Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan baru yang mengatur besaran bunga serta denda keterlambatan pada pinjol.https://economy.okezone.com/read/2023/11/15/320/2920629/aturan-terbaru-bunga-pinjol-hingga-denda-telat-bayar-utang-ini-rinciannyaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/11/15/320/2920629/aturan-terbaru-bunga-pinjol-hingga-denda-telat-bayar-utang-ini-rinciannyahttps://economy.okezone.com/read/2023/11/15/320/2920629/aturan-terbaru-bunga-pinjol-hingga-denda-telat-bayar-utang-ini-rinciannyaRabu 15 November 2023 09:40 WIBCahya Puteri Abdi RabbiOJK terbitkan aturan bunga pinjol (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/11/15/320/2920629/aturan-terbaru-bunga-pinjol-hingga-denda-telat-bayar-utang-ini-rinciannya-GEV8JBaA7P.jpg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8yMC8xLzE3MjQ3Mi81L3g4b3lyMHU=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan baru yang mengatur besaran bunga serta denda keterlambatan pada platform peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol). Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/ 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. BACA JUGA: Terlilit Pinjol Rp100 Juta, Ini Kronologi Ibu di Depok Jual Anaknya untuk Kawin Kontrak dengan WNA Mesir Dalam aturan tersebut, bunga pinjaman sudah menjadi satu dengan biaya layanan atau disebut dengan manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil, biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud, serta biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak. “Untuk melindungi kepentingan konsumen, OJK juga mengatur bahwa seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan tidak dapat melebihi 100% dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan,” tulis OJK dalam unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (14/11/2023). BACA JUGA: Data Apa Saja yang Bisa Diambil Pinjol Ilegal? Adapun, besaran manfaat ekonomi ditetapkan berdasarkan dua jenis pendanaan, yakni untuk pendanaan produktif bunga yang berlaku sebesar 0,1% per hari dari nilai pendanaan yang akan berlaku mulai 1 Januari 2024 hingga akhir Desember 2025. Kemudian, mulai 1 Januari 2026 akan berlaku bunga baru sebesar 0,067% per hari. Sementara untuk pendanaan konsumtif, yang dibatasi untuk tenor pendanaan jangka pendek kurang dari satu tahun sebesar 0,3% per hari, yang berlaku selama satu tahun sejak 1 Januari 2024. Lalu, sebesar 0,2% per hari yang berlaku selama satu tahun sejak 1 Januari 2025, serta sebesar 0,1% per hari yang berlaku sejak 1 Januari 2026. Di samping itu, OJK juga mengatur batas maksimum denda keterlambatan, di mana untuk pendanaan produktif, yaitu sebesar 0,1% per hari yang berlaku selama dua tahun sejak 1 Januari 2024 dan sebesar 0,067% per hari yang berlaku sejak 1 Januari 2026. Sedangkan, untuk pendanaan konsumtif yang dilakukan secara bertahap yaitu sebesar 0,3% per hari yang berlaku selama satu tahun sejak 1 Januari 2024, kemudian sebesar 0,2% per hari yang berlaku selama satu tahun sejak 1 Januari 2025, dan sebesar 0,1% per hari yang berlaku sejak 1 Januari 2026.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMC8yMC8xLzE3MjQ3Mi81L3g4b3lyMHU=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan baru yang mengatur besaran bunga serta denda keterlambatan pada platform peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol). Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/ 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. BACA JUGA: Terlilit Pinjol Rp100 Juta, Ini Kronologi Ibu di Depok Jual Anaknya untuk Kawin Kontrak dengan WNA Mesir Dalam aturan tersebut, bunga pinjaman sudah menjadi satu dengan biaya layanan atau disebut dengan manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil, biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud, serta biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak. “Untuk melindungi kepentingan konsumen, OJK juga mengatur bahwa seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan tidak dapat melebihi 100% dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan,” tulis OJK dalam unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (14/11/2023). BACA JUGA: Data Apa Saja yang Bisa Diambil Pinjol Ilegal? Adapun, besaran manfaat ekonomi ditetapkan berdasarkan dua jenis pendanaan, yakni untuk pendanaan produktif bunga yang berlaku sebesar 0,1% per hari dari nilai pendanaan yang akan berlaku mulai 1 Januari 2024 hingga akhir Desember 2025. Kemudian, mulai 1 Januari 2026 akan berlaku bunga baru sebesar 0,067% per hari. Sementara untuk pendanaan konsumtif, yang dibatasi untuk tenor pendanaan jangka pendek kurang dari satu tahun sebesar 0,3% per hari, yang berlaku selama satu tahun sejak 1 Januari 2024. Lalu, sebesar 0,2% per hari yang berlaku selama satu tahun sejak 1 Januari 2025, serta sebesar 0,1% per hari yang berlaku sejak 1 Januari 2026. Di samping itu, OJK juga mengatur batas maksimum denda keterlambatan, di mana untuk pendanaan produktif, yaitu sebesar 0,1% per hari yang berlaku selama dua tahun sejak 1 Januari 2024 dan sebesar 0,067% per hari yang berlaku sejak 1 Januari 2026. Sedangkan, untuk pendanaan konsumtif yang dilakukan secara bertahap yaitu sebesar 0,3% per hari yang berlaku selama satu tahun sejak 1 Januari 2024, kemudian sebesar 0,2% per hari yang berlaku selama satu tahun sejak 1 Januari 2025, dan sebesar 0,1% per hari yang berlaku sejak 1 Januari 2026.