Buruh menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024https://economy.okezone.com/read/2023/11/22/320/2925264/buruh-bandingkan-kenaikan-ump-2024-dengan-gaji-pns-naik-8idhttps://economy.okezone.com/read/2023/11/22/320/2925264/buruh-bandingkan-kenaikan-ump-2024-dengan-gaji-pns-naik-8https://economy.okezone.com/read/2023/11/22/320/2925264/buruh-bandingkan-kenaikan-ump-2024-dengan-gaji-pns-naik-8Rabu 22 November 2023 17:11 WIBDzakwan Agung MugitsBuruh Tolak Besaran Kenaikan UMP 2024. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2023/11/22/320/2925264/buruh-bandingkan-kenaikan-ump-2024-dengan-gaji-pns-naik-8-wW47QyCT2l.jpgJAKARTA - Buruh menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024. Buruh memaksa pemerintah dan pengusaha mengkaji ulang besaran kenaikan UMP 2024 dengan cara mogok nasional. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menolak kenaikan UMP DKI Jakarta 2024 sebesar 3,6% atau menjadi Rp5.067.381 dari sebelumnya Rp4,9 juta. BACA JUGA: UMP DKI Jakarta 2024 Jadi Rp5,06 Juta, Buruh Kecewa Naiknya Kecil Banget! Oleh karena itu, buruh akan melakukan aksi mogok nasional secara massal untuk mendesak pemerintah agar berunding soal kenaikan UMP 2024. “Jadi, mogok itu tujuannya adalah memaksa pemerintah dan perusahaan untuk berunding,” tutur Said Iqbal dalam konferensi pers di Kantor Exco Partai Buruh, Jakarta, Rabu (22/11/2023). BACA JUGA: Tolak Kenaikan UMP 2024! Buruh: Prosesnya Tidak Libatkan Serikat Pekerja    Said menilai kenaikan UMP untuk buruh yakni 3,6% lebih rendah dibanding kenaikan upah para PNS, TNI/Polri sebesar 8%. Tambahnya, dia menjelaskan jika upah PNS, TNI/Polri naik, maka upah buruh swasta diharuskan lebih karena memiliki tanggung jawab membayar pajak. “Kalau PNS, TNI, Polri naik 8%, maka buruh swasta harus lebih, karena dia bayar pajak,” tegas Said.Terlebih lagi, saat ini harga beras naik menjadi 30%, lalu telur naik 30%, transportasi naik 30% dan sewa rumah naik 50%. Maka, jika hanya naik menjadi 3,6% untuk upahnya tidaklah cukup menutupi kebutuhan tersebut. Sebagai informasi, atas imbas tidak sesuainya kenaikan UMP tahun 2024, buruh akan melakukan mogok nasional secara massal. Lalu, mogok nasional itu akan diselenggarakan di antara tanggal 30 November sampai dengan 13 Desember, dengan melibatkan 5 juta buruh di 100 ribu lebih perusahaan akan berhenti operasi.JAKARTA - Buruh menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024. Buruh memaksa pemerintah dan pengusaha mengkaji ulang besaran kenaikan UMP 2024 dengan cara mogok nasional. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menolak kenaikan UMP DKI Jakarta 2024 sebesar 3,6% atau menjadi Rp5.067.381 dari sebelumnya Rp4,9 juta. BACA JUGA: UMP DKI Jakarta 2024 Jadi Rp5,06 Juta, Buruh Kecewa Naiknya Kecil Banget! Oleh karena itu, buruh akan melakukan aksi mogok nasional secara massal untuk mendesak pemerintah agar berunding soal kenaikan UMP 2024. “Jadi, mogok itu tujuannya adalah memaksa pemerintah dan perusahaan untuk berunding,” tutur Said Iqbal dalam konferensi pers di Kantor Exco Partai Buruh, Jakarta, Rabu (22/11/2023). BACA JUGA: Tolak Kenaikan UMP 2024! Buruh: Prosesnya Tidak Libatkan Serikat Pekerja    Said menilai kenaikan UMP untuk buruh yakni 3,6% lebih rendah dibanding kenaikan upah para PNS, TNI/Polri sebesar 8%. Tambahnya, dia menjelaskan jika upah PNS, TNI/Polri naik, maka upah buruh swasta diharuskan lebih karena memiliki tanggung jawab membayar pajak. “Kalau PNS, TNI, Polri naik 8%, maka buruh swasta harus lebih, karena dia bayar pajak,” tegas Said.Terlebih lagi, saat ini harga beras naik menjadi 30%, lalu telur naik 30%, transportasi naik 30% dan sewa rumah naik 50%. Maka, jika hanya naik menjadi 3,6% untuk upahnya tidaklah cukup menutupi kebutuhan tersebut. Sebagai informasi, atas imbas tidak sesuainya kenaikan UMP tahun 2024, buruh akan melakukan mogok nasional secara massal. Lalu, mogok nasional itu akan diselenggarakan di antara tanggal 30 November sampai dengan 13 Desember, dengan melibatkan 5 juta buruh di 100 ribu lebih perusahaan akan berhenti operasi.