3 juta produk dalam negeri Indonesia sudah memiliki sertifikat halal.https://economy.okezone.com/read/2023/11/14/320/2920234/3-juta-produk-dalam-negeri-sudah-bersertifikat-halalidhttps://economy.okezone.com/read/2023/11/14/320/2920234/3-juta-produk-dalam-negeri-sudah-bersertifikat-halalhttps://economy.okezone.com/read/2023/11/14/320/2920234/3-juta-produk-dalam-negeri-sudah-bersertifikat-halalSelasa 14 November 2023 16:20 WIBSuparjo Ramalan3 juta produk dalam negeri sudah halal (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2023/11/14/320/2920234/3-juta-produk-dalam-negeri-sudah-bersertifikat-halal-cKfZBUOw6S.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8xNy80LzE3MDczNS81L3g4bzRpMnQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – 3 juta produk dalam negeri Indonesia sudah memiliki sertifikat halal. Namun realisasi ini masih jauh dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi yakni 10 juta produk, Kepala Lembaga Pemeriksa Halal PT Surveyor Indonesia (Persero) atau LPHSI, Afrinal mengatakan, masih ada 6.939.567 sertifikat halal yang harus direalisasikan pada akhir 2023 dan tahun depan. BACA JUGA: Ko Apex Isyaratkan Hubungannya dengan Dinar Candy Sudah Halal “Dari data BPJPH sekitar 3.066.344 (realisasi sertifikat halal produk), jadi PR (pekerjaan rumah) kita semua itu 7 juta lagi,” ujar Afrinal saat ditemui di gedung Surveyor Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (14/11/2023). Senada, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Siti Aminah menyebut, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi produsen halal di dunia pada 2024. Sehingga, 10 juta produk bersertifikat halal harus direalisasikan. BACA JUGA: 3 Kuliner Halal di Bali, Provinsi yang Dikunjungi Calon Presiden Ganjar Pranowo "Dalam ratas (ratas terbatas) bapak presiden meminta tahun depan harus 10 juta. Bapak Wapres (Wakil Presiden juga ingin kita menjadi produsen halal, saat ini kita masih konsumen," bebernya. Untuk mencapai target pemerintah, BPJPH pun meminta bantuan dari kementerian dan lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah daerah (pemda). Siti memandang dukungan itu diperlukan mengingat keterbatasan anggaran BPJPH dalam melakukan proses sertifikat halal. Bantuan perusahaan pelat merah misalnya dapat memfasilitasi sertifikasi halal untuk UMKM, seperti catering hingga rumah makan. Menurutnya dukungan BUMN akan meringankan beban BPJPH dalam merealisasikan target Jokowi. "Kami hanya sanggup berikan bantuan sebanyak Rp 230 miliar, satu pelaku usaha itu Rp 230.000, kali 1 juta pelaku usaha berarti Rp 230 miliar, itu kesanggupan kami. Kami butuh bantuan dari kementerian dan lembaga, BUMN, dan juga dinas setempat," ucap dia. BPJPH sendiri menargetkan memberikan sertifikasi halal kepada 1 juta produk. Siti menyampaikan realisasi akan lebih tinggi mengingat sudah ada 1,4 juta produk yang mendaftar, yang mana 950.000 produk telah mendapatkan sertifikasi halal. Akselerasi sertifikasi halal menjadi keharusan lantaran akan banyak produk luar dengan sertifikasi halal masuk ke Indonesia pada tahun depan. Siti menyampaikan terdapat 115 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dari berbagai negara yang mengajukan kerja sama dengan BPJPH. "Artinya produk mereka ingin masuk. Pada 18 November nanti kami ada MoU atau MRA dengan sembilan LPH dari Korea Selatan, Thailand, Taiwan, hingga AS," sambungnya. Siti menyampaikan BPJPH tidak bisa melarang produk luar negeri yang telah memiliki sertifikasi halal masuk ke Indonesia. Namun, BPJPH akan menerapkan standar tinggi dan ketat terhadap proses pengajuan sertifikasi halal produk luar negeri. "Kita ada aturan yang lumayan ketat bagi negara lain yang mau masuk itu agar jangan sampai pelaku usaha, terutama UMKM tergerus dengan masuknya itu," lanjutnya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8xNy80LzE3MDczNS81L3g4bzRpMnQ=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA – 3 juta produk dalam negeri Indonesia sudah memiliki sertifikat halal. Namun realisasi ini masih jauh dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi yakni 10 juta produk, Kepala Lembaga Pemeriksa Halal PT Surveyor Indonesia (Persero) atau LPHSI, Afrinal mengatakan, masih ada 6.939.567 sertifikat halal yang harus direalisasikan pada akhir 2023 dan tahun depan. BACA JUGA: Ko Apex Isyaratkan Hubungannya dengan Dinar Candy Sudah Halal “Dari data BPJPH sekitar 3.066.344 (realisasi sertifikat halal produk), jadi PR (pekerjaan rumah) kita semua itu 7 juta lagi,” ujar Afrinal saat ditemui di gedung Surveyor Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (14/11/2023). Senada, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Siti Aminah menyebut, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi produsen halal di dunia pada 2024. Sehingga, 10 juta produk bersertifikat halal harus direalisasikan. BACA JUGA: 3 Kuliner Halal di Bali, Provinsi yang Dikunjungi Calon Presiden Ganjar Pranowo "Dalam ratas (ratas terbatas) bapak presiden meminta tahun depan harus 10 juta. Bapak Wapres (Wakil Presiden juga ingin kita menjadi produsen halal, saat ini kita masih konsumen," bebernya. Untuk mencapai target pemerintah, BPJPH pun meminta bantuan dari kementerian dan lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah daerah (pemda). Siti memandang dukungan itu diperlukan mengingat keterbatasan anggaran BPJPH dalam melakukan proses sertifikat halal. Bantuan perusahaan pelat merah misalnya dapat memfasilitasi sertifikasi halal untuk UMKM, seperti catering hingga rumah makan. Menurutnya dukungan BUMN akan meringankan beban BPJPH dalam merealisasikan target Jokowi. "Kami hanya sanggup berikan bantuan sebanyak Rp 230 miliar, satu pelaku usaha itu Rp 230.000, kali 1 juta pelaku usaha berarti Rp 230 miliar, itu kesanggupan kami. Kami butuh bantuan dari kementerian dan lembaga, BUMN, dan juga dinas setempat," ucap dia. BPJPH sendiri menargetkan memberikan sertifikasi halal kepada 1 juta produk. Siti menyampaikan realisasi akan lebih tinggi mengingat sudah ada 1,4 juta produk yang mendaftar, yang mana 950.000 produk telah mendapatkan sertifikasi halal. Akselerasi sertifikasi halal menjadi keharusan lantaran akan banyak produk luar dengan sertifikasi halal masuk ke Indonesia pada tahun depan. Siti menyampaikan terdapat 115 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dari berbagai negara yang mengajukan kerja sama dengan BPJPH. "Artinya produk mereka ingin masuk. Pada 18 November nanti kami ada MoU atau MRA dengan sembilan LPH dari Korea Selatan, Thailand, Taiwan, hingga AS," sambungnya. Siti menyampaikan BPJPH tidak bisa melarang produk luar negeri yang telah memiliki sertifikasi halal masuk ke Indonesia. Namun, BPJPH akan menerapkan standar tinggi dan ketat terhadap proses pengajuan sertifikasi halal produk luar negeri. "Kita ada aturan yang lumayan ketat bagi negara lain yang mau masuk itu agar jangan sampai pelaku usaha, terutama UMKM tergerus dengan masuknya itu," lanjutnya.