.okezone.com/read/2023/11/02/320/2913450/pembangunan-pltn-masih-tunggu-arahan-jokowiidhttps://economy.okezone.com/read/2023/11/02/320/2913450/pembangunan-pltn-masih-tunggu-arahan-jokowihttps://economy.okezone.com/read/2023/11/02/320/2913450/pembangunan-pltn-masih-tunggu-arahan-jokowiKamis 02 November 2023 21:25 WIBAtikah UmiyaniPembangunan PLTN Tunggu Arahan Presiden Jokowi (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/11/02/320/2913450/pembangunan-pltn-masih-tunggu-arahan-jokowi-o2wsjSboSv.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8wMS8xLzE3MzA1MC81L3g4cDkyMTQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo. "Kami DEN sedang mempersiapkan surat ke Presiden selaku Ketua DEN untuk mendapatkan arahan pembangunan nuklir ini," ujar Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (2/11/2023). BACA JUGA: Bangun Kantor BPJS Ketenagakerjaan di IKN, Jokowi: Lengkapi Fasilitas Pelayanan Masyarakat Adapun saat ini, pembangunan PLTN masih terkendala di regulasi. Walaupun Peraturan Pemerintah (PP) sudah ada, namun masih menunggu regulasi yang lainnya. "PP yang lain itu regulasinya sudah diterbitkan, sehingga untuk melaksanakan secara pararel kita menyiapkan studi, menyiapkan laboratoriumnya, lahannya. Sosialisasinya juga menunggu arahan Bapak Presiden," jelas Djoko. BACA JUGA: Jokowi Groundbreaking PLTS 50 Mw di IKN Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Dewan Energi Nasional (DEN) tengah merevisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) untuk mengejar target emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, dalam revisi KEN tersebut akan disusun strategi-strategi akselerasi pencapaian net zero emission (NZE) yang tidak menggangu pembangunan yang sedang berjalan. "Revisi KEN untuk menjawab dan menyusun langkah apa yang diperlukan sehingga target NZE bisa kita lakukan bersama dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip bahwa [revisi KEN] tidak mengganggu pembangunan yang sekarang sedang berjalan," jelas Dadan beberapa waktu lalu.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8wMS8xLzE3MzA1MC81L3g4cDkyMTQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo. "Kami DEN sedang mempersiapkan surat ke Presiden selaku Ketua DEN untuk mendapatkan arahan pembangunan nuklir ini," ujar Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (2/11/2023). BACA JUGA: Bangun Kantor BPJS Ketenagakerjaan di IKN, Jokowi: Lengkapi Fasilitas Pelayanan Masyarakat Adapun saat ini, pembangunan PLTN masih terkendala di regulasi. Walaupun Peraturan Pemerintah (PP) sudah ada, namun masih menunggu regulasi yang lainnya. "PP yang lain itu regulasinya sudah diterbitkan, sehingga untuk melaksanakan secara pararel kita menyiapkan studi, menyiapkan laboratoriumnya, lahannya. Sosialisasinya juga menunggu arahan Bapak Presiden," jelas Djoko. BACA JUGA: Jokowi Groundbreaking PLTS 50 Mw di IKN Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Dewan Energi Nasional (DEN) tengah merevisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) untuk mengejar target emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, dalam revisi KEN tersebut akan disusun strategi-strategi akselerasi pencapaian net zero emission (NZE) yang tidak menggangu pembangunan yang sedang berjalan. "Revisi KEN untuk menjawab dan menyusun langkah apa yang diperlukan sehingga target NZE bisa kita lakukan bersama dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip bahwa [revisi KEN] tidak mengganggu pembangunan yang sekarang sedang berjalan," jelas Dadan beberapa waktu lalu.