Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pentingnya peran penerimaan negara bukan pajak (PNBP)https://economy.okezone.com/read/2023/11/22/320/2925121/sri-mulyani-peringatkan-aset-negara-jangan-sampai-tiduridhttps://economy.okezone.com/read/2023/11/22/320/2925121/sri-mulyani-peringatkan-aset-negara-jangan-sampai-tidurhttps://economy.okezone.com/read/2023/11/22/320/2925121/sri-mulyani-peringatkan-aset-negara-jangan-sampai-tidurRabu 22 November 2023 14:11 WIBMichelle NataliaMenteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/KBUMN)https://img.okezone.com/content/2023/11/22/320/2925121/sri-mulyani-peringatkan-aset-negara-jangan-sampai-tidur-y176FM8amD.jpgJAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pentingnya peran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam keuangan negara. Terlebih, PNBP berasal dari pengelolaan aset negara dan lelang. "Sumber keuangan negara itu bukan cuma pajak, bea cukai, dan utang. Ini juga menjadi bagian edukasi publik, bahwa ada aspek belanja dan aset kekayaan negara yang ada manfaatnya bagi ekonomi Indonesia," ujar Sri, dalam Anugerah Reksa Bandha secara virtual di Jakarta, Rabu (22/11/2023). BACA JUGA: Bagaimana Aset Negara di Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke Kaltim? Dirinya pun menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan aset negara. Di 2024 mendatang, Sri menargetkan sertifikasi atas seluruh barang milik negara (BMN). "Dengan adanya sertifikasi ini, maka bagaimana kita melacak pengelolaannya akan menjadi lebih mudah," ungkap Sri. BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut Aset Negara Rp11.000 Triliun tapi Ada Gedung Kosong Dalam upaya memantau kinerja aset negara saat ini sekaligus efisiensi perawatannya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. "Bagi tiap pengguna aset di K/L jangan sampai asetnya tidur. Aset itu harus bekerja keras dan memberikan manfaat yang semaksimal mungkin, maka dari itu kita ada piloting untuk mengukur kinerja aset, termasuk asuransi untuk BMN," jelas Sri.Dari sisi tata laksana dan kelola, Kemenkeu menertibkan dengan sertifikasi BMN. Adapun sertifikasi aset-aset negara saat ini tercatat oleh DIrektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencapai 94%. "Aset tanah ditargetkan selesai di 2024. Jadi dengan adanya sertifikasi BMN ini, kita bisa paham, masyarakat juga jadi bisa tahu mana aset negara yang tercatat dalam buku keuangan pemerintah," tandas Sri.JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pentingnya peran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam keuangan negara. Terlebih, PNBP berasal dari pengelolaan aset negara dan lelang. "Sumber keuangan negara itu bukan cuma pajak, bea cukai, dan utang. Ini juga menjadi bagian edukasi publik, bahwa ada aspek belanja dan aset kekayaan negara yang ada manfaatnya bagi ekonomi Indonesia," ujar Sri, dalam Anugerah Reksa Bandha secara virtual di Jakarta, Rabu (22/11/2023). BACA JUGA: Bagaimana Aset Negara di Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke Kaltim? Dirinya pun menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan aset negara. Di 2024 mendatang, Sri menargetkan sertifikasi atas seluruh barang milik negara (BMN). "Dengan adanya sertifikasi ini, maka bagaimana kita melacak pengelolaannya akan menjadi lebih mudah," ungkap Sri. BACA JUGA: Sri Mulyani Sebut Aset Negara Rp11.000 Triliun tapi Ada Gedung Kosong Dalam upaya memantau kinerja aset negara saat ini sekaligus efisiensi perawatannya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. "Bagi tiap pengguna aset di K/L jangan sampai asetnya tidur. Aset itu harus bekerja keras dan memberikan manfaat yang semaksimal mungkin, maka dari itu kita ada piloting untuk mengukur kinerja aset, termasuk asuransi untuk BMN," jelas Sri.Dari sisi tata laksana dan kelola, Kemenkeu menertibkan dengan sertifikasi BMN. Adapun sertifikasi aset-aset negara saat ini tercatat oleh DIrektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencapai 94%. "Aset tanah ditargetkan selesai di 2024. Jadi dengan adanya sertifikasi BMN ini, kita bisa paham, masyarakat juga jadi bisa tahu mana aset negara yang tercatat dalam buku keuangan pemerintah," tandas Sri.