Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp3.456.874 (Rp3,45 juta).https://economy.okezone.com/read/2023/11/22/320/2924892/pemprov-sumsel-tetapkan-ump-2024-naik-jadi-rp3-45-jutaidhttps://economy.okezone.com/read/2023/11/22/320/2924892/pemprov-sumsel-tetapkan-ump-2024-naik-jadi-rp3-45-jutahttps://economy.okezone.com/read/2023/11/22/320/2924892/pemprov-sumsel-tetapkan-ump-2024-naik-jadi-rp3-45-jutaRabu 22 November 2023 07:50 WIBArfiahPemprov Sumsel tetapkan UMP naik (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2023/11/22/320/2924892/pemprov-sumsel-tetapkan-ump-2024-naik-jadi-rp3-45-juta-GhCpKf18qG.jpeg<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8yMS8xLzE3NDAxNi81L3g4cHRnYXo=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp3.456.874 (Rp3,45 juta). Besaran UMP 2024 itu naik Rp52.629 atau 1,55% dari UMP 2022 senilai Rp3.404.177,24 (Rp3,40 juta). "Berdasarkan Surat Keputusan 889/KBTS/Disnakertrans/2023, UMP 2024 yang ditetapkan senilai Rp3,45 juta," kata Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni dilansir dari Antara, Rabu (22/11/2023). BACA JUGA: Buruh Tolak UMP Jakarta 2024 Cuma Naik Rp165 Ribu, Bakal Mogok Kerja! Dia menjelaskan surat keputusan itu berdasarkan dari hasil rapat yang dilakukan pada Senin (20/11) bersama dengan Dewan Pengupahan Sumsel. "Dalam rapat tersebut, penetapan UMP 2024 itu juga mempertimbangkan dinamika dan kondisi dari daerah Sumsel,” katanya pula. BACA JUGA: Tolak Kenaikan UMP DKI Rp165 Ribu, Buruh Siapkan Mogok Nasional Fatoni mengatakan UMP itu berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun, serta bagi perusahaan yang mengupah pekerjanya lebih tinggi daripada besaran UMP 2024 itu dilarang menurunkannya. "Namun, bagi pekerja yang masa kerjanya di atas satu tahun itu dapat disesuaikan oleh perusahaan masing-masing. Lalu, bagi perusahaan besaran upahnya itu lebih tinggi dilarang untuk menurunkan," ucapnya. Terkait dengan adanya para pekerja yang tidak setuju, ia menjelaskan jika para pekerja bukan tidak setuju dengan kenaikan UMP, melainkan pekerja mempermasalahkan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Sehingga, pihaknya akan melakukan bedah kembali terkait hal tersebut. "Terkait dengan hal ini akan kami adakan pendekatan persuasif, karena ini sudah keputusan bersama," katanya.<div class="vicon"><iframe width="100%" height="400" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMy8xMS8yMS8xLzE3NDAxNi81L3g4cHRnYXo=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp3.456.874 (Rp3,45 juta). Besaran UMP 2024 itu naik Rp52.629 atau 1,55% dari UMP 2022 senilai Rp3.404.177,24 (Rp3,40 juta). "Berdasarkan Surat Keputusan 889/KBTS/Disnakertrans/2023, UMP 2024 yang ditetapkan senilai Rp3,45 juta," kata Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni dilansir dari Antara, Rabu (22/11/2023). BACA JUGA: Buruh Tolak UMP Jakarta 2024 Cuma Naik Rp165 Ribu, Bakal Mogok Kerja! Dia menjelaskan surat keputusan itu berdasarkan dari hasil rapat yang dilakukan pada Senin (20/11) bersama dengan Dewan Pengupahan Sumsel. "Dalam rapat tersebut, penetapan UMP 2024 itu juga mempertimbangkan dinamika dan kondisi dari daerah Sumsel,” katanya pula. BACA JUGA: Tolak Kenaikan UMP DKI Rp165 Ribu, Buruh Siapkan Mogok Nasional Fatoni mengatakan UMP itu berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun, serta bagi perusahaan yang mengupah pekerjanya lebih tinggi daripada besaran UMP 2024 itu dilarang menurunkannya. "Namun, bagi pekerja yang masa kerjanya di atas satu tahun itu dapat disesuaikan oleh perusahaan masing-masing. Lalu, bagi perusahaan besaran upahnya itu lebih tinggi dilarang untuk menurunkan," ucapnya. Terkait dengan adanya para pekerja yang tidak setuju, ia menjelaskan jika para pekerja bukan tidak setuju dengan kenaikan UMP, melainkan pekerja mempermasalahkan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009. Sehingga, pihaknya akan melakukan bedah kembali terkait hal tersebut. "Terkait dengan hal ini akan kami adakan pendekatan persuasif, karena ini sudah keputusan bersama," katanya.