Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan bahwa penerapan pajak karbon antar negara harus segera dilakukan.https://economy.okezone.com/read/2023/11/20/320/2923972/menteri-esdm-minta-pajak-karbon-segera-diterapkanidhttps://economy.okezone.com/read/2023/11/20/320/2923972/menteri-esdm-minta-pajak-karbon-segera-diterapkanhttps://economy.okezone.com/read/2023/11/20/320/2923972/menteri-esdm-minta-pajak-karbon-segera-diterapkanSenin 20 November 2023 18:53 WIBAtikah UmiyaniMenteri ESDM Arifin Tasrif minta pajak karbon diterapkan. (Foto: MPI)https://img.okezone.com/content/2023/11/20/320/2923972/menteri-esdm-minta-pajak-karbon-segera-diterapkan-6NYtRMmXc3.JPG  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8yNi8xLzE3MTIxNi81L3g4b2JwZ3g=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan bahwa penerapan pajak karbon antar negara harus segera dilakukan. Hal itu mengingat carbon border adjustment mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa pada 2026 mendatang diterapkan.  BACA JUGA: Bahas Soal Pasokan Kredit Karbon, Ini Kata Pertamina Geothermal Energy "Kami ingin mengingatkan kembali bahwa mekanisme cross border karbon akan efektif pada tahun 2026. Jadi ini harus bisa diantisipasi bagaimana pajak karbon cross border itu dilakukan kalo kita ga siap," katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (20/11/2023). Arifin menyebut dengan diterapkannya cross border carbon mechanism itu maka semua produk baik dari luar dan dalam negeri akan dikenakan pajak karbon.  BACA JUGA: RI Punya Potensi Besar Jadi Pusat Perdagangan Karbon Dunia "Jangan sampai produk-produk industri kita terbebani oleh pajak karbon sehingga kita tidak kompetitif jadi mahal, dan ini akan memberikan tekanan terhadap industri di dalam negeri," tegasnya. Lebih lanjut, Arifin menjelaskan kalau pajak karbon yang rencananya akan ditetapkan pada 2026 itu dapat memberikan potensi atau dampak positif kepada Indonesia.  BACA JUGA: Potensi Sangat Besar, OJK Catat Transaksi Bursa Karbon Rp29,4 Miliar "Ya kita bisa dikenakan pajak karbon barang-barang kita, dan kita juga bisa ngenain orang lain pajak karbon. Dan kita juga bisa dikenakan pajak karbon," pungkasnya.  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8wOS8yNi8xLzE3MTIxNi81L3g4b2JwZ3g=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan bahwa penerapan pajak karbon antar negara harus segera dilakukan. Hal itu mengingat carbon border adjustment mechanism (CBAM) oleh Uni Eropa pada 2026 mendatang diterapkan.  BACA JUGA: Bahas Soal Pasokan Kredit Karbon, Ini Kata Pertamina Geothermal Energy "Kami ingin mengingatkan kembali bahwa mekanisme cross border karbon akan efektif pada tahun 2026. Jadi ini harus bisa diantisipasi bagaimana pajak karbon cross border itu dilakukan kalo kita ga siap," katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (20/11/2023). Arifin menyebut dengan diterapkannya cross border carbon mechanism itu maka semua produk baik dari luar dan dalam negeri akan dikenakan pajak karbon.  BACA JUGA: RI Punya Potensi Besar Jadi Pusat Perdagangan Karbon Dunia "Jangan sampai produk-produk industri kita terbebani oleh pajak karbon sehingga kita tidak kompetitif jadi mahal, dan ini akan memberikan tekanan terhadap industri di dalam negeri," tegasnya. Lebih lanjut, Arifin menjelaskan kalau pajak karbon yang rencananya akan ditetapkan pada 2026 itu dapat memberikan potensi atau dampak positif kepada Indonesia.  BACA JUGA: Potensi Sangat Besar, OJK Catat Transaksi Bursa Karbon Rp29,4 Miliar "Ya kita bisa dikenakan pajak karbon barang-barang kita, dan kita juga bisa ngenain orang lain pajak karbon. Dan kita juga bisa dikenakan pajak karbon," pungkasnya.